Banten Raya

15 Tahun HGU Tak Diperpanjang

Redaktur: Syaripudin
15 Tahun HGU Tak Diperpanjang - Banten Raya

KEDALUWARSA-Warga melintas di depan gerbang PT PTN VIII Kebun Cisalak Baru, Kabupaten Lebak, yang HGU-nya diduga habis sejak 15 tahun lalu. Foto: Yasril Chaniago/INDOPOS 

INDOPOS.CO.ID - Dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan perundangan dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Kebun Cisalak Baru, yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pasalnya, perusahaan plat merah itu diduga tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) sejak 15 tahun lalu.

”Dugaan saya, tidak diperpanjangnya HGU lahan seluas lebih dari 1.000 hektare areal tanaman sawit milik PTPN VIII untuk menghindari pembayaran royalti atas konsensi tanah kepada negara,” ungkap Koswara Purwasasmita, praktisi hukum yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Lebak kepada INDOPOS, Kamis (14/3/2019).

Menurut Koswara juga, selain menghindari pembayaran royalti, penggunaan lahan oleh PTPN VIII di Kabupaten Lebak juga disinyalir tidak sesuai peruntukan.  Lantaran dalam HGU tahun 1982 yang dikantongi perusahaan BUMN itu, komoditas tanamannya adalah tanaman karet, sedangkan saat ini sudah beganti dengan sawit.

”Sulitnya memperpanjang HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru kemungkinan karena penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan. Yaitu, dari tanaman karet menjadi kelapa sawit,” ungkap Koswara lagi. Untuk itu, dia mendesak Bupati Lebak meninjau ulang operasional PTPN VIII di wilayah Kecamatan Rangkasbitung itu  lantaran sudah melanggar PP Nomor 40 Tahun 1996.

 ”Soal HGU telah diatur dalam PP No 40 tahun 1996, sedangkan soal habisnya HGU dalam aturan itu ada dalam Pasal 17. Karena tidak diperpanjang belasan tahun, penggunaan lahan PTPN VIII Kebun Cisalak Baru, dapat dibatalkan atau dikembalikan ke negara ,” paparnya juga.

 Dia menambahkan, berakhirnya masa berlaku HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 (1) huruf (a), maka HGU tersebut sudah hapus. ”HGU yang dipegang PTPN VIII berakhir 2003 dan 2005, maka secara otomatis lahannya menjadi tanah yang dikuasai negara,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Koswara juga, dalam UU No 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan nama UU Pokok Agraria, dalam Pasal 34 huruf (a), menyebutkan demi kepastian hukum terkait penguasaan/ kepemilikan atas tanah yang HGU-nya sudah berakhir,  maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.

”Sesuai dengan sifat tanah yang berfungsi sosial,  negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi menguasai tanah tersebut demi kesejahteraan rakyatnya. Karena tanah berfungsi sosial maka hukum atas tanah merupakan rumpun hukum administrasi negara,” cetusnya juga.

 Karena itu, Koswara juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten menarik kembali sertifikat HGU PTPN VIII yang sudah menjadi tanah negara tersebut. Tindakan itu mengacu kepada pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan huruf (h) mengenai kewajiban pemegang HGU (g) bekas pemegang hak menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada negara.

Jadi jika sesudah HGU hapus (h), pengelola harus menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lebak. ”Contohnya aturan baru tentang kendaran bermotor, kalau kita punya mobil yang STNK-nya mati beberapa tahun, maka dianggap kendaraan bodong. Apalagi ini HGU sudah 15 tahun tak diperpanjang,” ujar Koswara yang juga penasehat hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak ini.   

 Sementara itu, Sutisna kasubag Tata Usaha (TU) PTPN VIII Kebun Cisalak Baru kepada koran ini mengakui, ada sejumlah bidang lahan di Kebun Cisalak Baru yang sudah habis HGU-nya sejak 2003 dan 2005. Namun demikian, dia mengaku tidak diperbolehkan berbicara kepada wartawan terkait masalah tersebut.

”Jadi silakan saja konfirmasi langsung ke kantor pusat kami di Bandung,” terangnya.

 Sutisna tidak membantah dan juga tidak membenarkan, bahwa HGU Kebun Cisalak Baru di-afdeling 1,2 dan 5 yang tersebar di Kecamatan Maja, Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Leuwidamar, memang sudah habis masa berlakunya sejak 2005. ”Mungkin wartawan lebih tahu dari saya. Jadi silahkan saja langsung ke kantor pusat di Bandung,” cetusnya.

Sedangkan Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng yang dikonfirmasi INDOPOS mengaku belum mendapat laporan terkait habisnya masa berlaku HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru tersebut. ”Namun mengenai HGU yang sudah habis masa berlakunya, lahan tersebut kembali menjadi tanah negara,” terangnya.

Namun, katanya juga, bekas pemegang hak HGU mendapatkan prioritas mengajukan pembaharuan haknya tersebut. Andi juga berjanji akan mengecek semua kelengkapan dan dokumen HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru yang sudah habis masa berlakunya sejak 2003 dan 2005 tersebut. ”Nanti saya cek,” katanya juga kepada koran ini. (yas)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Wakil Ketua DPRD DKI Salat Bersama Pendemo

Megapolitan / Dengar TPAS Galuga Ditutup, Pemulung Demo

Megapolitan / Pelaku Pencabulan Anak Bebas, Mahasiswa Demo Pengadilan

Megapolitan / Jalan R3 Masih Ditutup, Warga Gelar Demonstrasi

Banten Raya / Mahasiswa Lebak Tolak Kenaikan PBB


Baca Juga !.