Headline

Terorisme Menjamur, DPR Evaluasi BIN dan Polri

Redaktur: Juni Armanto
Terorisme Menjamur, DPR Evaluasi BIN dan Polri - Headline

Polisi Indonesia meledakkan bahan peledak di Sibolga pada 14 Maret 2019. Foto : Rommy Pasaribu/AFP

INDOPOS.CO.ID - Pengerebekan rumah terduga teroris bernama Husain alias Abu Hamzah di Jalan KH Ahmad Dahlan, Pancuran Bambu, Sibolga, Sumatera Utara, mengindikasikan aksi terorisme masih menjamur di Indonesia.

Apalagi, dari hasil penemuan kepolisian, Husain terlibat jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi ISIS. Polri pun telah menangkap lima terduga teroris di sejumlah daerah Indonesia. Penangkapan itu dilakukan dalam jarak waktu yang berdekatan.

Selain itu, Densus 88 Antiteror, menangkap dua orang terduga teroris bernama Ameng alias AK dan Ogel alias P. Sebelumnya terduga teroris tertangkap di Lampung atas nama Rinto alias Putra Syuhada, Sabtu (10/3/2019) dan terduga teroris tertangkap di Kalimantan Barat bernama PK alias Salim Salyo, Minggu (11/3/2019).

Kini satu orang terduga teroris atas nama Riky Gustiadi alias Abu Riky tertangkap di kelurahan Bagan, Kecamatan Bangko kemacamatan Rokan Hilir Riau, Kamis (14/3/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bahwa ada fenomena baru dalam kegiatan terorisme di Indonesia.  Yaitu dengan melibatkan perempuan yang menjadi bagian dari anggota keluarga terduga pelaku teroris.

”Pascakejadian bom Surabaya dan Sibolga, ada satu fenomena baru yaitu mulai melibatkan perempuan untuk menjadi ’lone wolf’ (pelaku tunggal),” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (14/3/2019).

Pola seperti ini sama seperti terjadi di beberapa negara lain, yang sudah terpapar paham radikalisme ISIS. Perempuan sudah menjadi lone wolf di Afghanistan, Irak, Suriah dan beberapa wilayah lainnya di Timur Tengah. ”Di Indonesia fenomena ini sudah mulai terbaca oleh Densus 88. Seperti kejadian di Sibolga, perempuan ini memiliki militansi yang lebih kuat pemahamannya dibanding laki-laki,” jelasnya.

Seperti yang dilakukan istri Abu Hamzah, perempuan berusia 30 tahun bernama Solimah melakukan bom bunuh diri, Rabu (13/3) dini hari setelah proses negoisasi tak berhasil. Tim Disaster Victim Investigation (DVI) dan Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS) Polri mengidentifikasi dan mengevakuasi potongan tubuh istri Abu Hamzah.

Dalam serangan aksi teror, para pelaku memang sengaja menargetkan aparat polisi. Karena polisi kerap menangkap dan memberikan ketentuan hukum kepada sejumlah terduga pelaku tersebut. Sebab itu, ledakan bom bunuh diri pada kejadian di Sibolga, Sumatera Utara menjadi masalah serius dalam memerangi terorisme. ”Ini perlu kita cermati bersama ya kita mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme. Karena terorime merupakan musuh bersama musuh bangsa ini. Jadi itu yang bisa saya smpaikan hari ini,” imbau Dedi.

Setelah penangkapan terduga teroris di Lampung, informasi itu sudah didapatkan terduga teroris di Sibolga, Sumatera Utara. Tak heran bila di area rumah Abu Hamzah sudah terpasang ranja bom yang bisa meledak seketika.

”Iya kan posisinya sudah ada ranjau itu. Masuk dari depan. Masuk dari samping dari belakan sudah disiapkan. Artinya ketika aparat kepolisian melakukan penangkapan di Lampung mereka sudah cepet langsung mempersiapkan diri," tuturnya.

Kendati demikian kepolisian sudah memiliki pengalaman dalam rangka penanganan terorisme di indonesia. Sudah berhasil menangkap dan melumpuhkan para pelaku terorisme yang ada di Indonesia. Artinya upaya ini akan dilakukan sebagai upaya mitigasi dan antisipasi. ”Mereka sudah yakin akan terendus. Oleh karenanya mereka persiapkan diri apabila ada upaya paksa dilakukan kepada kelompok mereka bentuk perlawanannya seperti itu," tambahnya.

