Nasional

DPD Ditantang Tak Bekerja Sektoral

Redaktur: Riznal Faisal
DPD Ditantang Tak Bekerja Sektoral - Nasional

Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode mendatang tidak bekerja sektoral seperti DPR RI. Para senator itu ditantang untuk melaksanakan tugas-tugas secara kewilayahan.

"Harus dibedakan antara tugas DPD yang bersifat kewilayahan dan DPR yang bersifat sektoral," ungkap Akhmad Muqowam, wakil ketua DPD RI, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3/2019).

Selain itu, anggota DPD RI mendatang juga harus membenahi kedudukannya sesuai UUD 1945 Pasal 22 D dan bukan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Kedudukan DPD RI perlu dibenarkan, tapi hari ini lebih bicara pada amandemen penambahan kewenangan," ujarnya.

Menurut dia, yang cukup penting saat ini adalah menyelaraskan tata tertib dengan UUD 1945 dan tata tertib dengan UU MD3. Sesuai Pasal 22 D, kedudukan DPD RI diantaranya mengenai hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, termasuk yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Anggota DPD juga, sambung Moqowam, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Muqowam menyebutkan, DPD RI saat ini justru bersifat sektoral seperti mengurusi perihal transmigrasi, infrastruktur atau pendidikan yang seharusnya merupakan kewenangan DPR RI. 

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta mengatakan, seorang anggota DPD harus berbicara sebagai wakil daerah, bukan berbicara mengenai hal-hal yang dibahas oleh DPR RI.

"DPD RI harus mampu menjadi kamar sebelah yang mampu mengimbangi DPR RI. Karena, itu calon-calon anggota DPD RI harus mempunyai visi dan misi yang mengangkat mengenai problem dan tantangan di daerah asalnya, bukan pada isu-isu sektoral yang tidak dibidangi oleh DPD RI. Bekal DPD itu Pasal 22D. Jangan overlap dengan peran anggota DPR. Jangan sampai nyalon sebagai anggota DPD, tapi berbicara selayaknya anggota DPR," ucapnya.

Umbu menggambarkan, DPD RI sebagai lembaga yang aneh. DPD RI memiliki legitimasi tinggi, tapi kewenangan yang dimiliki terbatas. Padahal seorang anggota DPD RI dapat dikatakan memiliki legitimasi yang lebih besar daripada DPR RI. (aen)

TAGS

Berita Terkait

Politik / DPD Milenial Ciptakan 'Job Creator'

Nasional / Janji Percepat Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

Politik / Hanura Tak Minta Jatah Menteri

Daerah / Pemerintah Diminta Pertimbangkan 173 DOB

Headline / Tanpa Nama OSO, KPU Tetap Cetak Surat Suara DPD RI

Nasional / OSO Pastikan Tak akan Mundur dari Ketum Hanura


Baca Juga !.