Kesra

Revisi UU Perkawinan untuk Hentikan Fenomena Perkawinan Anak

Redaktur: Ali Rahman
Revisi UU Perkawinan untuk Hentikan Fenomena Perkawinan Anak - Kesra

Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani, di Jakarta, Jumat (8/3/2019). Foto: Syamsiah/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani mengatakan perlu ada perubahan kebijakan, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menghentikan fenomena perkawinan anak.

"Pembahasan dan revisi undang-undang tersebut merupakan mandat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 UU tentang Perkawinan," ujar Indry, di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Ia mengatakan, sebelumnya MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

"Namun, MK menegaskan tidak bisa merevisi UU tersebut karena lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah DPR. Oleh karena itu, MK memberikan tenggat waktu kepada DPR selama tiga tahun guna merevisi ketentuan batas usia dalam UU perkawinan," tutur Indry.

Adapun tantangan saat ini, lanjut dia, menyepakati usia minimal yang akan diajukan, apakah 18 tahun, 19 tahun, atau 21 tahun.

"Umur 18 tahun merupakan batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan 19 tahun usia yang diajukan pemohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan umur 21 tahun sudah ada dalam Ayat 2 Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya," tegas Indry. (yah)

Baca Juga


Berita Terkait

Kesra / Perkawinan Usia Anak Hambat Capaian IPM

Nasional / Pemerintah Bahas Perkawinan Anak

Nasional / Perlindungan Sosial Bagi Lansia Jadi Perhatian Serius

Nasional / Miris! 5,6 Juta Anak Terpapar Masalah


Baca Juga !.