Headline

Romahurmuziy Resmi Tersangka Terkait Kasus Suap Pengisian Jabatan di Kemenag

Redaktur: Novita Amelilawaty
Romahurmuziy Resmi Tersangka Terkait Kasus Suap Pengisian Jabatan di Kemenag - Headline

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto : Akbar/ Indopos

INDOPOSO.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi tetapkan Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua Dewan PenasihatTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Romahurmuziy sebagai tersangka atas dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama .

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kemenag tahun 2018-2019," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Laode juga menyampaikan, Terkait OTT ini, tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan..“Dalam perkara ini, diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur," ujar Laode.

Selain itu ada 2 orang yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK yakni, Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Sebagai pihak yang diduga penerima, RMY (Romahurmuziy) disangkakan  melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi) disangkakan  melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagi pihak yang diduga pemberi, HRS (Haris Hasanuddin) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (bar)

Berita Terkait


Baca Juga !.