31 Kepala Daerah di Jateng Deklarasi Dukung Jokowi, Mendagri: Hanya Melanggar Etika

INDOPOS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum mendapatkan surat resmi hasil klarifikasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran netralitas puluhan kepala daerah di Jawa Tengah.

Ia mengklaim, puluhan kepala daerah termasuk Ganjar Pranowo dalam posisi cuti ketika melakukan deklarasi pada 26 Januari 2019 di Solo. Menurutnya, seluruh kepala daerah mempunyai hak politik serta berhak untuk kampanye dengan mengikuti aturan-aturan yang dijalankan lembaga pemilu.

Selain itu, kata Tjahjo, mereka sejak awal juga sudah mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku. “Hanya ada masalah yang bekaitan dengan etika. Saya rasa kalau sudah berkaitan dengan etika kan repot,” cetusnya di Kawasan Senayan Jakarta, Senin (25/2/2019).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, ketika kepala daerah melakukan cuti, mereka berhak mendukung siapapun  dengan status jabatannya. Akan tetapi, lanjut Tjahjo, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah daerah seperti uang untuk akomodasi dan fasilitas lain.

Tjahjo menganggap kasus ini sama saja dengan kasus yang pernah mendera kepala daerah lain seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Yang penting yang saya pahami termasuk (kasus) Pak Anies termasuk yang lain sudah sesuai aturan. Hanya (kasus kepala daerah) Kuningan saja yang menyatakan khilaf, dia menyatakan khilaf, itu saja,” jelasnya. (jaa)

 

 

 

Komentar telah ditutup.