Nasional

KPU Prioritaskan Pencoblosan TKI

Redaktur:
KPU Prioritaskan Pencoblosan TKI - Nasional

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat prioritas proses pencoblosan. Prioritas itu ditunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena berkesempatan melakukan pencoblosan atau pemungutan suara pemilu lebih awal dibandingkan di dalam negeri. 

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri akan melakukan pemungutan suara lebih awal nantinya. KPU secara resmi sudah memulai pengiriman logistik untuk keperluan pemilu ke sejumlah Perwakilan Kantor RI diluar negeri. Menurut Arief, pemungutan suara di luar negeri ini disebut 'early voting'. Pelaksanaan 'early voting' tidak dilakukan secara serentak.

”Kami sediakan durasi waktunya selama sepekan, yakni mulai 8 April hingga 14 April 2019. Pokoknya, kami siapkan waktu selama sepekan,” ujar Arief kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

Meski memilih lebih awal, sambung Arief, tapi hasil pemungutan suara para WNI di luar negeri tetap akan dihitung bersama dengan hasil pemungutan suara di dalam negeri. Dengan kata lain, hasil pemungutan suara di dalam dan luar negeri akan dihitung secara bersamaan.

Menurut Arief, ada tiga metode yang bisa digunakan WNI untuk melakukan pemungutan suara pemilu di luar negeri. Pertama, melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPS LN). Kedua, menggunakan kotak suara keliling (KSK). Dan selanjutnya, menggunakan pos yakni surat suara dikirim ke alamat pemilih. Cara ketiga ini dilakukan jika lokasi tempat tinggal pemilih berada sangat jauh dari PPLN. Sementara itu, metode KSK dilakukan di titik-titik daerah tertentu di luar negeri yang masih dalam lingkup yang tidak terlalu jauh.

Arief menuturkan, KPU mencatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri sebanyak 2.058.191 pemilih, terdiri dari 902.707 pemilih laki-laki dan 1.155.464 pemilih perempuan. Untuk mengakomodasi kebutuhan pemilih tersebut, KPU mencetak surat suara sejumlah DPT luar negeri ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT itu. Selain itu, KPU juga memproduksi tinta, segel, hologram, formulir berhologram, template untuk pemilihan presiden, serta sampul. Diketahui, seluruh logistik akan disalurkan ke 130 kantor perwakilan RI di luar negeri. 

"Tapi untuk logistik luar negeri hari ini terdiri dari dua, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif untuk daerah pemilihan (Dapil,Red) Jakarta II," ujarnya.

Arief mengatakan, distribusi logistik hari ini akan dikirim ke negara terjauh seperti Afrika dan Amerika Latin. Untuk selanjutnya pada 18-19 Februari ke negara Amerika dan Asia, pada 20 Februari pengiriman akan dilakukan ke negara Timur Tengah, 21-22 Februari ke negara Pasifik dan 22-25 Februari ke Eropa dan sebagian negara Asia.

“Jumlah TPS luar negeri sebanyak 783 TPS. Pemilih yang menggunakan mekanisme KSK sebanyak 2.345 orang dan menggunakan pos 429 orang,” ungkapnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, metode KSK cenderung lebih rawan jika dibandingkan dengan dua metode lain. Sebab, KSK itu kotak suara yang dibawa oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) secara berkeliling.

"Nanti bisa diletakkan di pabrik, perkebunan dan nanti orang lain yang akan membawa kotak suara itu kepada pemilih," ungkap Fritz.

Bawaslu menyadari jika satu sisi perlu mendekatkan pemilih kepada kotak suaranya. Meski begitu, PPLN tak bisa menjamin surat suara nantinya dicoblos oleh pemilih dengan benar. PPLN, kata Fritz, tak bisa masuk ke perkebunan-perkebunan yang jauh ke pedalaman.

"Karenanya Bawaslu akan meminta agar ada panwaslu di luar negeri yang mengawasi KSK itu. Mereka diminta melakukan pendampingan. Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 indeks kerawanan paling tinggi berada di KSK itu," tutupnya. (aen)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Berharap Seluruh Gugatan Pileg Ditolak

Headline / 380 Ahli Waris KPPS Belum Terima Santunan

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri

Headline / Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Politik / Komisioner KPU: Putusan DKPP Bakal jadi Bahan Evaluasi KPU


Baca Juga !.