Megapolitan

Normalisasi untuk Kembalikan Trase Sungai

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Normalisasi untuk Kembalikan Trase Sungai - Megapolitan

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID - Banjir yang masih mengancam Jakarta butuh penanganan serius. Seperti di Kebon Pala, Kampung Melayu, dan wilayah lainnya, masih kerap menjadi langganan banjir kiriman dari Bogor. Permukiman warga, mayoritas dibangun dengan memiliki lantai 2. Tujuannya untuk mengungsi saat banjir kiriman datang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal, yang baru saja diangkat oleh Gubernur Anies Baswedan, belum menjelaskan detail. Saat koran ini menghubungi, Yusmada beralasan sedang rapat pimpinan. “Sedang rapim,” tulisnya melalui pesan WA, Senin (4/3/2019).

Terpisah, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, normalisasi sungai yang sempat terhambat disebabkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sulit membebaskan lahan karena ada janji kampanye untuk menghindari penggusuran.

"Pemprov DKI ketika kepemimpinannya Pak Anies kan sudah janji nggak melakukan penggusuran. Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh," ujar Gembong.

Menurut Gembong, Pemprov DKI harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Normalisasi dibutuhkan untuk mengembalikan trase sungai dan mengatasi persoalan banjir.

Gembong mengatakan, Pemprov DKI harus bisa bekerja sama dengan baik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang melaksanakan normalisasi. Salah satu caranya dengan melakukan pembebasan lahan sebanyaknya agar kegiatan normalisasi lancar.

Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI melakukan apa yang seharusnya. Jika penertiban permukiman liar memang diperlukan untuk pembebasan lahan, jalan itu mesti ditempuh. Jangan sampai janji kampanye membuat normalisasi terhambat.

"Perlu jadi catatan, tidak ada satu pun kali di Jakarta yang tambah lebar. Yang terjadi justru sebaliknya, semua kali menyempit. Cara untuk mengembalikan fungsi sebenarnya adalah normalisasi," kata dia.

Gembong membenarkan banyak upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengentaskan banjir. Misalnya dengan melakukan naturalisasi di 14 waduk dan memperbanyak pompa.

Namun, itu saja tidak cukup. Program normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat harus mendapat dukungan dari Pemprov DKI dengan cara pembebasan lahan.

"Normalisasi bukan satu-satunya jalan keluar. Tapi yang dilakukan pemprov belum cukup mampu mengantisipasi banjir ketika debit air hujan kita sangat tinggi," ujar Gembong. (wok)

Berita Terkait

Banten Raya / Banyak Turap Rusak, Banjir Jadi Ancaman Serius

Megapolitan / Banjir Menyapa saat Sahur Perdana


Baca Juga !.