Nasional

Pemikiran Hendropriyono Sejalan dengan Gerakan Kebangkitan Indonesia

Redaktur: Ali Rahman
Pemikiran Hendropriyono Sejalan dengan Gerakan Kebangkitan Indonesia - Nasional

Bedah buku "Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945" di Balai Senat UGM, Rabu (13/3/2019).

INDOPOS.CO.ID - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menghadiri bedah buku "Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945" yang digelar di Balai Senat UGM, Jogjakarta, Rabu (13/3/2019). Acara ini diprakarasi Dewan Guru Besar UGM dan Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI).

Dalam kesempatan itu, Hendropriyono menjelaskan tentang latar belakang munculnya Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pertama, menyangkut keamanan dan pertahanan keselamatan rakyat dan perjuangan rakyat. "Kami dapat amanat dari pemimpin besar Indonesia sejak kelahiran Indonesia, kalau pada suatu hari, kita bingung ke mana sebetulnya negara dan bangsa ini, kembalilah kepada amanat penderitaan rakyat," ujar Hendropriyono.

Ia mengatakan, amanat penderitaan rakyat itu adalah perjuangan rakyat dan itu dipikul oleh ABRI. "Fungsinya selain sebagai alat negara di bidang Hankam, juga alat perjuangan rakyat karena amanat penderitaan rakyat itu adanya di Pancasila yang betul-betul digali dari bumi kita sendiri," katanya.

Oleh karena itu, dalam Dwi Fungsi ABRI terus mengawal Pancasila. Jangan sampai yang masuk itu ideologi asing yang nonnasional seperti PKI dan Liberal," imbuhnya.

Tahun 1959, ia menyebut peran ABRI untuk mendesak Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit agar kembali ke UUD 1945. "Kita pernah merasakan UUDS 1950 semakin liberalistik dan semakin jauh dari Pancasila, kemudian ABRI mendesak kepada Presiden untuk melakukan dekrit guna kembali ke UUD 1945. Nanti akan bertahap disempurnakan lagi sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tuturnya.

"Saat ini, karena pengertian tentang Dwi Fungsi tidak dimengerti, ada ketakutan penempatan tentara di jabatan sipil. Dwi Fungsi itu ada dua pengertian, Dwi Fungsi Ontologis seperti yang diceritakan di atas dan Dwi Fungsi Teknis. Dwi Fungsi Teknis inilah yang dijabarkan dalam kekaryaan," imbuhnya.

Untuk itu, ia menyebut salah satu alternatif ke UUD 45, ABRI harus membackup Pemerintah 100 persen bagaimana ke UUD 1945 yang akan nantinya akan diperbaiki sana-sini, tapi jangan terbawa ke ideologi asing seperti komunis, liberal, dan khilafah.

Hendropriyono pun meminta pemerintah mengaktifkan kembali dwifungsi TNI-Polri dan wajib militer demi mengembalikan jiwa Pancasila dan rasa nasionalisme yang mulai luntur. “Sebagai orang tua, saat ditanya bagaimana caranya kembali ke semangat UUD 1945, mengaktifkan dwi fungsi TNI-Polri adalah jawaban yang saya berikan,” ucapnya.

Hendropriyono menampik bahwa dwifungsi TNI-Polri sebagai solusi penempatan pejabat militer di jabatan sipil. Menurutnya, langkah ini sebagai suatu kekaryaan anggota TNI-Polri dan sejak 2004 hanya ada 10 jabatan. Hendropriyono mengatakan, ide dwifungsi aparat dan rakyat pasti akan ditentang penganut ideologi liberal melalui berbagai diskusi yang bertele-tele dan tanpa solusi.

“Agar semangat nasionalisme ada di setiap warga, dwifungsi juga harus diterapkan di masyarakat, termasuk dengan menerapkan wajib militer bagi pemuda-pemudi yang berusia 18-40 tahun,” ujarnya.

Ia yakin, jika wajib militer diberlakukan, Indonesia tidak akan pernah keok dan berani melawan hegemoni negara asing karena warga negara memiliki nasionalisme.

Ketika dimintai tanggapan, Prijanto mantan Wagub DKI Jakarta yang juga salah satu dari pemrakarsa GKI mengatakan daripada bicara Dwifungsi ABRI sebagai pendekatan untuk kembali ke UUD 1945, Prijanto lebih suka agar ABRI (TNI dan Polri) melakukan pendekatan dengan moral Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Tribrata yang dimilikinya, juga Tugas Pokoknya.

"ABRI mestinya sadar dan paham, bahwa konstitusi saat ini yang diberi nama UUD 1945, hakikatnya bukan UUD 1945 (18 Agustus 1945). Karena sebagaimana banyak para pakar berpendapat pasal-pasal konstitusi saat ini tidak koheren dengan nilai-nilai Pancasila. Konstitusi saat ini lebih tepat jika disebut UUD 2002," tuturnya.

Dijelaskan Prijanto, dalam konteks kewenangan, dalam hal ini ABRI/TNI menggunakan peran sebagai stabilisator, dinamisator dan fasilitator. "Mengapa, karena kewenangan merubah dan menetapkan UUD tersebut ada di MPR/DPR," ucapnya.

Prijanto menangkap pernyataan Hendropriyono sebagai kesetujuannya agar bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945 asli untuk selanjutnya disempurnakan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

"Hal ini sejalan dengan pikiran Gerakan Kebangkitan Indonesia dalam bukunya “UUD NRI Tahun 1945 Disertai Adendum”, yang saat ini sudah bisa diperoleh di toko buku," terangnya.

Sementara itu, dalam kegiatan bedah buku kali ini, hadir sebagai pembicara utama yakni, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kemudian ada juga Ketua Dewan Guru Besar UGM Sudjito.

Peserta yang hadir di kegiatan tersebut di antaranya rombongan dari Jakarta, yakni Jenderal Agustadi SP, P. Taufiequrachman Ruky, Hariman Siregar, B. Wiwoho, M. Hatta Taliwang, Dr. Dina Nurul F dan Wawat Kurniawan. (mdo)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Polisi Masih Melakukan Pendalaman Kasus

Jakarta Raya / Seri Anyar Sapa Penggemar

Megapolitan / Target PAD Reklame Tak Tercapai

Headline / Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali


Baca Juga !.