Kesra

Data Dinilai Bias, Disarankan Pemutakhiran

Redaktur:
Data Dinilai Bias, Disarankan Pemutakhiran - Kesra

STOK - Petugas memeriksa kondisi beras di Gudang Bulog Bondansari Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Foto : Harviyan Perdana Putra/ANTARA

INDOPOS.CO.ID - Kebijakan impor belakangan menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dipicu seringnya pemerintah melakukan impor bahan pangan. Namun, data pangan yang digunakan pemerintah dinilai bias.

Pengamat pertanian Khudori, dalam diskusi bertajuk "Buntut Siasat Debat Kedua" yang digelar, data pangan yang ada saat ini belum bisa menjadi pijakan sebagai basis kebijakan. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah segera melakukan pemutakhiran metode pengumpulan data pangan sebagai upaya memperbaiki tata kelola pangan, terutama terkait kebijakan impor yang kerap jadi sorotan.

"Kalau ditarik ke belakang, metode pengumpulan data pangan itu disusun tahun 1970-an. Saat ini sebetulnya teknologi dan metodenya memungkinkan pemutakhiran sehingga metode lama tentu saja tidak cocok dengan yang sekarang," katanya.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu menuturkan, metode lama pengumpulan data pangan sangat bias. Pasalnya, pengumpulan datanya tidak melalui pengukuran langsung.

"Misalnya saja metode pengumpulan luas panen tidak diukur langsung tapi melalui pendekatan. Tidak langsung seperti penggunaan pupuk, air atau bibit. Bahkan bisa pakai pandangan mata di mana mantri tani berdiri, seperti di pojok lahan dan menilai luas lahan," jelas Khudori.

Metode lama itu, menurut dia akan sangat mudah dibuat bias, terlebih jika kementerian atau lembaga yang memiliki program harus mempertanggungjawabkan anggaran yang besar. "Datanya pasti dibuat yang baik-baik," ujarnya.

Khudori juga menuturkan, meski Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data baru berdasarkan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Hal ini dilakukan untuk menghitung luas panen Gabah Kering Giling (GKG). Selanjutnya, dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional Oktober 2018 lalu. Namun, Khudori berharap metode baru pengumpulan data bisa dilakukan untuk komoditas pangan lainnya.

"Data berikutnya yang ditunggu-tunggu itu jagung, yang dua tiga tahun ini menimbulkan kegaduhan," harapnya. (ant)

TAGS

Berita Terkait

Megapolitan / Ibu Kota Ketergantungan Pangan dengan Daerah

Megapolitan / Duh, Marak Pangan Olahan Tak Kantongi Izin

Nasional / Petani di Ujung Senja, Roadmap Pangan Capres Tak Jelas

Ekonomi / Solusi Pangan melalui Sustainable Farming 

Nasional / Kementan Geber Peningkatan Pangan Lokal


Baca Juga !.