Headline

Administrasi Pemerintah Disorot

Redaktur: Juni Armanto
Administrasi Pemerintah Disorot - Headline

ILUSTRASI - PNS Indonesia. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID – Polemik sebanyak 1.466 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi dan belum dipecat masih terus bergulir. Pasalnya, para PNS koruptor itu masih menikmati gaji dan merugikan negara sekitar Rp 72 miliar dalam setahun.

Kalangan Dewan pun mempertanyakan administrasi internal di pemerintahan, sehingga permasalahan ini belum selesai. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan administrasi yang ada di internal yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Harusnya, setelah ada keputusan pidana bagi PNS, secara otomatis menghapus status kepegawaiannya. "Jadi tidak ada pembiaran, sehingga negara kecolongan ratusan triliun, karena setiap tahunnya negara harus menggelontorkan uang Rp 75 triliun," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Nihayatul menyebutkan, Kemendagri juga harus mengevaluasi sistem administrasi yang ada di daerah. Karena kalau administrasinya sudah benar, tentunya ini tidak akan terjadi. "Jadi Kemendagri harus bertanggung jawab. Kemendagri harus benar-benar memperbaiki sistem administrasi internal yang ada di dalam dan harus segera mengambil tindakan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Nihayatul juga menuturkan, pihaknya telah berkali-kali mendesak pemerintah agar memecat para PNS yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. "Kita sudah berulang kali mengingatkan dan mendesak pemerintah agar tidak berlarut-larut," tandasnya.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengutarakan, memang ada sedikit kendala dari pemerintah untuk melakukan pemecatan terhadap PNS korupsi. Pasalnya, tidak sedikit dari mereka yang melayangkan judicial review atau uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kendati demikian, sambung Amali, seharusnya tidak menjadi alasan bagi kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menunda pemecatan terhadap PNS yang terbukti korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Apalagi, sambung politikus Partai Golkar itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penegakan hukum bagi para PNS yang telah inkrah putusannya dalam kasus korupsi.  "Memang ada kendala, yakni judicial review yang diajukan ke MK," imbuhnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, secara pribadi telah mendesak pemerintah segera memecat PNS yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Menurutnya, BKN harus membersihkan instansi pemerintah dari pegawainya yang terbukti korupsi. "Ini agar BKN dan pejabat pembina kepegawaian segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang terlibat tindak pidana korupsi. Ini adalah amanat Pasal 87 UU Nomor 5/2015 tentang ASN," ujarnya.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengatakan, hal yang patut menjadi perhatian, yakni kemungkinan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membiarkan PNS koruptor tetap berkarir di instansi pemerintah. BKN harus mendalami persoalan itu. BKN bisa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengusut dugaan patgulipat atau permainan PPK dengan PNS korupsi yang masih menerima gaji.

Selain itu, Bamsoet juga meminta BKN meningkatkan pembinaan terhadap ASN. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan. "Sehingga, muncul PNS yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus meningkatkan produktivitas para abdi negara," tutupnya.

Desak MA Keluarkan SE
Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, masih banyaknya PNS koruptor yang digaji karena beberapa persoalan. Misalnya, alasan dari instansi atau lembaga PNS tersebut yang mengaku belum mendapatkan salinan surat keputusan dari pengadilan, sebagai dasar untuk melakukan pemecatan.

"Kami mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan surat edaran (SE), yakni setiap putusan terkait vonis koruptor supaya disampaikan ke instansi terkait tempat PNS tersebut bekerja. Ini supaya instansinya segera menindaklanjuti putusan pengadilan," ujarnya saat dihubungi INDOPOS, Kamis (21/2/2019). 

Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan SE atau peraturan menteri. Aturan tersebut ditujukan kepada kepala daerah.
"Yang tujuannya supaya kepala daerah segera memecat PNS korupsi yang terbukti bersalah dari pengadilan," beber Wana. 

Sebelumnya dia mengatakan, ada sekitar 1.466 PNS yang telah divonis bersalah karena terbukti korupsi masih mendapat gaji. Mereka juga belum dipecat dari jabatannya. ICW memperkirakan negara dirugikan sekitar Rp 72 miliar setahun. Jumlah itu kemungkinan bertambah, sebab yang dihitung hanya gaji pokoknya saja.

"Karena kami tidak memiliki informasi nama dan jabatan. Jabatan sebenarnya yang krusial. Itu yang menyebabkan, kamipun agak sulit untuk melakukan estimasi perhitungan kerugian negara. Tapi kalau seandainya kita ingin menggunakan nilai moderat berdasarkan PP  No 30/ 2015 terkait dengan Penggajian. Kami telah menghitung estimasinya,” ujarnya. 

PNS yang terjerat kasus korupsi itu berada di golongan III. Kemudian masa golongan kerjanya sekitar 16 tahun ditemukan ada sekitar Rp 3,5 juta untuk gaji pokoknya saja. ”Kalau seandainya kita coba hitung dikalikan dengan 1.466 PNS koruptor, itu sekitar Rp 6,5 miliar sebulan. Kalau pertahun ada sekitar Rp 72 miliar potensi kerugian negara akibat menggaji PNS koruptor," pungkasnya. (aen/dai) 

Berita Terkait

Headline / Kata KPK, Rommy Masih Butuh Perawatan RS Polri

Headline / Tujuh Politisi Hadapi Hadapi Tuntutan JPU

Nasional / Pencairan Kenaikan Gaji PNS Hampir Rampung

Headline / Gubernur Aceh Nonaktif Divonis 7 Tahun Penjara

Banten Raya / Korupsi, 70 PNS di Banten Dipecat

Banten Raya / Korupsi, 70 PNS di Banten Dipecat


Baca Juga !.