Megapolitan

Siap Beresin Reklame Bermasalah, Janji Bos Baru Satpol PP

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Siap Beresin Reklame Bermasalah, Janji Bos Baru Satpol PP - Megapolitan

MELANGGAR-Reklame di kawasan Jalan Gatot Subroto-MT Haryono ditertibkan petugas Satpol PP DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Iqbal/INDOPOS 

INDOPOS.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yani Wahyu dengan Arifin. Otomatis, program penertiban reklame berpindah tanggung jawab kepada pimpinan Satpol yang baru tersebut.

Ditemui usai pelantikan, Arifin menegaskan untuk menertibkan seluruh reklame yang melanggar di kawasan kendali ketat. “Kami akan menuntaskan tugas menertibkan reklame yang telah dimulai oleh Kasatpol PP sebelumnya,” ujar Arifin, Senin (25/2/2019).

Arifin mengaku belum tahu jumlah reklame melanggar tersebut, karena memang baru dilantik. Namun, ia berjanji segera mendata, jumlah reklame yang sejauh ini belum ditertibkan. “Beri saya waktu, pasti kami akan laksanakan instruksi gubernur untuk menuntaskan masalah reklame melanggar ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi mengungkapkan, berdasarkan data terbaru yang dihimpunnya, masih banyak reklame bermasalah di kawasan kendali ketat.

Di antaranya reklame LED yang berlokasi di dekat Plaza Semanggi, lalu di pintu masuk Balai Kartini (dekat masjid), dekat Hote Bidakara, dekat gedung LIPI, dan juga dekat pelataran Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. “Kami kecewa dengan masih banyaknya reklame bermasalah di kawasan kendali ketat tersebut,” katanya.

Diungkapkan Didi, dalam Pergub No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame terdapat pembagian kawasan persebaran perletakan titik reklame dari total 3.518 ruas jalan.

“Pembagian kawasan seperti tersebut merupakan bentuk perencanaan persebaran dan perletakan titik reklame yang tidak konseptual dan tidak sejalan dengan konsep pembagian kelas jalan yang telah ditetapkan di dalam Pergub No. 261 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama Jalan,” terangnya.

Pada dasarnya, Didi mengatakan, pihaknya tidak menolak adanya teknologi termasuk billboard digital (videotron), tapi minta diberikan kesempatan yang sama untuk billboard statis seperti halnya terjadi di mancanegara. Kedua jenis reklame tersebut dapat berjalan seiring dan pilihan terserah pada para pengiklan.

“Diharapkan revisi pergub yang akan datang dapat membuat iklim industri media luar ruang menjadi kondusif, sehat dan profesional dengan memperhatikan aspek estetika, lingkungan, keamanan, dan kenyamanan untuk kepentingan seluruh stakeholder,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jakarta Publik Service (JPS) Syaiful Jihad meminta, kasatpol PP yang baru untuk beraikap tegas. Jangan mengulang kesalahan yang sama, seperti para pendahulunya. “Kami akan terus melakukan pengawasan,” tandasnya. (wok)

Berita Terkait

Megapolitan / Puluhan Tempat Hiburan Ilegal Dibongkar

Megapolitan / Pembongkaran Reklame Melanggar Belum Rampung

Megapolitan / Desak Segera Tertibkan Reklame yang Melanggar

Megapolitan / Banyak Reklame Melanggar Belum Ditindak


Baca Juga !.