Banten Raya

Tukin Dua Pegawai BPKP Dipersoalkan

Redaktur: Syaripudin
Tukin Dua Pegawai BPKP Dipersoalkan - Banten Raya

Ilustrasi Uang

INDOPOS.CO.ID - Uang tunjangan kinerja atau Tukin dua pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dipekerjakan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipersoalkan oleh Pengamat Kebijakan Publik Banten Moch Ojat Sudrajat S.

”Saya menduga telah terjadi kerugian keuangan negara atas pembayaran Tukin kepada dua pejabat BPKP itu,” terangnya kepada INDOPOS, Minggu (17/2/2019). Pasalnya, ujarnya juga, masa tugas kedua pegawai itu sudah habis sejak Oktober 2017. Tapi permohonan perpanjangan dari BKD Banten baru dibuat November 2018.

Karena itu, Ojat memperkarakan sejumlah pihak seperti Gubernur Banten, Pj Sekda Banten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Kepala Inspektorat Banten, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, termasuk dua pegawai BPKP yaitu Dwi Sahara dan Joko Waluyo kepada Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Menurut Ojat juga, berdasarkan dokumen yang didapatkannya dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, bahwa Dwi Sahara (Plt Kepala BPKAD) dan Joko Waluyo (mantan Sekdis Dindikbud Banten) berdasarkan surat permohonan yang diajukan Gubernur Banten sewaktu dijabat Rano Karno kepada BPKP dengan nomor surat 800/2076-BKD/2014 tanggal 27 Juni 2014, menyatakan jangka waktu mempekerjakan keduanya paling lama tiga tahun.

Tapi faktanya, kata Ojat juga, Gubernur Banten Wahidin Halim berdasarkan SK Nomor: 821.2/KEP.95-BKD/2018 tanggal 05 April 2018 yang mengangkat Dwi Sahara sebagai Sekretaris BPKAD dan Joko Waluyo  diangkat sebagai Sekretaris Dindikbud Banten.

 ”Berdasarkan fakta tersebut, jelas ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan mempekerjakan pegawai BPKP yang sudah habis masa tugasnya di Pemprov Banten. Meski, Joko Waluyo sudah ditarik kembali ke BPKP,” tutur Ojat lagi.

Dia menuding, adanya sistem administrasi kepegawaian yang tidak profesional dilakukan oleh para tergugat dan mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas tergugat dalam mengelola administrasi kepegawaian di Pemprov Banten. ”Kalau ini dibiarkan, akan terjadi maladminstasi di Pemprov Banten,” cetusnya.

Akibat kelalaian itu, diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah akibat pembayaran Tukin kepada dua pegawai BPKP tersebut. Yakni, periode 15 Oktober 2017-31 Desember 2017, dengan rincian untuk Dwi Sahara (Plt Kepala BPKAD Banten) selama 2 bulan dikalikan Rp 21 juta dan periode 1 Januari 2018-31 Desember 2018, 12 bulan dikalikan Rp 21 juta, dengan total Rp 297 juta.

Sementara untuk Joko Waluyo, periode 3 Februari 2018-5 April 2018 selama 2 bulan dikalikan Rp 21 juta dan periode 6 April 2018-31 Desember 2018 selama 9 bulan dikalikan Rp 18,5 juta, jadi total dugaan  kerugian keuangan  Pemprov Banten Rp 505 juta.

”Saya berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mengabulkan gugatan saya,” tukas Ojat juga.

Sementara itu, Kepala BKD Banten Komarudin yang dikonfirmasi koran ini membantah semua tudingan yang dilontarkan Ojat Sudrajat tersebut. Dia mengatakan, pembayaran Tukin dua pegawai BPKP yang dipekerjakan di Pemprov Banten sudah sesuai prosedur dan melalui kajian hukum dan kepegawaian.

”Tukin itu dibayarkan, dengan syarat mereka menduduki jabatan yang dilantik oleh pembina kepegawain, yakni Gubernur Banten dan melaksanakan tugas atau kinerja yang dibebankan kepada mereka,” jelas Komarudin juga.

Dia menambahkan, terkait izin dari BPKP yang dipersoalkan itu sudah ada surat perpajangan yang dikelurkan pada November 2018. ”Izin itu sifatnya bukan mutlak. Karena bukan SK atau produk undang-undang.  BPKP juga tidak ada yang keberatan dua pegawainya diperkerjakan di Pemprov Banten,” tukas Komarudin juga. (yas)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.