Dalam rumah Abu Hamzah densus 88 Antiteror mengamankan dua kontainer bahan peledak. ”Dia pakai dengan menggunakan tabung elpiji itu. Ada empat buah casing tabungnya tabung elpiji. Itu memiliki daya bakar. Oleh karenanya setelah ledakan ke dua rumahnya itu terbakar termausk sekeliling rumah,” bebernya.

Sementara, terkait masih adanya aksi terorisme, turut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Para anggota legislatif di Senayan pun akan memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan dan Polri. Tujuannya, melakukan evaluasi kinerja pascaaksi teror yang berlangsung di beberapa lokasi.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari memastikan akan memanggil Kepala BIN untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga intelejensi tersebut. Evaluasi dilakukan demi mengonfirmasi apakah BIN kecolongan dalam meredam aksi terorisme di tanah air.

Kendati demikian, politikus PKS itu mengapresiasi kinerja BIN selama ini. Oleh sebab itu, ketika muncul aksi teror, maka BIN layak dimintai pertanggungjawaban. ”Nanti kami lakukan evaluasi kemampuan intelijen, selama ini. Karena kami menilai kemampuan intelijen sudah lebih dari cukup. Itu penyebabnya dari mana,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, kemarin.

Kharis juga belum bisa menyimpulkan bahwa maraknya aksi teror akibat kelalaian BIN. Karena tugas BIN hanya bersifat mendeteksi dan memberikan informasi awal mengenai adanya potensi terorisme. Selanjutnya, informasi itu disampaikan kepada pihak keamanan. Dan tidak menutup kemungkinan, informasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak keamanan. Sehingga, aksi teror bisa lolos dari pengawasan.

”Informasi awal mungkin sudah memadai, tapi belum ada tanggapan. Dan ini belum tentu kecolongan, karena setelah informasi itu apakah ada tindak lanjut atau tidak. Untuk tindak lanjut itu tugas dari keamanan,” ucap Kharis.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, bukan hanya BIN akan tetapi meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pimpinan Polri. ”Ya harus ada evaluasi. Kepada BIN, kepolisian, BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, ada penindakan,” kata Fadli, kemarin.

Apalagi, lanjut Fadli, anggaran Polri dan BIN tahun ini mengalami peningkatan. Ia menilai, dengan anggaran yang lebih, semestinya kinerja BIN dan Polri lebih optimal.

”Anggaran BIN saja makin besar. Berkali lipat, anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017. Apalagi 2019, anggaran polisi luar biasa peningkatannya,” lanjut Fadli.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, DPR terus berkomitmen dalam pemberantasan terorisme. Karena itu, meminta Komisi III DPR segera membentuk Dewan Pengawas terkait pemberantasan terorisme menyusul peristiwa ledakan bom di Sibolga, Sumatera Utara.

”Mendorong Komisi III DPR untuk segera membentuk Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dalam upaya pemberantasan terorisme, sebagai amanat dari Undang-Undang Antiterorisme,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ia mendorong kepolisian mengusut tuntas dan melakukan pendalaman terhadap jaringan teroris. Polisi juga diminta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, mendorong TNI bersatu membantu Polri dalam menumpas jaringan terorisme. ”Serta mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, Red) untuk terus berkoordinasi dalam mengantisipasi pergerakan terorisme,” jelasnya.

Bamsoet mengingatkan Koopssusgab TNI, seperti Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU, BIN, BSSN, dan Intelijen Kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja dan kewaspadaan.

”Dengan mengantisipasi, mencegah serta menanggulangi pergerakan terorisme, terutama menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2019, mengingat saat ini pergerakan terorisme bersifat sporadis,” tutupnya. (dan/aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Kapolri Ingin Unsur Polisi di Komisioner KPK

Hukum / Dikabulkan Polisi, Eggi Sudjana Boleh Pulang

Nasional / Polri Tangguhkan Penahanan Soenarko

Nasional / Jelang Lebaran, Situasi Politik Tenang

Headline / Polisi Kurang Barang Bukti Ungkap Aktor Ricuh 22 Mei

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung


Baca Juga !.