Megapolitan

Rotasi Jabatan Amburadul

Redaktur: Darul Fatah
Rotasi Jabatan Amburadul - Megapolitan

Edi Gusyani. Foto: Dok/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Amburadulnya pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI akhirnya menyeruak di Balai Kota DKI Jakarta.

Bahkan, beredar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan marah besar lantaran pergantian pejabat yang dilakukan oleh Sekda DKI Saefullah selaku ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diwarnai dengan praktek tidak terpuji.

Edi Gusyani, direktur Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif (APEL) mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gubernur Anies menegur Sekda Saefullah lantaran carut marutnya prores rotasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

"Sepertinya gubernur sudah tahu permainan dari oknum pansel (panitia seleksi) saat lelang jabatan lalu. Belum lagi, adanya pembatalan pelantikan pejabat eselon 3-4, Senin (11/2)," ujar Edi kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).

Menurut tokoh muda Betawi ini, sikap gubernur tersebut pasti dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat.

"Kalau gubernur sampai menegur, artinya beliau sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat terkait kinerja pansel dalam seleksi jabatan lalu," beber dia.
Sebenarnya terkait kinerja pansel dalam seleksi jabatan, kata Edi, sudah jadi gunjingan di kalangan PNS DKI.

"Ibarat bangkai, secanggih apapun ditutupi akhirnye tetep kecium juga baunya," tegas dia.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Muhamad Guntur mengungkapkan, penundaan pelantikan ini merupakan suatu kelemahan nyata gubernur dalam mengelola pemerintahan.

"Isu mahar yang santer kepada pansel juga supaya dijadikan pembelajaran kepada gubernur Anies agar berhati-hati kepada bawahannya. Ini adalah rahasia umum yang sudah tersebar,” ungkap dia.

Politisi Partai Hanura itu juga mendesak Sekda Saefullah agar bertanggung jawab selaku pansel bila terbukti adanya. “Kalau terungkap ada mahar, maka sebaiknya sekda mengundurkan diri demi menjaga nama baik gubernur DKI Jakarta," imbuh Guntur.

Guntur juga berharap agar para pejabat yang sudah dirugikan segera melapor kepada DPRD atau langsung ke gubernur. Sehingga Gubernur Anies tahu mana saja pejabat yang benar-benar bekerja untuk DKI Jakarta.

"DPRD juga meminta kepada gubernur agar segera merevisi yang perlu direvisi, ganti semua yang perlu diganti tapi harus sesuai dengan peraturan dan alasan yang tepat agar gubernur tidak tersandung masalah lagi dengan komisi ASN," pungkas Guntur. (rul)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Raperda Pengelolaan Sampah Diserahkan ke DPRD DKI

Megapolitan / Tidak Mengikuti Aturan Sistem Zonasi, Kemendikbud Tegur Pemprov DKI

Megapolitan / Anies: SKPD DKI Jakarta Segera Dirampingkan

Megapolitan / Drama Baru Pemilihan Wagub DKI, Pansus Bantah Terjadi Money Politic

Megapolitan / Mendagri Soroti Kekosongan Kursi Wagub DKI Jakarta


Baca Juga !.