Politik

Sebelum dan Sesudah Pencoblosan, Kemendagri Larang Pejabat Daerah ke Luar Negeri

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Sebelum dan Sesudah Pencoblosan, Kemendagri Larang Pejabat Daerah ke Luar Negeri - Politik

LARANG- Mendagri Tjahjo Kumolo.FOTO:IST

INDOPOS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran kepada para Kepala Daerah (KDH), baik gubernur, bupati/walikota, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan kunjungan kerja atau izin ke luar negeri pada tujuh hari kalender sebelum dan sesudah 17 April 2019.

”Perjalanan dinas luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dilaksanakan tujuh hari kalender sebelum dan tujuh hari kalender sesudah pemilihan umum dimaksud," demikian bunyi surat bernomor  099/892/SJ tertanggal 1 Februari 2019 tersebut.

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri atas nama Menteri Dalam Negeri tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (yah)

Berita Terkait


Baca Juga !.