Megapolitan

Jangan Setengah-Setengah, PAM Jaya Optimistis 25 Persen Pelayanan Meningkat

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Jangan Setengah-Setengah, PAM Jaya Optimistis 25 Persen Pelayanan Meningkat - Megapolitan

Priyatno Bambang Hernowo. Foto: Net

INDOPOS.CO.ID – Direktur Utama BUMD PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil alih tata kelola air di Jakarta. Pihaknya siap menjalankan keputusan tersebut.

Menurutnya, langkah perdata akan diawali dengan penyusunan head of agreement atau kesepakatan sebelum perjanjian antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. “Perjanjian kerja sama ini untuk mengakhiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023 mendatang. Kami targetkan ini selesai dalam waktu 1 bulan,” ungkap Bambang Hernowo kepada INDOPOS, Rabu (13/2/2019).

Ia mengatakan, dalam perjanjian tersebut akan diakomodasi bagaimana proses pengambilalihannya, seperti apa dan waktu yang dibutuhkan. Ini untuk mewujudkan pelayanan air bersih di Jakarta. “Kami ingin air bersih bisa dirasakan oleh warga DKI. Jadi ini prinsipnya,” ucapnya.
Ia menargetkan dalam lima tahun ada peningkatan pelayanan air bersih untuk warga DKI sebsar 25 persen. Karena, tambahan cakupan layanan ini meliputi tambahan air baku (air curah) dan jaringan distribusi. “Ini yang akan kita tambah,” ungkapnya.

Lebih jauh Bambang menuturkan, langkah perdata yang diambil Pemprov DKI merupakan opsi tidak adanya pemutusan kontrak kerja PT Paljya dan PT Aetra. Hal ini diperkuat oleh penetapan Mahkamah Agung (MA). “Ketika tidak ada bukti baru, ya putusan PK harus dilaksanakan,” ungkapnya.

Menanggapi penolakan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ), Bambang enggan berkomentar jauh. Karena, masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda-beda. “Untuk pengajuan ke pengadilan arbitrase muncul karena ada pihak (PAM Jaya dan mitra) yang salah satunya dirugikan. Ini bisa diajukan ke pengadilan arbitrase inetrnasional,” katanya.

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana yang juga merupakan kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengatakan, sejak awal pihaknya konsisten menuntut pemutusan kontrak dengan Palyja Aetra.

“Karena, konstitusi Pasal 33 dan putusan MK 2015, tegas air harus mutlak dikelola negara melalui PAM untuk kemakmuran rakyat. Langkah Gubernur untuk menyetop swastanisasi air harus didukung karena memangnya seharusnya demikian dan Gubernur harus buktikan itu. Gubernur tidak boleh setengah setengah harus secepatnya stop swastanisasi,” ujar Arif pada koran ini, Rabu (13/2/2019).

Dalam prinsip HAM air, kata Arif, adalah milik publik dan tidak boleh dijadikan komoditas . Pemenuhan hak atas air warga adalah kewajiban negara. Kewenangan penguasaan air negara adalah mutlak. Oleh karena itu pengelolaan air dari hulu sampai dengan hilir (produksi, pengelolaan, layanan, distribusi), harus dilakukan oleh negara. “PAM harus dipersiapkan untuk melaksanakan mandat tersebut,” katanya.

Diungkapkan Arif, sejak awal pihaknya berpendapat bahwa problem pelanggaran hak atas warga, tidak dapat mengakses air karena adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Palyja dan Aetra yang inkonstitusional, illegal, dan karenanya harus batal demi hukum. “Di zaman Order Baru, perjanjian tersebut jelas dibuat secara tidak adil . Hanya menguntungkan swasta, namun nyata-nyata merugikan rakyat dan keuangan negara yang begitu besar,” jelasnya.

Hal ini lanjut Arif, karena tidak boleh lagi dijadikan dasar hukum apalagi melanjutkan swastanisasi air yang jelas dan tegas dilarang konstitusi. Konstitusional yang harus dijadikan pedoman pemerintah. Karena PKS batal demi hukum, atau dianggap tidak berkekuatan hukum, negara tidak perlu membayar denda terminasi berdasar PKS ketika putus kontrak.

’’Ada tidaknya putusan MA (PK) terkait gugatan CLS air penghentian perjanjian kerja sama, pemerintah mau tidak mau harus menghentikan swastanisasi air dengan memutuskan PKS. Karena PKS inkonstitusional. Negara menguasai air itu mandat konstitusional dan putusan MK dalam JR UU 7/2014,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad mengatakan, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 telah dengan gamblang menginstruksikan pengembalian pengelolaan air dari pihak swasta kepada pemerintah."Kami sangat mendukung langkah Pak Gubernur. Terlebih, tentu kita ingin aksesibilitas dan pelayanan air bersih di Jakarta semakin baik," ujarnya.

Syaiful menjelaskan, keputusan yang diambil tentu sudah melalui berbagai kajian secara komprehensif. Terutama, oleh Tim Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuk sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018. "Tidak hanya unsur pemerintah, tim itu kan juga diisi oleh kalangan profesional lintas bidang, termasuk pakar hukum," terangnya.

Syaiful berharap, Pemprov DKI dapat melakukan langkah-langkah teknis yang tepat agar proses pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta berjalan dengan lancar tanpa menganggu suplai atau distribusi air kepada konsumen eksisting.

"Kita ingin semakin banyak wilayah di Jakarta yang bisa mendapatkan akses air bersih dengan sistem perpipaan. Itu akan sangat mendukung upaya meminimalisasi land subsidence di Ibu Kota," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah mendapatkan rekemondasi dari Tim Evaluasi Tata Kelola Air, Gubernur DKI Jakarta,Anies Baswedan memastikan Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari pihak swasta yakni, PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) maupun PT Aetra Air Jakarta. (nas/wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / IMB Reklamasi, Melihat Aktivitas Pulau D di Teluk Jakarta

Megapolitan / Ditinggal Mudik, Penataan Kawasan Kemang Molor

Megapolitan / Penghapusan Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Diapresiasi

Megapolitan / Kualitas Udara di Jakarta Buruk karena Polusi Kendaraan Bermotor

Megapolitan / Soal Mudik Gratis, Anies: Anggaran Itu untuk Pulang Pergi


Baca Juga !.