Headline

ODGJ Sudah Tahu Parpol

Redaktur: Juni Armanto
ODGJ Sudah Tahu Parpol - Headline

HAK POLITIK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar simulasi pencoblosan surat suara kepada warga binaan atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Panti Bina Laras Harapan Sentosa Satu, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (18/2/2019). Foto : Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak 800 warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Satu duduk berbaris di tengah lapangan. Warga binaan perempuan berada di sisi kanan, sedangkan pria di sisi kiri. Sambil memeluk lutut mereka memperhatikan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjelaskan empat kertas suara berisi berbagai calon legislatif dan eksekutif sekaligus partai politiknya. 

KPU DKI Jakarta kembali melakukan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terhadap penderita gangguan jiwa (tuna grahita) atau disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Satu, Jalan Kemuning, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (18/2/2019). Para (WBS) itu memiliki hak konstitusional yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk didaftar sebagai pemilih.

Anggota KPU DKI Jakarta Muhaimin mengatakan, perlu usaha yang lebih dalam sosialisasi ini agar mereka bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Maka itu, pihaknya akan terus memberikan bimbingan teknis dengan memanfaatkan waktu tersisa ini. "Tinggal kita secara terus menerus memberikan bimbingan teknis seperti yang kita lakukan kali ini. Mungkin ini kan masih ada waktu dua bulan lagi. Insya Allah kita akan hadir di sini lagi ya. Ini untuk memberikan bimbingan teknis, tapi secara umum ternyata mereka memahami," ujarnya kepada INDOPOS.

Sebagian besar warga binaan telah mengetahui dan memahami kertas suara. Terlebih mereka juga telah mengetahui berbagai partai politik tiap pasangan calon. Meski masih perlu diingatkan kembali dan soal teknis mereka kesulitan untuk cara melipat kertas suara. "Mereka sudah mengerti. Bahkan tadi saya tanya singkatan seperti singkatan DPD, DPRD, dan DPR itu apa? Tadi saya praktikan salah satu warga bina sosial tadi membacakan nama-nama partai dan mereka lancar membacakannya," terangnya. 

KPU juga telah menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS) di panti sosial itu. Jumlah WBS yang menjadi calon pemilih akan dibagi tiap TPS sebanyak 200 hingga 300 orang. "Sesuai ketentuan maksimal itu per TPS 300 orang. Karena panti ini dinamis ada yang keluar dan ada yang masuk. Makanya, kita pantau terus bagaimana perkembangannya," ucap dia. 

Ketika pelaksanaan Pemilu nanti, pihaknya sempat menyimpan rasa khawatir misalnya kertasnya disobek atau salah mencoblos. Tapi dengan sosialisasi ini diharapkan mampu menimalisir masalah teknis tersebut. Paling penting bagi KPU mereka netral tidak ada paksaan memilih sesuai dengan hari nurani. 

"Sepertinya tidak ada rasa khawatir terjadi pengrusakan dan sebagainya itu yang pertama. Kedua, toh nanti ada pengawas yang akan hadir dan mereka netral. Nyatanya ketika praktik tadi itu memang bervarisasi, selain tidak bisa menyebutkan yang akan dipilih, tapi yang dipilih itu bervariasi tak hanya nomor tertentu mereka nyoblosnya," tutur dia. 

Tentu manfaat mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu ini mampu meningkatkan rasa percaya diri dan rasa diterima. Karena mereka mendapatkan jaminan perlindungan atas hak mereka. Ini termasuk ketika terjadi pesta demokrasi bernama Pemilu. "Mereka ini kan bagian dari warga negara yang melalui undang undang itu dilindungi. Mereka punya hak untuk memilih terlepas dari kondisi sosial ekonomi, kesehatan, tapi mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak. Hal itu harus tersampaikan dan dilindungi," pungkasnya. 

"Terkecuali memang ada rekomendasi dokter yang melarang bahwa itu tidak diperkenankan. Karena WBS itu sudah dilakukan pemeriksaan secara intens. Jadi untuk seseorang tidak boleh melakukan haknya itu kan artinya seseorang yang ada dalam kondisi tertentu ini harus ada rekomendasi dokter," tambahnya. 

Pemilu serentak itu tentu diharapkan bisa berjalan lancar, aman, jujur, dan transparan. Jadi pesta demokrasi ini bisa dinikmati seluruh masyarakat, termasuk WBS ini. "Kita berharap semua terlaksana dengan jujur, adil, transaparan. Hasil pemilihan itu akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Transparan dan akuntabel itu kunci keberhasilan demokrasi khususnya Pemilu 2019 nanti," harapnya. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Satu Hendra Krismanto menyambut baik sosialisasi Pemilu oleh KPU. Ini sesuai dengan yang diharapkan pihak panti seperti mencontohkan tata cara mencoblos pada kertas suara. Dengan demikian warga binaan bisa memahami saat pelaksanaan Pemilu. 

"Saya rasa sosialisasi cukup untuk WBS karena langsung kertas surat suara dengan gambar para peserta calon dan partainya. Saat ini mereka belum ada yang memiliki rekomendasi dokter untuk tidak bisa ikut memilih," jelasnya. 

Cara mengajak mereka untuk bisa datang ke TPS, yakni pihak panti bakal menyediakan banyak makanan ringan dan minuman. Ini dianggap ampuh untuk mendorong mereka bisa menyalurkan hak suaranya. "Seperti yang tadi dilaksanakan, kita kasih reward sama mereka seperti minuman dan makanan ringan," tandasnya. (dan)

 

 

Berita Terkait


Baca Juga !.