Politik

KPU Kesulitan Masukkan Data Penghuni Lapas ke DPTb

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
KPU Kesulitan Masukkan Data Penghuni Lapas ke DPTb - Politik

CEK RICEK-Mendagri Tjahjo Kumolo mengawasi perekaman e-KTP di Lapas Cipinang, Jakarta. FOTO: KEMENDAGRI UNTUK INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa kesulitan memasukkan data nara pidana penghuni lapas dan rutan ke daftar pemilih tambahan (DPTb). Penyebabnya hampir seluruh napi tidak mempunyai data kependudukan karena berasal dari luar daerah.

"Kami mendapatkan informasi dari 510 lapas dan rutan yang ada, perekaman e-KTP mayoritas dilakukan (baru) untuk napi lokal. Padahal, sebagian besar penghuninya itu bukan hanya warga setempat (lokal)," ungkap Komisioner KPU RI Viryan Azis di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Ia menyebut, dari 510 lapas dan rutan yang berada di Indonesia, baru 93-nya saja yang berhasil dilakukan perekaman e-ktp secara keseluruhan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Padahal perekaman e-ktp merupakan dasar bagi warga untuk menggunakan hak suaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

"Ini membuat kami kesulitan untuk melakukan pendataan karena KPU mendata pemilih harus dengan dasar dokumen kependudukan. Ini kendala yang dihadapi," urai Viryan. Di sisa waktu ini, KPU bakal berkordinasi dengan Dirjen Dukcapil, Dirjen PAS dan Bawaslu untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini.

"Kami berharap hal hal demikian bisa di carikan jalan keluarnya sehingga pelayanan pemilih 17 April tetap bisa kita layani sama untuk seluruh pemilih di TPS baik pemilih DPT maupun dptb," pungkasnya. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.