Headline

Berebut Suara Gangguan Jiwa

Redaktur: Juni Armanto
Berebut Suara Gangguan Jiwa - Headline

ILUSTRASI - Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Foto : Dok/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak 54.295 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bakal memilih dalam Pemilu Serentak 2019. Angka ini hanya 0,029 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka terdiri dari penyandang disabilitas grahita dan mental. 

Dalam DPT KPU, jumlah ini naik enam kali lipat daripada pemilih ODGJ di Pemilu 2014. Kala itu, jumlah penyandang disabilitas ini hanya 8.717 pemilih atau hanya 0,005 persen dari total DPT Pemilu 2014.

Bila dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya, jumlah ini juga mengalami peningkatan. Pada Pilkada 2015 hanya ada 21.277 ODGJ, Pilkada 2017 berjumlah 8.758 ODGJ, sedangkan Pilkada 2018 berjumlah 36.908 ODGJ. (Lihat grafis).

Pemberian hak menggunakan suara dalam Pemilu Serentak 2019 bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga menjadi perhatian para calon legislative (caleg). Menurut mereka, jika hal itu sudah menjadi ketetapan KPU, maka harus dijalankan dengan sebaiknya. Salah satunya melalui sosialisasi secara berkesinambungan bagi para ODGJ ini. ”Kami berharap pada saat hari H pencoblosan para ODGJ benar-benar siap menggunakan hak suara mereka,” ujar Syarif, caleg incumbent DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Dia mengatakan, para penyandang ODGJ, khususnya yang ada di sejumlah panti di Ibu Kota Jakarta, sebaiknya juga mendapat pengarahan mengenai profil para caleg dan juga calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres) dengan baik. Sehingga mereka dapat menentukan pilihannya yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. ”Diharapkan mereka memilih calonnya yang memiliki keseriusan dalam membela hak-hak dari para ODGJ ini,” tandasnya.

Senada diungkapkan caleg pendatang baru DPRD DKI Jakarta Agus Chaerudin. Menurutnya, jumlah ODGJ di ibu kota cukup banyak, sehingga suara mereka harus dapat dioptimalkan untuk mengurangi jumlah golongan putih (golput) atau tidak memilih dalam pemilu. ”Hanya saja sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus. Ini penting, mengingat kondisi kejiwaan mereka yang tidak stabil,” katanya.

Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, jika ODGJ akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maka harus mendapat surat rekomendasi kesanggupan memilih dari dokter sepanjang tak mengganggu bisa memilih. Alasannya, kondisi mental mereka cenderung tidak stabil. Ini juga ada regulasi yang mengaturnya. "Kalau mengganggu ya tidak bisa. Meski ada surat rekomendasi bisa milih dari ahli, tapi yang namanya gangguan mental itu kan cenderung tidak stabil," katanya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ia menyatakan, perlindungan hak pilih bagi ODGJ harus dilakukan sesuai perintah undang-undang (UU). Menurutnya, tidak semua ODGJ yang terganggu kondisinya tidak bisa menentukan pilihan. Ada juga gangguan yang tidak mempengaruhi kemampuan untuk mengunakan hak pilih. Jadi tetap dimasukkan ke DPT karena kesehatan mental atau jiwa itu sebetulnya juga gradasinya banyak. "Jadi hak pilihnya dulu yang dilindungi, sedangkan soal nanti mencoblosnya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan," tandasnya.

KPU sendiri bakal menyamakan perlakuan antara penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas lainnya. Jadi, kata Arief, ODGJ akan mendapatkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya. "Bantuan yang diberikan adalah pendampingan saat berada di dalam bilik suara. Bisa dari pihak keluarga atau petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," pungkasnya.

Masih Pro-Kontra

Meski sudah ada keputusan KPU yang mengacu pada aturan antara lain Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 soal Hak Pilih bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non Permanen, UU No 8/2016 tentang Disabilitas, dan UU No 7/2017 tentang Pemilu, toh pro dan kontra Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat hak suara pada Pemilu Serentak 2019 masih terjadi.

