Nasional

TKN Sebut Defisit BPJS Tak Masalah, BPN Ungkap Sebaliknya

Redaktur: Ali Rahman
TKN Sebut Defisit BPJS Tak Masalah, BPN Ungkap Sebaliknya - Nasional

ilustrasi. Foto : Dok. INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin menyebut, tak masalah BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun mengalami defisit. Dari data yang dikeluarkan BPJS, pada tahun 2018 defisit mencapai angka Rp 10,98 triliun.

Anggota TKN Hasbullah Thabrany menilai, di masa depan defisit bisa ditutup melalui sumber-sumber dana lain yang jenisnya cukup banyak. Salah satunya, sebut Hasbullah, pemerintah mulai memikirkan mengambil dari dana pajak rokok dan dana cukai rokok.

Lalu bisa juga dengan meningkatkan tax ratio maupun iuran masyarakat. Hasbullah nilai, saat ini banyak orang mampu. Ia memberi contoh dengan pesatnya kepemilikan kendaraan baik motor maupun mobil dibandingkan 5 tahun lalu.

"Artinya daya beli masyarakat naik. Untuk itu mobilisasi sumber daya masyarakat, apakah dengan naikkan harga rokkok, atau menaikkan iurannya berpotensi besar," ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada kesalahan berpikir atau kesalahan manajemen dalam BPJS Kesehatan. BPN menyebut Prabowo-Sandi akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari hulu persoalannya.

"Pak Prabowo sering kali menyebut bahwa kita itu kebocoran anggaran lebih kurang Rp 1.000 triliun per tahun. Kita akan perkuat primary health care. Harusnya kalau 80 persen masyarakat ditangani di puskesmas dan klinik, maka bisa mengantisipasi kebocoran," beber anggota BPN Hermawan Syahputra.

Menurut Hermawan, persoalan defisit BPJS Kesehatan ada 2 macam, yaitu dari anggaran dan dari sistem pengelolaan. Ia menyebut ada kebocoran anggaran dan yang menyebabkan pelayanan pada pasien tidak terlayani dengan baik.

"Artinya ada dua, ada pendekatan sistem pelayanannya, ada pendekatan menutup kebocoran dan defisit anggaranya. Kenyataannya selama ini selalu naik dari tahun ke tahun. Tenaga kesehatan worry, rumah sakit worry, masyarakatnya lebih worry. Kita buktikan yang baru bisa. Akan ada penghitungan baru terhadap premi, nanti kita coba kalkulasi ilmu ekonometrik dan sebagainya bahwa premi yang layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan. Kita akan evaluasi menyeluruh," pungkasnya. (jaa)

Berita Terkait

Politik / TKN Tantang BPN Buktikan Pemilu Curang

Politik / Jokowi: Sengketa Pemilu Ada Mekanismenya

Politik / Perindo Dukung Menteri dari Kelompok Milenial

Politik / BPN Bantah, TKN Minta Bawaslu Terbuka

Headline / TKN Terima Dana Kampanye Rp 606,784 Miliar


Baca Juga !.