Nasional

Bentuk Sistem Perlindungan Anak dengan Kota Layak Anak

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Bentuk Sistem Perlindungan Anak dengan Kota Layak Anak - Nasional

KOMPAK- Acara Media Talk dengan tema “Kolaborasi dalam Pencegahan, Pendampingan, Pemulihan, dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Layanan dalam Perlindungan Khusus Anak Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak,” di Jakarta. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Kemen PPPA menggelar acara Media Talk dengan tema “Kolaborasi dalam Pencegahan, Pendampingan, Pemulihan, dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Layanan dalam Perlindungan Khusus Anak Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak,” di Jakarta (15/3/2019)

Kali ini  Kemen PPPA menghadirkan pembicara Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar,  Ketua LPAI, Kak Seto, dan Koordinator ECPAT Indonesia, Ahmad Sofyan. Nahar mengatakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi anak-anak di seluruh Indonesia. "Tujuannya adalah Indonesia Layak Anak atau IDOLA pada 2030 yang didukung melalui berbagai regulasi. Salah satu tahapannya adalah Kabupaten/Kota Layak Anak," ujar dia.

Nahar mengatakan di tingkat pusat, Kemen PPPA bekerjasama dengan K/L lain untuk membentuk sistem perlindungan anak, di antaranya melalui Kab/Kota Layak anak. Dalam sistem tersebut dilakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak, penyediaan layanan Perlidnungan Khusus Anak di Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak

”Bila seluruh kabupaten/kota di sebuah provinsi sudah layak anak, maka provinsi tersebut juga akan layak anak. Bila seluruh provinsi sudah layak anak, maka IDOLA akan tercapai,” unfkapnya lagi.

Nahar juga mengatakan ada 24 indikator dalam lima klaster dalam Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun kelima klaster tersebut adalah hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimuat ke dalam lima klaster itu harus melibatkan kementerian, lembaga lain,  peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Narasumber lain dalam Media Talk ini adalah Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan Ahmad Sofyan, Koordinator ECPAT Indonesia. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disapa Kak Seto mengatakan kita juga harus libatkan masyarakat di tingkat bawah melalui pemberdayaan Rukun Tetangga (RT) yaitu dengan membentuk seksi perlindungan anak. Fokusnya adalah preventif dengan sosialisasi dan mengajak tetangga mengenal Undang-undang Perlindungan Anak.

Selain itu Ahmad Sofyan berharap agar Indonesia memiliki sebuah Lembaga Layanan sebagai tempat bagi anak- anak korban kekerasan. (srv)

Baca Juga


Berita Terkait

Kesra / Kemen PPPA Luncurkan Hasil SNPHAR 2018

Kesra / Miris, Anak Kini Jadi Aktor Kekerasan

Nasional / Sekoper Cinta Wadah Sejahterakan Perempuan Jabar


Baca Juga !.