Megapolitan

Neneng Mundur, Isu Mahar Politik Merebak

Redaktur: Syaripudin
Neneng Mundur, Isu Mahar Politik Merebak - Megapolitan

Neneng Hasana Yasin

INDOPOS.CO.ID - Usai Neneng Hasana Yasin mundur sebagai Bupati Bekasi karena kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suksesi kepemimpinan Kabupaten Bekasi mulai diterpa isu tak sedap. Yakni, seputar calon pengganti Eka Supria Atmadja, Wakil Bupati Bekasi yang selangkah lagi akan menggantikan Neneng.

Partai Golkar sebagai sebagai pengusung utama Neneng dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2017 berencana menempatkan kadernya menduduki jabatan orang nomor dua di Kabupaten Bekasi tersebut. Nah, merebak kabar kalau kandidat yang berminat menjadi Wakil Bupati Bekasi diminta mahar politik hingga puluhan miliar.

Tapi isu terkait mahar politik itu langsung dibantah Ahmad Budiarta, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Kabupaten Bekasi. ”Kalau ada informasi, kandidat yang mau jadi Wakil Bupati Bekasi harus membayar mahar Rp 25 miliar itu bohong, alias hoax,” terang saat dikonfirmasi, Jumat (21/2).

Meski begitu, Budiarta mengakui memang ada biaya yang perlu dikeluarkan agar bisa diusung menjadi Wakil Bupati Bekasi setelah Eka Supria Atmadja dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif nanti. Sayangnya, Budiarta tidak bisa menyebutkan besaran biaya yang dimaksudnya tersebut.

”Saya tidak mau menyebutkan nilainya. Tapi yang namanya untuk menjadi wakil bupati itu tidak gratis,” cetusnya. Seperti diketahui, pasca Neneng Hasanah Yasin mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Bupati Bekasi periode 2017-2022, beredar sejumlah nama dalam bursa kandidat Wakil Bupati Bekasi.

Sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bila Neneng resmi mengundurkan diri maka posisinya akan digantikan oleh wakilnya. Jadi otomatis, Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang saat ini menjabat Plt Bupati Bekasi bakal naik kelas menjadi bupati definitif. Sedangkan jabatan wakil bupati kosong.

Munculnya empat nama calon Wakil Bupati Bekasi disayangkan sejumlah pihak karena proses penggantian Neneng saja belum diparipurnakan DPRD Kabupaten Bekasi. Tapi, Budiarta menegaskan kalau kursi wakil bupati itu hak Partai Golkar selaku pemilik kursi terbanyak di antara partai koalisi pengusung pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmadja pada Pilbup Bekasi 2017.

Menurut dia, empat nama kader Partai Golkar yang muncul sebagai  pengganti Eka Supria Atmaja itu berdasarkan informasi internal. ”Nama-nama itu belum final. Tapi empat nama itu siap jika diminta partai untuk maju (jadi calon wakil bupati). Ini kan haknya Partai Golkar. Wajar Partai Golkar yang menentukan calonnya. Tapi tetap nanti partai koalisi akan berembuk," paparnya.

Hamludin, pengamat Kebijakan Publik dari Institut Bisnis Muhamadiyah Bekasi mengatakan mundurnya Neneng seharusnya direspon sesuai tahapan sesuai aturan yang berlaku. Partai tidak sekadar mencari kekuasaan di eksekutif, namun juga bagaimana mengembalikan jalannya roda pemerintahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

”Dalam politik itu tidak ada yang namanya makan siang gratis. Pasti ada hal-hal kepentingan terkait menindaklanjuti surat pengunduran Bupati Neneng. Namun, baiknya tidak mengesampingkan niat awal, yakni jalannya roda pemerintahan kembali setelah ditinggal Bupati Neneng,” kata Hamludin juga.

Dia menambahkan, sebaiknya nama-nama yang akan diusung Partai Golkar tidak terpaku pada mahar politik saja. Setidaknya, kemampuan personal harus menjadi tolak ukur penilaian layak atau tidak jadi wakil bupati. ”Setidaknya, calon Wakil Bupati Bekasi memiliki konsep yang akan membawa Kabupaten Bekasi bisa lebih baik,” tandasnya. (dny)

 

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.