Kesra

Kementerian ATR/BPN Siap Menuju Era Digitalisasi

Editor: Ali Rahman

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto pada acara sosialisasi dan evaluasi dengan tema "Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Informasi Aplikasi Kegiatan Kantor Pertanahan" di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Foto: Kementerian ATR/BPN untuk INDOPOS

INDOPOS.CO.ID  - Guna menuju era transformasi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan sosialisasi dan evaluasi dengan tema "Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Informasi Aplikasi Kegiatan Kantor Pertanahan" di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dengan berkembangnya teknologi saat ini disertai dengan tuntutan yang besar terhadap layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN memahami digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Sugoto dalam kesempatan ini menyatakan bahwa saat ini masyarakat sudah mengarah ke era digital. "Kita harus melakukan kemudahan kegiatan ke masyarakat. Maka dibuatlah pelayanan berbasis online. Karena tuntutan masyarakat yang sudah mengarah ke era digital," ujar dia.

Lebih lanjut, Sekjen mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tidak bisa menolak adanya perkembangan teknologi. Maka untuk membangun perkembangan, salah satunya dengan membangun kualitas SDM.

"Kita harus mengantisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Tidak ada yang menyangka jika dulu tata ruang digabung dengan pertanahan. Maka dari itu di sini kita harus mengantisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Jika kita menggunakan cara kerja yang lama maka kita akan terlewatkan," kata Himawan.

Digitalisasi ini diharapkan akan menghasilkan data yang akurat dan aman.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 528 orang administrator aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota, yakni Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, NTB, Papua, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat serta peserta dari lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). (srv)

 

Berita Lainnya kan

Banner

Twitter