Nasional

Soal Mafia Lahan, DPR dan Walhi Desak Presiden Turun Tangan

Redaktur: Riznal Faisal
Soal Mafia Lahan, DPR dan Walhi Desak Presiden Turun Tangan - Nasional

HUKUM HARUS DITEGAKKAN - Daniel Johan. Foto : Dok/DPR.GO.ID

INDOPOS.CO.ID - Komisi IV dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo soal penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan mafia lahan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan mafia lahan. Jokowi harus menginstruksikan pihak berwenang agar mempercepat atau menyelesaikan kasus mafia lahan.

"Iya dong, hukum harus ditegakkan," kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/3/2019). "Iya wajib dong karena itu amanat menjalankan UU. Jangan biarkan perusak lingkungan hidup bisa bernafas bebas," imbuh anggota Fraksi PKB itu.

Daniel menegaskan, putusan-putusan perkara hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan hidup harus segera ditegakkan demi tegaknya hukum di Indonesia. "Harusnya segera diseksekusi, pemerintah harus keras ke mereka, harus ganti rugi sesuai keputusan," kata Daniel.

Manajer Penanganan Kasus dan Emergency Response WALHI Pusat, Edo Rachman menegaskan, Presiden Jokowi untuk mengasistensi perkara lahan yang melibatkan 11 perusahaan pembakar lahan, termasuk PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Dimana Perusahaan ini tercatat sebagai korporasi yang pernah dihukum oleh Mahkamah Agung atas gugatan KLHK sebesar RP 16 triliun.

"Jokowi harus tegas memerintahkan Kapolri dan Menteri LHK agar lebih serius mengasistensi perkara ini. Agar penegakan hukum tidak sekedar menyasar masyarakat," kata Edo Rachman saat dihubungi, Senin (4/2/2019). "Seharusnya, pelaksanaan eksekusi segera dilakukan dan izinnya dicabut. Arealnya bisa didistribusikan ke rakyat," ujar Edo menambahkan.

Dalam perkara itu, sambung Edo, PT. MPL digugat Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan tuduhan mengambil kayu di luar areal konsesinya. "Ya kan, hingga saat ini belum dieksekusi," tandasnya.

Edo melanjutkan, keseriusan negara dalam menegakkan hukum terhadap mafia-mafia lahan juga tak hanya soal kasus PT. MPL, belasan perusahaan lain yang telah menjalani proses hukum juga perlu pengawalan hingga eksekusi putusan. "Jangan sampai terjadi kejadian ulang bahwa ada 15 korporasi yg dhentikan penyidikannya," kata Edo.

Diketahui, Jokowi pernah memaparkan bahwa ada 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp18,3 triliun dalam tiga tahun terakhir. "Kebakaran lahan harus diatasi dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp18,3 triliun," ujar Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).

Berdasarkan data dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sejak 2015 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administrasi dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan. Namun, belum ada satu pun putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan.

Dilansir dari Greenpeace, 10 dari 11 kasus gugatan perdata pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit terkait pembakaran, pengadilan memerintahkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan senilai Rp 2,7 triliun.

Sementara, perkara perdata kesebelas merupakan kasus terbesar, yakni mencapai Rp 16,2 triliun terkait dengan pembalakan liar dilakukan sejak 2004 oleh Perusahaan Merbau Pelalawan Lestari.

Kesebelas perusahaan tersebut, yakni PT Kalista Alam (PT.KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT Palmina Utama (PT.PU), PT National Sago Prima (PT.NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT.WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT.WA). (aen)

Berita Terkait

Nasional / DPR Tunggu Presiden Merevisi UU Migas

Ekonomi / Utang Menumpuk, DPR Panggil Menteri BUMN

Headline / Terorisme Menjamur, DPR Evaluasi BIN dan Polri

Nasional / Penanganan Bencana, DPR Dorong Perppu

Nasional / “Bisa Ada Penyusupan dari WNA”


Baca Juga !.