Nasional

Mendagri Jamin Hak Pilih Warga Enam Desa di Malut

Redaktur: Riznal Faisal
Mendagri Jamin Hak Pilih Warga Enam Desa di Malut - Nasional

Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID -  Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga enam desa di perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Maluku Utara, yang hingga kini disengketakan kedua kabupaten tetap menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April 2019.

"Lebih penting adalah warga enam desa tetap terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti. Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa tapal batasnya tetap akan diselesaikan," kata Mendagri usai memberikan kuliah umum di Universitas Khairun Ternate, Selasa (5/3/2019).

Dalam kesempatan itu, Mendagri dikonfirmasi terkait sengketa tapal batas di 6 desa antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Enam desa yang disengketakan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara tersebut adalah Desa Paser Putih, Desa Baneigo, Desa Akelamo Kao, Desa Tetewang, Desa Dum-Dum dan Desa Ake Sahu.

Seujmlah 6 desa itu sering bermasalah saat momentum pemilihan umum, seperti terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara baru baru ini. Warga di 6 desa memilih tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga berujung pada pemilihan ulang.

Mendagri mengaku, sudah bertemu dengan perwakilan dari enam desa dan telah mendengar langsung keluhan mereka, hanya saja masalah tapal batas belum ada penyelesaian. "Nanti akan kita bahas detail dengan pak gubernur, yang penting 17 April mereka sudah punya hak pilih, namun belum ada penetapan tapal batas," ujarnya.

Dia menyebutkan, pada tahap pertama ini yang terpenting masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan legistalif maupun pemilihan presiden. "Saya sudah temui perwakilan enam desa, kemudian sudah kami rapatkan, tahap pertama adalah yang penting hak pilih mereka terjamin, itu dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Malut enggan menanggapi sikap Pemkab Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) terkait dengan polemik enam desa yang diperebutkan kedua kabupaten itu.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Provinsi Malut, Miftah Baay ketika dihubungi mengakui, kedua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut dan Halmahera barat (Halbar) yang berpolemik akan melihat persoalan enam desa dari sudut masing-masing.

"Sebab, Pemkab Halbar akan melihat dari kepentingan Halbar dan Pemkab Halut juga akan melihat dari kepentingan Halut, berbeda dengan sudut pandang Pemerintah Provinsi yang selalu mengutamakan kepentingan bersama dengan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Selain itu, dalam kasus enam desa ini bukan persoalan menang atau yang kalah, tetapi Pemprov melihat kepentingan lain yang perlu diutamakan yakni keamanan, ketertiban dan efektifitas pelayanan publik serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. (ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Mendagri: ASN Bolos Kena Skorsing, Dipotong Tunjangan

Nasional / Mendagri Pimpin Langsung Upacara Pemakaman Hari Sabarno

Megapolitan / ASN Bogor Masih Menunggu THR

Nasional / Sekjen Mendagri: Tak Ada Lagi Polemik soal THR PNS

Nasional / Mendagri: Smart City Jadi Solusi Masalah PerkotaanSYAMSIAH

Nasional / Tjahjo: Kita Harus Percaya Kepada KPU


Baca Juga !.