Nasional

Biar Disegani, DPR Dorong TNI Kembangkan Nuklir

Redaktur: Riznal Faisal
Biar Disegani, DPR Dorong TNI Kembangkan Nuklir - Nasional

Effendi Simbolon. Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - DPR menginginkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengembangkan tenaga nuklir. Tujuannya agar disegani dan setara dengan militer dunia seperti Korea Utara dan Tiongkok. 

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebutkan, hanya dengan TNI yang kuat, negara akan dihormati dan disegani dunia. "DPR ingin TNI miliki senjata nuklir," ungkapnya dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Quo Vadis TNI' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/3/2019). 

"Saya berharap ke depan Presiden Jokowi memprioritaskan kekuatan TNI dengan alat utama sistem persenjataan (Alutsista, Red) yang canggih dan prajurit yang sejahtera," ujarnya.

Dia mencontohkan, bagaimana segannya Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Presiden Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan di Vietnam pada 28 Februari 2019 lalu. Meski pertemuan itu tanpa hasil, tapi Donald Trump tetap datang dan hormat pada Kim Jong Un.

"Itu karena Korea Utara memiliki kekuatan nuklir. Kita ingin TNI mempunyai kekuatan nuklir. Tapi, dari beberapa kali uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR, tak ada satu pun yang mempunyai program kekuatan nuklir itu," tutur politisi PDIP itu.

Sebab itu, Effendi berharap, jika Jokowi terpilih lagi bisa merealisasikan program kekuatan militer tersebut. Apalagi, sebelumnya akan mengalokasikan anggaran dari PDB sebesar 1,5 persen atau sekitar Rp 270 triliun, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

"Setidaknya itu sudah 25 persennya dari anggaran militer China. Sehingga TNI bisa kuat dan kesejahteraan prajurit terpenuhi. Agar tak ada lagi TNI yang melakukan kegiatan komersial pengelolaan limbah dan sebagainya," imbuhnya. 

Dilemanya, kata Effendi, pengelolaan keuangan TNI harus diperbaiki dan transparan. Sebab, sejak tahun 2009 hingga 2017 laporan keuangan TNI menurut BPK masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), belum WTP (wajar tanpa pengecualian). Bahkan masih disclaimer (opini tidak menyatakan pendapat) yang nilainya ada yang Rp 8,7 triliun.

"Kita ingin posisi TNI itu ideal dan setara dengan kekuatan militer dunia. Karena itu dibutuhkan political will pemerintah dan berani membuat persenjataan nuklir," tegas Effendi.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Andreas Hugo Pariera mengatakan, TNI adalah aparat negara, sehingga pembiayaan yang menyangkut Tupoksi TNI dibiayai oleh negara.  "Oleh karena itu, kalau kegiatan maupun program TNI seharusnya masuk dalam kebijakan negara yang apabila disetujui, maka dibiayai oleh negara," ucapnya melalui pesan singkat.

Contohnya, sambung Andreas, apabila ada sekolah bikinan TNI AU seharusnya juga masuk dalam program kerja TNI AU dan dibiayai oleh negara. "Apabila tidak, tentu patut menjadi pertanyaan dan perlu diaudit, apakah itu masuk dalam program TNI AU dan dari mana pembiayaannya," ujarnya.

Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yohanes Sulaiman menuturkan, anggaran TNI memang belum transparan. Selama ini pengadaan Alutsista TNI dinilai belum transparan. 

Ketidaktransparanan itu, sambung Yohanes, dipicu belum adanya strategi besar yang mendasari pertahanan Indonesia. Publik tidak tahu, pembelian senjata selama ini untuk menangkal ancaman seperti apa. 

"Kita tidak memiliki grand strategi, tidak dijelaskan ancaman militer seperti apa dan dengan apa kita hadapi. Jadinya tidak jelas apa yang kita butuhkan jangka panjang dan pendek," tutupnya. (aen)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nusantara / Situasi Pulau Adonara Mulai Kondusif

Nasional / Satu SST Brimob Amankan Pulau Adonara

Nasional / Tentara Wanita Jaga MK Sampai Pagi

Headline / Polisi Adang Peserta Demo 22 Mei


Baca Juga !.