Nasional

Setya Novanto dan Kotjo Bersaksi

Redaktur: Achmad Sukarno
Setya Novanto dan Kotjo Bersaksi - Nasional

BERSAKSI - Mantan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) bersama terpidana kasus suap proyek PLTU Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo (kiri) dan terdakwa Idrus Marham menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Foto : Puspa Perwitasari/ANTARA

INDOPOS.CO.ID - Kasus pengadan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1, kembali dilakukan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (19/2/2019). Dalam persidangan itu terungkap, Pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo awalnya ingin memberikan "fee" Rp 7,5 miliar kepada anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih atas jasanya membantu dalam proses persidangan tersebut.

Kotjo dihadirkan untuk menjadi saksi terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham yang didakwa bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih. Terdakwa diduga menerima janji pemberian hadiah sejumlah Rp 2,25 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Seandainya proyek ini jadi, saya mau kasih 500 ribu dolar AS. Kalau dirupiahkan Rp 7,5 miliar," kata Kotjo dalam persidangan yang berlangsung, kemarin.

Nilai itu diambil dari "fee agent" sebesar 2,5 persen dari nilai proyek 900 ribu dolar AS, yaitu sejumlah 25 juta dolar AS. Fee untuk pihak lain yang membantu akan mendapatkan 875 ribu dolar AS itu ongkos-ongkos yang disebut 'development cost', termasuk untuk Eni.

“Tapi beliau-beliau (nama-nama tersebut) tidak tahu mau dikasih berapa, anak-anak buah saya juga tidak tahu mau dikasih karena baru diketahui saat KPK mempublikasikannya," ungkap Kotjo.

Terkait dugaan permintaan Eni untuk Idrus Marham yang membutuhkan 3 juta dolar AS dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ronald Worotikan. "Tidak disebut dolar atau rupiah, makanya saya katakan ke Eni, kita bicara di darat saja," jawab Kotjo.

Dalam dakwaan, disebutkan pada 25 November 2017, Eni mengirim whatsapp (WA) kepada Kotjo meminta uang sejumlah 3 juta dolar AS dan 400 ribu dolar Singapura. Pada 15 Desember 2017, Idrus bersama dengan Eni menemui Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan itu, Kotjo menyampaikan fee sebesar 2,5 persen yang akan diberikan ke Eni jika proyek PLTU MT Riau-1 berhasil terlaksana. Namun pada 18 Desember 2017, Kotjo hanya memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Idrus dan Eni melalui asisten Eni, Tahta Maharaya di graha BIP.

"Saya kasih Rp 2 miliar, separuh dari 400 ribu dolar AS, itu uang pribadi saya. Kata Eni Rp 2 milar untuk mesin partai panas, tapi saya tolak yang permintaan Rp 10 miliar karena tidak mungkin, sudah mau lebaran," tambah Kotjo.

Kotjo pun mengaku, tidak pernah menjanjikan apapun untuk Dirut PT PLN Sofyan Basir. Kotjo mengaku, hanya memberikan total Rp 4,75 miliar untuk Eni. "Ibu Eni minta uang ke saya untuk dua hal, pertama untuk Munaslub Golkar dan pilkada suaminya. Bu eni mengatakan, 'Saya dikejar-kejar terus sama Bang Idrus'," tambah Kotjo.

Setya Novanto juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Dia mengaku, tidak tahu mengenai daftar pemberian fee yang dibuat oleh Kotjo. Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Sedangkan, Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara oleh JPU KPK.

"Tidak pernah saya tahu. Kalau sekarang dikasih 6 juta dolar AS wah luar biasa. Saya baru tahu sekarang ini," kata Setnov sambil tersenyum.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menegaskan, bahwa dirinya hanya petugas partai. Keterlibatannya dalam perkara dugaan korupsi pemberian suap dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1, bukan sebagai pelaku utama.

”Keterlibatan saya dalam proyek PLTU Riau-1 bukanlah sebagai pelaku utama sebagaimana disebutkan JPU dalam tuntutannya, melainkan semata karena saya selaku petugas partai mendapat penugasan dari pimpinan partai," kata Eni Maulani Saragih saat membacakan nota pembelaan (pledoi), kemarin.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Eni agar dipenjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima Rp10,35 miliar 40.000 dolar Singapura.

”Uang yang saya terima pun saya pergunakan untuk kepentingan partai, organisasi dan membantu masyarakat tidak mampu," tambah Eni yang juga sebagai Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Eni pun menyebutkan sejumlah kesalahannya, yakni pertama dia memandang proyek ini adalah proyek investasi. Dalam hal ini swasta menjadi agen yang legal, proses, dan prosedur dari proyek ini benar.

"Kepentingan negara dinomorsatukan dan rakyat akan mendapat listrik murah. Sehingga saya memandang kalau pun ada 'fee' maka hal tersebut sah," ungkap Eni.

Kesalahan selanjutnya, menurut Eni, dirinya memandang pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai teman baik. Sehingga jika ada kebutuhan mendesak, maka Eni menghubunginya untuk membantu sponsor kegiatan partai, kegiatan organisasi, dan corporate social responsibility.

”Saya juga diperintah ketua fraksi saya selanjutnya, yaitu Bapak Melcias Mekeng untuk membantu perusahaan Samin Tan PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup) di Kementerian ESDM. Saya mengakui, saya bersalah karena ternyata jabatan saya sebagai anggota DPR RI melekat di diri saya sehingga tidak dibenarkan menerimanya," tambah Eni.

Eni menyadari dan mengakui kesalahannya tersebut, sehingga bersikap kooperatif dan terus membantu penyidik dan JPU dalam mengungkap secara lebih luas spektrum kasusnya. Dirinya pun telah mengembalikan sejumlah uang kepada KPK.

“Yang saya terima meski belum secara keseluruhan Rp4,05 miliar. Dan saya sudah mengupayakan pengembalian dari panitia munas sejumlah Rp 713 juta ke kas KPK untuk disetor ke negara," ujarnya.
Namun, Eni mengaku kaget oleh tuntutan 8 tahun yang dibacakan JPU pada tanggal 6 Februari 2019 lalu. Sebab dalam ruang sidang itu, anaknya menangis. Ia pun kaget mendengar JPU menolak permohonan "justice collaborator" (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum) untuk dirinya karena dianggap sebagai pelaku utama.

“Saya menyesali. Saya bertobat. Saya menerima konsekuensi dari apa yang saya lakukan, tetapi saya mohon keadilan hukuman kepada majelis hakim yang mulia," tambah Eni.

Sebagaimana di dalam BAP dan secara konsisten dalam persidangan, bahwa dirinya sesungguhnya bukan siapa-siapa tanpa perintah petinggi partai untuk dapat berkenalan dan bekerja sama dengan pengusaha, seperti Johannes B Kotjo yang merupakan pengusaha besar sejak era Presiden Soeharto.

"Saya pun masih orang baru di DPR RI, yang tidak mungkin tanpa perintah petinggi partai dapat ikut mengurus proyek besar seperti proyek PLTU Riau 1 ini," tegas Eni. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Sengketa Kantor Pusat PSSI Berakhir

Politik / Kornas GoJo Apresiasi Capaian Golkar di Pileg 2019

Megapolitan / Pengacara Irsanto Ongko Minta Status Tersangka Kliennya Dicabut

Megapolitan / Ombudsman Soroti Dugaan Jual Beli Remisi

Nasional / Butuh Pemimpin Tegas Atasi Persoalan Lapas


Baca Juga !.