Nasional

Moeldoko: Hanya Menjabat Sementara

Redaktur: Riznal Faisal
Moeldoko: Hanya Menjabat Sementara - Nasional

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto : IST

Polemik soal wacana penempatan TNI/Polri di kementerian atau lembaga terus bergulir. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, wacana penempatan perwira TNI aktif untuk mengisi sejumlah jabatan di kementerian hanyalah sementara.

"Pilihannya permanen atau tidak melekat di kementerian? Menurut saya tidak, presiden sebagai pimpinan tertinggi atas kekuatan angkatan darat, laut dan udara melekat di dalamnya pembinaan dan penggunaan kekuatan, dalam rangka pembinaan membantu KSAD mencari solusi atas penumpukan jabatan-jabatan dan perlu dicarikan jabatan sementara sehingga Presiden mengambil langkah-langkah bisa tidak ditempatkan di kementerian-kementerian,"  kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Jadi cara melihatnya adalah apakah ini permanen atau tidak? Kalau permanen akan diatur dengan cara mengubah undang-undang dan seterusnya, tapi ini tidak permanen. Penempatan perwira TNI di badan-badan atau kementerian bukan upaya presiden mengembalikan dwifungsi ABRI, ini harus dibedakan, jadi cara melihatnya secara utuh," sambungnya.

Menurut Moeldoko, berdasarkan pasal 47 ayat 2 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, seorang prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 10 bidang. Kesepuluh bidang tersebut, yaitu kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

"Ada 10 fungsi yang dibebankan ke TNI tapi presiden akan lihat efektivitas organsiasi, efektif tidak? Misalnya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) efektif tidak diisi sipil? Sementara ini situasi kedaruratan perlu kecepatan dan perlu komando, koordinasi dan kolaborasi yang kuat sehingga ada upaya pemerintah untuk memasukkan jabatan kepala BNPB itu diisi oleh TNI dan Polri, maknanya boleh sipil tidak? Ya, tentu boleh," jelas Moeldoko.

"Sekarang ini dari 10 jabatan itu ada keluar 1 diskresi presiden di BNPB dengan mengeluarkan PP, apakah ganggu jabatan sipil? Saya pikir ada jabatan tertentu yang saya katakan jabatan untuk mengendalikan sesuatu dalam hal kedaruratan, TNI tidak akan masuk ke dalam jabatan-jabatan lain ," lanjutnya.

Sedangkan untuk jabatan-jabatan lain yang mungkin diisi oleh tentara aktif, Moeldoko meminta tidak dikembangkan ke mana-mana karena hal itu masih berupa wacana. "Kemudian ada wacana para kolonel senior dan berbintang ditempatkan di kementerian tapi bukan jabatan struktural ini juga belum tahu di mana, jadi jangan dikembangkan ke mana-mana karena ini belum clear. Tunggu saja seperti apa tapi intinya presiden sama sekali tidak ada keinginan mengembalikan dwifungsi TNI," kata dia.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar  mengatakan, apabila mengubah UU akan berbuntut panjang. Meskipun, saat ini proses revisi UU TNI masih dibahas antar kementerian dan lembaga.

Wahyudi menilai, isi dari undang-undang yang mengatur penenmpatan perwira aktif di lembaga dan kementerian tersebut bisa menjadi bola liar jika sudah masuk ke tingkat DPR. "Yang agak mengkhawatirkan itu kan ketika dibuka revisi terhadap UU TNI akan menjadi bola liar di DPR," kata Wahyudi di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Menurutnya, situasi politik menjelang Pilpres dan Pileg saat ini membuat sejumlah topik yang dimandatkan dalam UU TNI  justru diubah dan menjauh dari agenda reformasi dan reformasi TNI.

"Kekhawatirannya ketika ini dibuka pintu revisi di DPR dengan situasi politik sekarang justru beberapa topik yang dimandatkan dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 itu justru malah dibongkar kemudian ada perubahan-perubahan lain yang tidak seharusnya ketika pintu revisi itu dibuka," kata Wahyudi.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta TNI tidak memaksakan kebijakan memasukan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, karena akan menjadi persoalan serius kalau tetap dilakukan.

"Pertama, ini akan berpotensi mengulang dwifungsi ABRI yang terbukti justru membuat TNI terlalu sibuk dengan jabatan sipil daripada profesional bekerja di bidang utamanya," kata Sukamta di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Kedua, menurut dia, berpotensi terjadi gesekan antara sipil dan TNI, itu akan kontra-produktif dengan proses demokratisasi yang sudah berjalan selama ini. Ketiga, dia menjelaskan akan ada potensi TNI masuk politik dan menabrak berpotensi menabrak UU yang ada.

"Rencana kebijakan TNI aktif masuk jabatan sipil berasal dari kondisi banyak perwira tinggi 'non job' seperti dikatakan Panglima TNI," tuntasnya. (aen)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.