Hukum

Deklarasi Damai Kasus Talangsari Untungkan Pelaku Kejahatan

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Deklarasi Damai Kasus Talangsari Untungkan Pelaku Kejahatan - Hukum

KRITISI- Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, di Jakarta Rabu (6/3/2019). Foto: Syamsiah/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai Deklarasi Damai kasus Talangsari 1989 hanya bersifat formalitas dan justru menguntungkan pelaku kejahatan.

"Para pelaku itu yang diuntungkan. Sebab dari sudut pandang hukum internasional, orang-orang ini yang diminta tanggung jawab secara umum," ujar Usman, di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Ia juga mengatakan, pelaksanaan deklarasi ini sangat ganjil dan tak sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, deklarasi dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan HAM Wiranto dan tidak melibatkan pihak korban sama sekali.

”Hanya ada satu orang yang disebut sebagai perwakilan korban dan menyepakati isi deklarasi damai itu. Sisanya, pihak yang menandatangani deklarasi ini dinilai tak terlibat dan tak berhubungan sama sekali dengan peristiwa Talangsari,” katanya.

Ada dua orang yang menjadi saksi adalah Brigadir Jenderal TNI Rudy Syamsir selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.”Bagaimanapun kasus pidana tetap harus diminta pertanggung jawaban karena itu adalah hukum pidana. Meskipun dalam sebuah kasus keduanya melakukan perdamaian hukum pidana tetap harus ditegakkan,”tegasnya. (yah)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Komnas Ham Tak Gubris Deklarasi Damai Kasus Talangsari

Headline / Kasus Talangsari Harus Dibawa ke Meja Hukum


Baca Juga !.