Headline

Utang Bengkak Rp 4.498 T, Defisit APBN Rp 45 T

Redaktur: Juni Armanto
Utang Bengkak Rp 4.498 T, Defisit APBN Rp 45 T - Headline

RILIS - Menteri Keuangan Sri Mulyani (tiga kiri) berbincang dengan para pejabat lainnya terkait realisasi APBN 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Foto : Puspa Perwitasari/ANTARAFOTO

INDOPOS.CO.ID - Realisasi defisit anggaran di APBN hingga akhir Januari 2019 mencapai Rp 45,8 triliun atau 0,28 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), lebih tinggi dibanding defisit fiskal periode sama pada 2018 yang sebesar Rp 37,7 triliun. "Defisit anggaran mencapai Rp 45,8 triliun, lebih besar dari tahun lalu dalam periode yang sama Rp 37 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (20/2/2019).

Realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara sebesar Rp 108,1 triliun atau lima persen dari target serta belanja negara Rp 153,8 triliun atau 6,3 persen dari pagu. Pendapatan negara tersebut mencakup penerimaan perpajakan Rp 89,8 triliun atau lima persen dari target, dan penerimaan negara bukan pajak Rp 18,3 triliun atau 4,8 persen dari target.

Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak termasuk PPh migas sebesar Rp 86 triliun atau 5,5 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 3,8 triliun atau 1,8 persen dari target. Sedangkan, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 76,1 triliun atau 4,7 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 77,7 triliun atau 9,4 persen dari pagu.

Belanja pemerintah pusat mencakup belanja Kementerian/Lembaga yang sudah mencapai Rp 32 triliun atau 3,7 persen dari pagu serta belanja non-Kementerian Lembaga sebesar Rp44,1 triliun atau 5,7 persen dari pagu. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp 122,5 triliun atau lebih rendah dari tahun lalu Rp27,6 triliun.

"Pembiayaan anggaran sampai Januari ini kita telah merealisasi Rp 122,5 triliun karena adanya 'front loading' (pendanaan APBN melalui pasar modal di awal tahun, Red) yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi pasar yang,dan kita lihat juga ada kesempatan yang cukup favorable (menguntungkan, Red) pada bulan Januari ini," ujar Menkeu.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga mencatat neraca keseimbangan primer mencapai defisit Rp 22,8 triliun, dibandingkan pada periode sama pada 2018 yang sebesar Rp 14,2 triliun.

Sementara jumlah utang pemerintah hingga akhir Januari 2019 sebesar Rp 4.498,56 triliun atau setara dengan 30,1 persen PDB. Berdasarkan dokumen APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kemarin jumlah utang pemerintah pusat bertambah Rp 539,9 triliun jika dibandingakn Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,66 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan posisi pada Desember 2018, utang pemerintah naik Rp 80,2 triliun dari Rp 4.418,30 triliun.

Jika dirinci, utang pemerintah akhir Januari 2019 terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp 795,79 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 3.702,77 triliun. Pinjaman yang sebesar Rp 795,79 triliun terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 788,66 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,13 triliun.

Pinjaman luar negeri pemerintah, terdiri dari pinjaman bilateral Rp 3.27,06 triliun, multilateral Rp 419,89 triliun, komersial Rp 41,71 triliun. Sedangkan utang pemerintah dari penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) yang sebesar Rp 3.702,77 triliun, terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.675,04 triliun degan rincian Surat Utang Negera sebesar Rp 2.230,61 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 444,43 triliun.

Selanjutnya adalah SBN berdenominasi valas yang sebesar Rp 1.027,72 triliun. SBN valas itu terdiri dari SUN Rp 820,86 triliun dan SBSN sebesar Rp 206,86 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharapkan belanja negara pada tahun ini dapat lebih berkualitas, yaitu lebih diarahkan pada pembangunan fondasi sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang kompetitif.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, pembangunan fondasi SDM Indonesia yang kompetitif harus dimulai dari penguatan layanan dasar pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

"Semakin besarnya komitmen pemerintah menginvestasikan APBN pada tiga sektor utama tersebut harus didukung oleh komitmen seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaannya. Hal ini untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan," ujar Frans, panggilan akrabnya dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.  

Pada 2019, pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp 415 triliun. Target utama tertuju pada pembangunan dan revitalisasi 1.834 kilometer jalan, 37.177 meter jembatan, penyediaan 6.873 unit rumah susun, penyelesaian pembangunan 48 unit bendungan, empat bandara baru, dan 394,8 kilometer jalur kereta api, serta pembangunan dan rehabilitasi irigasi bagi 170,4 ribu hektare (ha) lahan.

Di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 123,1 triliun dengan fokus utama untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta penerima.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 492,5 triliun di bidang pendidikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru.

Selain itu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga melakukan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh kementerian/lembaga. Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja secara utuh dan berkesinambungan.

DJPb dan DJA secara bersama-sama telah melaksanakan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan negara, yang meliputi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa serapan belanja K/L pada 2018 yang optimal tidak lepas dari pola eksekusi anggaran oleh satuan kerja K/L secara keseluruhan yang semakin baik," ujar Frans. (ant)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.