Sejumlah akademisi menilai masuknya ODGJ menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dianggap janggal. Alasannya, ODGJ tersebut tak memahami sama sekali apa yang akan dilakukan dalam menyalurkan suara mereka. Apalagi, mereka pun tak memiliki pandangan politik dalam membangun negara.

Reza Haryadi, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) mengatakan, upaya yang dilakukan KPU dengan memasukkan ODGJ menjadi daftar pemilih dalam Pemilu 2019 tak sejalan dengan UU. Sebab dalam regulasi yang ada, hak berpolitik warga negara diberikan dengan syarat sehat rohani. Artinya, ODGJ tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan regulasi tersebut.

"Yang dijamin hak politiknya hanya sehat rohani. Kalau sudah tidak sehat rohani bagaimana mau milih? Inilah yang sangat janggal sekali, kok bisa dilabrak aturan yang dibuat," tandasnya ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/2/2019).

Menurutnya, kebijakan dimasukkannya ODGJ dalam DPT dinilai mengancam demokrasi rasionalitas dan rentan dipolitisasi. Sebab, partisipasi seseorang dalam pemilu seharusnya tak hanya sekadar tahu dalam memilih. Namun juga dapat memahami siapa sosok yang akan dipilih.
"Pertimbangan-pertimbangan politik harus didasari atas rasionalitas. Orang harus tahu secara komprehensif agar tidak salah pilih. Ini nanti yang sangat mudah untuk dipolitisasi sama oknum tertentu," paparnya.

Tak sampai di sana, lanjut Reza, pemberian ruang untuk memilih kepada orang yang jauh dari kualifikasi tersebut seperti ODGJ sangat kontraproduktif dengan tujuan membangun demokrasi yang rasional. Karena dengan pemilih yang sehat rohani saja banyak memberikan persoalan. "Orang yang normal saja bisa menjadi sangat tidak rasional dalam memilih, apalagi orang yang jelas-jelas tidak rasional. Harusnya ini yang dipahami KPU. Apakah ada garansi kalau suara mereka ini tidak dipolitisasi," ungkapnya.

Reza menjelaskan, hak setiap bangsa untuk memilih tidak dapat disamaratakan. Syarat-syarat tersebut ditujukan dalam rangka agar semua sistem yang ada dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks pemilihan, diharapkan dapat muncul wakil rakyat yang sesuai kualifikasi. Itu hanya dapat terjadi ketika setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih. 

Pengamat Politik Universitas Bung Karno (UBK) Ade Reza Hariadi berpendapat kebijakan pemberian hak pilih kepada ODGJ tidak sejalan dengan prinsip membangun demokrasi yang rasional. Apalagi hal itu sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang independen. Dia pun menyangsikan bila kebijakan pemberian hak pilih ini diterapkan kepada orang yang tidak mampu memiliki pertimbangan.

"Hak asasi itu kan ada batasnya. Tetapi kan ada pertimbangan seorang dalam memilih harus atas dasar independensi. ODGJ masih butuh banyak bantuan orang lain untuk dapat hidup normal. Kan ini sebuah kebijakan yang abnormal,” tuturnya.

Ditambahkan Ade, persyaratan tambahan itu tentu yang mengatur hal teknis agar ODGJ dapat menggunakan hak pilihnya. Sebab, jika itu tak ada akan membuat kekisruhan bernegara akan terjadi. Mengingat baru kali pertama penyelenggaran pemilu memasukan ODGJ untuk memberikan hak pilih tersebut. "Berarti kan harus jelas aturan teknisnya dan definisinya. Jadi kan harus didefinisikan kembali soal apa itu kesehatan rohani,” pungkasnya. (wok/jaa/cok)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Langsung Gelar Rapat Pleno Usai Putusan MK

Politik / Di MK, KPU Tak Bisa Jawab soal DPT Siluman

Megapolitan / Proyek Fiktif, Bendahara KPU Bogor Ditahan

Nusantara / Anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp 85 Miliar

Politik / Menanti Sikap MK, KPU Bela Ma’ruf Amin


Baca Juga !.