Nasional

Jangan sampai Mengundang Kegaduhan

Redaktur: Riznal Faisal
Jangan sampai Mengundang Kegaduhan - Nasional

Ketua Majelis Sidang, Saldi Isra. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi 5 pasal dalam Undang Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan pegiat Pemilu bersama Integrity digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/3/2019). Majelis Hakim meminta pemohon menjabarkan konsekuensi pelaksanaan Pemilu, bila permohonannya dikabulkan.

Ketua Majelis Sidang Saldi Isra menyatakan, hal ini belum tergambarkan dalam permohonan yang diajukan Titi Anggraini, Hadar N Gumay dan Feri Amsari. Dia khawatir perkara ini bisa jadi bakal mengundang kegaduhan atau masalah baru yang lebih rumit.

"Jangan minta ini (pasal yang diajukan) inkonstitusional. Tapi, nanti penyelenggara di TPS jadi berantakan. Ini nanti bisa jadi masalah baru yang rumit," ujar Saldi Isra dalam persidangan di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Dia menegaskan, konsekuensi putusan ini harus betul-betul diperhitungkan. Jaminan perlindungan terhadap warga negara memang penting, tapi yang lebih utama adalah jaminan dari pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilu.

Saldi Isra menjelaskan, pihaknya tidak bisa memutuskan perkara yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Kata dia, yang jauh lebih berat dihadapi adalah situasi setelah pemungutan suara.

"Semua titik lemah akan dijadikan dalil. Para pemohon harus memperhitungkan betul konsekuensi dari permohonannya terhadap kemungkinan keributan yang terjadi setelah pemungutan suara. Kami memerlukam lenjelasan pemohon tanpa mengabaikan sama sekali hak memilih warga," urai Guru Besar Univiversitas Andalas itu.

Selanjutnya, para pemohon diminta untuk memperbaiki berkas permohonannya. Saldi Isra berjanji akan menangani perkara ini sesuai koridor hukum acara. "Kami sudah bikin time line persidangan. Kalau pemohon sudah bisa lakukan (perbaikan) besok, siapa tahu Senin atau Selasa sudah bisa kami plenokan," tandasnya.

Salah satu pemohon dari Perludem, Titi Anggraini menilai, masukan dari majelis hakim merupakan sinyal positif perkara yang berkaitan dengan sekitar 5 juta pemilih tersebut. Ia bersama koleganya bakal cepat memperbaiki permohonan serta mendiskusikan masukan tersebut.

"Kami akan mengikuti nasihat hakim. Kami akan memperkuat legal standing. Sebenarnya tidak ada masalah berarti, hanya konsekuensi teknis berkaitan dengan waku, risiko, manajemen tata kelola penyelenggaraan tahapan. Itu kami akan uraikan sehingga harapannya permohonan provisi kami dapat diputus segera," urainya usai persidangan.

Titi berpandangan, kekhawatiran majelis hakim sangat apik. Kata dia, jangan karena keputusannya membawa konsekuensi teknis lalu tidak bisa dilaksanakan dengan berkualitas. Ia menegaskan, risiko putusan terkait manajemen kepemiluan sangat penting agar kepastian hukum tidak terkendala.

"Kami tidak ingin ada kontroversi yang kemudian ada kegamangan dan kebingungan baru dilapangan," tandas aktivis kepemiluan itu.

Selanjutnya, Titi menjabarkan implikasi lima pasal yang diajukan bila nantinya dikabulkan. Pertama, pasal 210 ayat (1) soal pengurusan pindah memilih. Titi meminta batas waktunya bukan H-30 tapi H-3. Konsekuensinya, kata dia, jumlah pemilih yang melakukan pindah memilih bisa jadi bertambah. 

"Artinya KPU harus memastikan ketersediaan surat suara dan juga pemahaman serta penguasaan petugas dilapangan soal aturan baru ini. Karena sebelumnya aturan batas waktu H-30 sudah disosialisasikan yakni 17 Maret 2019," jelasnya.

Yang kedua, Titi meminta pasal 348 ayat (4) itu dihapuskan. Pasal ini mengatur akses surat suara pada pemilih pindah memilih, di mana mereka hanya mendapat surat suara Pilpres 2019. Bila dikabulkan, pemilih bisa mendapat lima jenis surat suara.

"Maka yang harus dipersiapkan adalah surat suaranya dan penguasaan pengetahuan petugas di lapangan," ungkapnya.

Yang ketiga, pasal 348 ayat (9) soal syarat kepemilikan e-KTP dalam menggunakan hak pilih. Titi meminta warga bisa tetap memilih dengan menggunakan kartu keluarga (KK), paspor, surat nikah atau surat keterangan yang dikeluarkan KPU.

"Artinya kalau dikabulkan maka petugas di lapangan harus mengetahuinya. Lagi-lagi konsekuensinya terhadap logistik dan pengawasan," katanya.

Yang keempat, uji materi pasal 350 ayat (2) soal pembuatan TPS khusus. Meski dalam Peraturan KPU sudah ada, tapi masih banyak pemilih pindah memilih yang berada di titik tertentu masih terancam hak pilihnya. Titi sebut seperti pemilih di Lapas, Rutan, rumah sakit, institusi pendidikan, tambang dan perkebunan. 

"Ini harus cepat karena KPU harus menyediakan surat suara, petugas KPPS-nya harus diberi pelatihan. Jadi kerangka kita pendek sekali," kata Titi lagi.

Yang kelima, uji materi pasal 383 ayat (3) mengenai penghitungan suara di TPS harus selesai pada hari yang sama. Titi meminta pasal ini dihapus, mengingat kompleksitas penghitungan suara diprediksi tak bakal selesai dalam hari yang sama. (jaa)

TAGS

mk

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.