Nasional

Anggota Fraksi Golkar Berharap BPJS Kesehatan Gencarkan Sosialisasi

Redaktur: Ali Rahman
Anggota Fraksi Golkar Berharap BPJS Kesehatan Gencarkan Sosialisasi - Nasional

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ivan Doly Gultom (kedua dari kanan).

INDOPOS.CO.ID - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ivan Doly Gultom menilai BPJS Kesehatan perlu menggencarkan sosialisasi yang lebih komprehensif. Hal ini agar program-programnya menjangkau lebih kuas, hingga menyentuh masyarakat marjinal, terutama untuk semua hal yang berhubungan dengan delapan kendala yang menjadi catatannya.

“Pemerintah harus memperbaiki citra dengan lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat miskin,” kata Ivan, di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ivan mengimbau, agar ada kerja sama yang baik antara pemerintah dalam hal ini Kemenkes dengan BPJS dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, agar pihak RS tidak lagi bermasalah terkait pembayaran dengan BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, alangkah baiknya calon peserta BPJS melengkapi surat keterangan tidak mampu (SKTM) ketika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, atau ketika menggunakan kartu BPJS itu. Dia menilai, karena kalau orang berduit, mereka memiliki asuransj kesehatan swasta dan uang tunai. Ini agar tidak ada perbedaan pelayanan antara peserta BPJS dan orang berduit.

“Dengan demikian, program pemerintah bisa dirasakan masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Diceritakannya, di daerah pemilihan Ivan Doly yakni wilayah Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu, masih banyak warga yang mengeluhkan kurang maksimalnya pelayanan RS kepada peserta BPJS dan  banyaknya BPJS warga yang ditolak oleh pihak RS karena penggunaan pada kasus pengobatan tertentu.

"Saya melihat pentingnya di sini, pemerintah dan BPJS memberikan sosialisasi dengan berbagai bentuk iklan, spanduk, maupun standing banner di setiap RS, Puskesmas, klinik, dan lain nya, agar pemberitahuan dimaksud sampai kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Ivan.

Salah satu contohnya, ada korban yang mengalami kecelakaan tunggal sepeda motor. Saat si korban mendatangai RS bersama keluarganya, pihak RS mengatakan kalau pasien itu tidak bisa dibayarkan menggunakan BPJS, alasannya kecelakaan yang dialami korban tidak masuk dalam klausul penyakit yang bisa diklaim menggunakan BPJS.

Selain itu, Ivan juga mengimbau baiknya pemakaian kartu BPJS oleh seluruh masyarakat di setiap provinsi, di audit oleh auditor independent (tingkat provinsi) dan BPK RI sebagai auditor pusat. (mdo)

 

 

Berita Terkait

Kesra / BPJS Kesehatan Lacak Perusahaan Belum Patuh via BEI

Ekonomi / GP Farmasi Usulkan Skema Free & Fee

Kesra / BPJS Kesehatan dan ICW Buru Pelaku-Pelaku Fraud

Nasional / TKN Sebut Defisit BPJS Tak Masalah, BPN Ungkap Sebaliknya

Kesra / LAFAI Gelar Diskusi Anti Fraud


Baca Juga !.