Megapolitan

Berpotensi Terjadi Penyelewengan

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Berpotensi Terjadi Penyelewengan - Megapolitan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Net

INDOPOS.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta lebih banyak dikelola oleh masyarakat. Sehingga memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga.

Dengan alokasi APBD tersebut, menurut Anies, masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe IV. Program swakelola tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

“Semua kegiatan dan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD DKI 2019 langsung bisa dieksekusi oleh organisasi kemasyarakatan, seperti karang taruna, PKK, pengurus RT/RW, dan lainnya,” ungkap Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Anies mengatakan, program pembangunan yang sebelumnya dikerjakan oleh pihak swasta melalui lelang. Dengan adanya perpres itu, organisasi kemasyarakatan kini bisa turut andil melakukan pembangunan.“Mereka tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI. Karena anggarannya tetap sama,” katanya..

Anies mengaku kini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan. Pergub itu nantinya mencakup soal mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban dana tersebut.

Pergub ini, menurutnya, mencakup soal mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban dana tersebut.“Kita sedang proses. Nanti akan ada pergub yang mengatur detail” katanya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso mengingatkan, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan dana kepada masyarakat untuk pembangunan berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran. “Ini bahaya. Harus diawasi, nanti kalau nyeleweng,” tegasnya.

Santoso mengaku, DPRD DKI belum dilibatkan dalam pembahasan program tersebut. Namun, DPRD DKI tidak akan mempermasalahkan program tersebut, selama memiliki landasan hukum. “Kalau ada perpres peraturan presiden (perpres), nggak ada masalah, yang penting pengawasannya,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih ujar Santoso, harus memastikan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat dipertanggungjawabkan dengan benar. “Ini kan uang rakyat, meskipun dikembalikan ke rakyat, tapi harus ada pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Santoso mengingatkan, agar Pemprov DKI harus membuat regulasi turunan yang mengatur secara rinci program tersebut. Regulasi turunan itu bisa berbentuk peraturan gubernur (pergub) yang mengatur mekanisme pencairan dana, kelompok masyarakat yang berhak menerima dana itu, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.“Bikin peraturan yang komprehensif sehingga masyarakat itu tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah direncanakan,” ujarnya. (nas)

Berita Terkait


Baca Juga !.