Nasional

Tiga Bencana Alam Hantam Manggarai Barat, Ini Gerak Cepat Kemensos

Redaktur: Ali Rahman
Tiga Bencana Alam Hantam Manggarai Barat, Ini Gerak Cepat Kemensos - Nasional

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua dari kiri) mendampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (ketiga dari kanan) saat meninjau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, Sabtu, (16/3/2019). Foto: Kemensos untuk INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Tiga bencana alam sekaligus menghantam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yakni banjir, tanah longsor dan naiknya air laut.

"Pemerintah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian bencana di Kabupaten Manggarai Barat," tutur Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai meninjau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, Sabtu, (16/3/2019).

Mensos menjelaskan musibah yang dialami warga Kabupaten Manggarai Barat terjadi pada 06 Maret 2019 dimana hujan berlangsung terus-menerus sampai pagi hari menyebabkan terjadinya banjir di 12 kecamatan.

Banjir mengakibatkan terjadinya tanah longsor di beberapa titik yang lain. Longsor juga memutus transportasi lintas Flores yang menghubungkan Labuhan Bajo dengan kabupaten yang lain di Pulau Flores.

"Sesaat setelah kejadian kami turunkan tim dari Kementerian Sosial sebanyak empat orang dari unsur Tagana, Layanan Dukungan Psikososial (LDP), Logistik, dan Shelter. Tim ini berkoordinasi dengan Tagana Manggarai Barat, Tagana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sakti Peksos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB)," terangnya.

Mensos mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, perlindungan terhadap warga terdampak bencana menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, berbagai langkah ditempuh Kemensos agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi.

"Tim juga melakukan penjangkauan daerah yang terisolir dan terputus dari jangkauan transportasi roda empat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar para korban bencana. Tim juga melakukan knowledge transfer semacam kursus singkat berisi penyampaian materi-materi tentang pelaksanaan LDP diikuti oleh tim LDP dari unsur Tagana, pendamping PKH, dan unsur NGO Labuanbajo," katanya.

Sebanyak 12 kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Pacar, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Welak, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Boleng, Kecamatan Kuwus Barat.

Daerah paling parah adalah Kecamatan Komodo dan Kecamatan Pacar terdiri dari 6 desa yaitu Desa Macang Tanggar, Desa Nggorang, Desa Watu Nggelek, Desa Gorontalo, Desa pantar, Desa golo bilas, Desa Compang Longgo.

Bencana ini mengakibarkan sebanyak 10 orang meninggal terdiri dari 8 orang meninggal disebabkan tanah longsor dari kecamatan Mbeliling dan 2 orang meninggal terbawa arus banjir dari Kecamatan Pacar.

Warga terdampak banjir sebanyak 977 KK/2.234 jiwa, dari jumlah tersebut 488 jiwa mengungsi di Kantor Bupati Mabar. Warga terdampak longsor 90 KK/593 jiwa mengungsi di Kampung Melo dan Ceko Nobo. Total warga terdampak 1.067 KK/2.827 jiwa dan total pengungsi 1.081 jiwa.

Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan rumah rusak 12 unit, rumah hanyut 7 unit, rumah tertimbun longsor 2 unit, jembatan rusak 4 unit, jalan putus 2 titik dan timbunan longsor di 11 titik, sementara jaringan listrik di Kecamatan Mbeliling terputus.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat yang turut dalam kunjungan Menteri Sosial di Bandung, dengan didampingi Karo Humas Sonny W Manalu menambahkan pada awal penanganan bencana tim mengalami beberapa tantangan di lapangan di antaranya terputusnya akses transportasi Trans Flores yang menghubungkan Labuanbajo ibukota Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini menyebabkan tim logistik harus berjibaku di medan yang berat agar logistik bantuan bisa segera sampai ke masyarakat.

Dirjen menjelaskan status tanggap darurat ditetapkan mulai tanggal 08--22 Maret 2019 berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Barat No.61/kep/HK/2019 tentang penetapan status keadaan darurat bencana banjir, longsor dan naiknya permukaan air laut Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam masa tanggap darurat ini, lanjutnya, tim telah melakukan koordinasi dengan stakeholder kebencanaan, mendorong berdirinya dapur umum dan posko pengungsian, melakukan asesmen korban bencana, dan memberikan LDP.

Posko induk penanganan bencana banjir dan tanah longsor berada di Kantor Bupati Manggarai Barat. Di posko induk terdapat dapur umum yang dilakukan oleh Tagana Kabupaten Manggarai Barat dengan tim yang dimiliki sebanyak 30 personil dan di dukung oleh Tagana Provinsi NTT dengan tim sebanyak 11 personil.

"Setiap hari dapur umum memasak nasi sebanyak 750 porsi untuk pengungsi yang berada di pos pengungsian Aula Kabupaten Manggarai Barat dan pekerja yang berada di lapanagn seperti tim PLN yang memperbaiki jaringan listrik, tim PUPR yang membuka akses jalan, dan TIM BPBD," terang Dirjen.

Posko LDP melekat dengan dapur umum di Posko Induk Kantor Bupati Manggarai Barat. LDP dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya pendampingan kepada para penyintas di pos pengungsian dilakukan untuk para penyintas dari kelompok rentan. Pendalaman acak pada dampak yang diakibatkan dari bencana dilakukan kepada perempuan dewasa yang mengalami guncangan psikologis pada saat kejadian, dilanjutkan dengan memberikan penguatan mental dengan teknik reframing dan tatap muka.

"Untuk penyintas anak-anak dilakukan stress release dengan permainan dan aktivitas rekreasional seperti bernyanyi, menggambar, membuat karya," katanya. (srv)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.