Headline

SKB Menteri-BKN Tumpul

Redaktur: Juni Armanto
SKB Menteri-BKN Tumpul - Headline

LOGO - Indonesia Coruption Wacth. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak 1.466 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah divonis bersalah karena terbukti korupsi masih mendapat gaji. Mereka juga belum dipecat dari jabatannya. Akibat kasus ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan negara dirugikan sekitar Rp 72 miliar setahun. Jumlah itu kemungkinan bertambah, sebab yang dihitung hanya gaji pokoknya saja.

"Karena kami tidak memiliki informasi nama dan jabatan. Jabatan sebenarnya yang krusial. Itu yang menyebabkan, kami pun agak sulit untuk melakukan estimasi perhitungan  kerugian negara. Tapi kalau seandainya kita ingin menggunakan nilai moderat berdasarkan PP  30/ 2015 terkait dengan penggajian. Kami telah menghitung estimasinya,” ujar peneliti ICW Wana Alamsyah usai melaporkan kasus tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (20/2/2019).

PNS yang terjerat kasus korupsi itu berada di Golongan III. Kemudian masa golongan kerjanya sekitar 16 tahun ditemukan ada sekitar Rp 3,5 juta untuk gaji pokoknya saja.

”Kalau seandainya kita coba hitung dikalikan dengan 1.466 PNS koruptor, itu sekitar Rp 6,5 miliar sebulan. Kalau pertahun ada sekitar Rp 72 miliar potensi kerugian negara akibat menggaji PNS koruptor," ujarnya. 

Kasus tersebut, lanjut Wana, sebenarnya berawal dari temuan atau pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Ditjen Pemasyarakatan pada 2016. Pada saat itu ditemukan, sejumlah PNS koruptor yang masih digaji pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN-RB), dan BKN yang terbit beberapa waktu lalu, ada keharusan melakukan pemecatan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman dari pengadilan.

"Dimana di dalam butir ketiga SKB tersebut dinyatakan bahwa proses pemecatan koruptor itu, harus selesai pada akhir 2018.  Nah kemudian pada kenyataannya pada Januari 2019, ternyata proses itu berjalan lambat. Sehingga dari 2.357 PNS koruptor masih ada 1.466  yang belum dipecat sampai saat ini," jelas Wana.

Karena itu, kata dia, ICW mendorong BPK dan mendesak untuk dilakukan potensi perhitungan kerugian negara yang terjadi akibat penggajian PNS koruptor. "Sebelumnya kami mencoba untuk meminta informasi terlebih dahulu, ke BKN mengenai berapa banyak jumlah PNS yang koruptor  yang  masih di gaji. Kemudian BKN memberikan informasi tersebut. Tapi hanya berupa jumlah PNS-nya. Padahal kami meminta nama dan jabatan, sehingga kami dapat memberikan desakan juga kepada pemda atau kementerian yang masih memberikan penggajian," beber Wana.

Belum dipecatnya PNS koruptor, kata dia, disebabkan sejumlah hal. Misalnya alasan belum mendapatkan salinan putusan yang menyatakan bersalah dari pengadilan. "Selain itu, BKN sendiripun kesulitan dalam proses pemblokiran rekening. Karena BKN memiliki tupoksinya itu memblokir rekening PNS koruptor. Informasinya dari mana? Informasinya dari pejabat pembina kepegawaian yang dimandatkan kepada kepala daerah, dan menteri atau sekjen di lembaga. Persoalannya, mereka yang seharusnya memberikan nama-nama tidak memberikan ke BKN," jelas Wana.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat melapor ke BPK pihaknya mendapat kabar baik bahwa BPK akan segera menindaklanjuti itu. "Kami juga akan kawal BPK, supaya potensi kerugian negara akibat PNS koruptor yang belum dipecat dan masih terima gaji bisa segera diketahui," jelasnya.

Wana menambahkan, pemerintah berkali-kali menggaungkan zero toleransi korupsi. Kalau seandainya komitmen pemerintah dalam konteks memberantas korupsi itu tinggi, seharusnya persoalan-persoalan itu tidak ada lagi. "Jadi langsung mengikuti putusan pengadilan.

Jangan sampai PNS  koruptor dan digaji. Padahal itu alokasinya dapat digunakan untuk pos anggaran lain," jelasnya.

Pihaknya, kata dia, melihat dengan tidak dipecat akan menjadi budaya yang tidak baik, serta menimbulkan anggapan, walaupun terbukti korupsi tetap mendapatkan gaji. "Jadi harus ada keputusan yang jelas terkait hal itu," ujarnya.

Wana menambahkan, dari 2010 sampai 2018, ICW melihat terjadi kenaikan kasus tersebut. PNS menjadi aktor yang paling banyak berperan terhadap korupsi. "Rata-ratanya ada 350 PNS pertahun. Ini menjadi hal yang memprihatinkan. Harusnya PNS melayani publik, tapi mereka malah melakukan korupsi," pungkasnya.

Kemenhub-Kemenag Terbanyak

Sementara berdasarkan data yang dirilis ICW terdapat dua kementerian yang pegawainya diduga banyak terlibat kasus korupsi, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Kepala Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengungkapkan, terdapat 16 pegawai negeri sipil (PNS) di Kemenhub dan 14 PNS di Kemenag yang disinyalir terlibat korupsi. ASN yang diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi tersebut sampai saat ini masih menikmati gaji dari negara. ”Mereka belum dipecat Menteri Perhubungan dan Menteri Agama,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

PNS diduga terlibat korupsi, lanjut Wana, tercatat juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) serta di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang masing-masing tercatat memiliki sembilan PNS. ”Kami memiliki data terkait adanya PNS yang diduga terlibat kasus korupsi di setiap kementerian. Harus kami akui, paling banyak PNS korupsi tersebut ada 16 orang di Kemenhub. Disusul Kemenag sebanyak 14 orang dan Kementerian PUPR sembilan orang serta Kemenristekdikti sembilan orang,” rincinya.

ICW akan mendesak pimpinan seluruh kementerian negara untuk memperhatikan hal itu dan segera memecat sekaligus memblokir rekening PNS dimaksud agar tidak bisa lagi menerima gaji dari negara. 

Selama ini, lanjut Wana, negara banyak dirugikan oleh PNS koruptor tersebut. ”Kalau sudah dipecat dan diblokir rekeningnya, nanti PNS koruptor ini tidak bisa menerima pensiun lagi. Pemecatan ini harus segera dilakukan agar tidak ada lagi uang negara yang lari ke PNS koruptor,” desaknya.

Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rati Dewi Puspita Purba berjanji akan menindaklanjuti dengan menganalisa laporan soal dugaan PNS korupsi tersebut.

”BPK akan koordinasi dengan lembaga lembaga terkait. Kami harus membaca dulu menganalisis dulu isinya. Nanti sesuai kewenangan BPK akan kami proses. Tidak menutup kemungkinan kita melakukan koordinasi dengan kementrian, lembaga, dan instansi terkait,” ucapnya .

Sayang dengan Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag Mastuki yang enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait dugaan PNS korupsi tersebut melalui ponsel dan maupun pesan whatsapp (wa). Demikian pula dengan Humas Kemenhub.  (dai/aen)

 

 

Berita Terkait

Nasional / Ibu Kota Baru, Akan Ada Satu Juta PNS Pindah

Nasional / Telusuri Polemik Reorganisasi LIPI

Nasional / Lolos Administrasi, BKN Rilis Jutaan Pendaftar CPNS Siap Ikuti SKD

Nasional / Kabar Terbaru Pengumuman Seleksi CPNS 2018


Baca Juga !.