Nasional

Tak Setuju Tarik TNI dari Nduga

Redaktur: Riznal Faisal
Tak Setuju Tarik TNI dari Nduga - Nasional

MASIH RAWAN - Pasukan TNI Angkatan Darat mengikuti apel pemberangkatan Satgas ke Papua di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (3/3/2019). Mereka akan melakukan operasi pengamanan pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan trans Papua. Foto : Abriawan Abhe/ANTARA FOTO

- Komisi I DPR RI tidak setuju bila Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditarik dari wilayah Nduga, Papua. Pasalnya, masih diperlukan untuk menjaga keamanan diwilayah 'Bumi Cendrawasih, tersebut.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menilai, pasukan TNI tak perlu ditarik dari wilayah Nduga, Papua. Menurutnya, tentara masih diperlukan untuk menjaga keamanan di Papua pada umumnya.

Sebab, kondisi di Papua sampai saat ini masih rawan terhadap berbagai gangguan keamanan sehingga masih membutuhkan kehadiran TNI.

"Tapi, kalau secara umum saya lihat tentara masih diperlukan di sana kan kenyataannya dari aspek keamanan masih sangat rawan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

Politikus PKS itu menyatakan, kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih eksis hingga saat ini di wilayah yang berjuluk 'Bumi Cendrawasih' itu. Dia mengatakan, OPM kerap membuat kondisi keamanan di Papua tak stabil karena kerap menyerang pasukan keamanan yang berjaga di wilayah tersebut.

Terlebih lagi, kata Kharis, pemerintah Joko Widodo gencar membangun berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Proyek itu, menurutnya turut membutuhkan pengamanan lebih dari TNI.

"Jadi saya lebih melihat pengamanan secara umum di Papua ya, enggak cuma untuk pengamanan proyek Trans Papua saja, karena masih ada OPM segala macam di sana," tukasnya.

Selain itu, Kharis menyinggung penarikan para prajurit TNI dalam proses pengamanan di Papua tergantung pihak kepolisian. Ia menyatakan, status TNI dalam pengamanan di wilayah Papua hanya sebatas perbantuan polisi.

"Polisi minta dibantu tentara, BKO, jadi dipakai atau tidak, diberhentikan atau dikembalikan itu tergantung yang menjadi leading sector-nya, kali ini pihak kepolisian," kata dia.

Terpisah, anggota Komisi I DPR Lena Maryana Mukti menyarankan pemerintah untuk memperkuat para aparat keamanan yang menjaga proyek Trans Papua. Hal itu bertujuan agar keselamatan para pekerja di proyek tersebut dapat terjamin.

"Saya pernah menyampaikan bahwa kekuatan pertahanan kemanan kita, terutama untuk menjamin keselamatan pekerja di proyek Trans Papua ini justru diperkuat, koordinasi antara TNI dan Polri diperkuat," kata Lena di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/3).

Menko Polhukam Wiranto juga menyatakan, tidak logis, karena TNI dikerahkan ke Nduga terkait keamanan nasional.

"Tetapi, kemudian ada keinginan untuk menarik TNI hanya karena Pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas itu bukan hanya karena Pemilu, tetapi karena keamanan nasional. Tugas pemerintah agar melindungi bangsa dan negara Indonesia," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Diketahui, Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya, meminta TNI menarik 600 anggota pasukan dari Nduga setelah gugurnya tiga anggota TNI yang baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Lenis meminta pengejaran KKB Papua dilakukan setelah Pemilu 2019. 

Permintaan untuk menarik 600 anggota pasukan TNI dari Nduga sudah dilaporkan Lenis kepada Presiden Joko Widodo. Lenis mendorong penyelesaian konflik di Nduga diselesaikan dengan pendekatan lunak (soft approach).

"Saya mendengar, baik berita dari Panglima TNI, aksi door to door. Melalui pembangunan, pelayanan dan kasih. Itu sangat penting. Jadi sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja. Saya menyampaikan ini mewakili kepala suku Provinsi Papua, dan saya juga sebagai staf khusus presiden. Saya sebagai staf khusus presiden, saya punya pimpinan. Pimpinan Pak Presiden saya sudah lapor minta tarik kembali," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Lenis juga menanggapi instruksi Jokowi agar pelaku penyerangan terhadap anggota TNI dikejar. Namun, Lenis mempertimbangkan faktor keamanan saat pemilu berlangsung jika KKB Papua dikejar sebelum 17 April.

"Itu nanti boleh kita mengejar. Tapi, pas Pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya. Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," tuturnya. (aen)

Berita Terkait


Baca Juga !.