Banten Raya

Mobdin Mewah Bupati Irna Terus Dikritik

Redaktur: Syaripudin
Mobdin Mewah Bupati Irna Terus Dikritik - Banten Raya

Bupati Pandeglang Irna Narulita

INDOPOS.CO.ID - Pembelian mobil dinas (mobdin) mewah Bupati Pendeglang Irna Narulita seharga Rp 1,9 miliar terus mendapatkan kritikan banyak pihak. Pasalnya, pembelian mobil dinas merek Toyota Land Cruiser Prado itu dituding tak sensitif dengan kondisi warganya yang baru dilanda bencana tsunami akhir 2018 lalu.

Lantaran, butuh dana yang besar untuk recovery pascabencana tsunami yang meluluhlantakan sebagian wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang tersebut, tapi alokasi APBD malah digunakan membeli kendaraan dinas baru. Apalagi, pada 2017 lalu, bupati wanita pertama di Kabupaten Pandeglang ini baru saja membeli mobil dinas merek Toyota Vellfire dengan harga Rp 1 miliar lebih.

Namun, baru satu tahun Irna kembali membeli kendaran dinas (randis) baru Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp1,9 miliar. Ironisnya lagi, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Banten yang masih banyak sarana pendidikan dan infrasruktur jalan yang butuh perbaikan.

Pengamat sosial yang juga putra daerah Kabupaten Pandeglang Uday Suhada, mengkritisi pembelian

kendaraan mewah yang anggarannya yang dialokasikan APBD Perubahan 2018 dan pembeliannya lewat penunjukan langsung dengan pagu anggaran Rp1,968 miliar tersebut.

 Kepada INDOPOS, Uday menyesalkan pembelian mobdin mewah saat masih banyak warga Kabupaten Pandeglang hidup di bawah garis kemiskinan. ”Saat ekonomi warga memprihatinkan pascatsunami, dan banyak warga menuju Puskesmas harus ditandu, Bupati Irna malah beli fasilitas kendaraan mewah,” ujar Uday Suhada yang juga Direktur Eksekutif Alipp (Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik) ini  kepada INDOPOS, Minggu (17/3/2019).

Menurut Uday juga, kendati pembelian mobil mewah oleh Bupati Pandeglang tidak melanggar hukum, namun sebagai kepala daerah seharusnya memiliki empati dan tidak melukai rasa keadilan di tengah masyarakat. ”Pembelian mobil dinas mewah tidak melanggar hukum, namun kepala daerah tak punya etika moral,” cetus Uday juga.

 Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten mempertanyakan pembelian randis Bupati Pandeglang berupa Toyota Land Cruiser Prado senilai Rp1,9 miliar tersebut.

 Pembelian randis itu dinilai berbagai kalangan kurang tepat, karena sejauh ini kepemimpina Irna Narulita belum membawa kontribusi dan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Pandeglang. ”Pimpinan daerah Pandeglang saat ini belum ada konstribusi apapun untuk warganya, tapi sudah minta kendaraan dinas. Seharusnya malu kepada warga yang memilih mereka,” terang Eko, akademisi di Kabupaten Pandeglang.

Dia menambahkan, pembelian fasilitas kendaraan dinas mewah seolah menjadi masalah klasik yang sering terulang di kabupaten paling utara di Provinsi Banten tersebut. Padahal, pengadaan mobil dinas mewah paling mudah dipelototi publik sehingga kerap memicu kontroversi.

”Efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan cara penghentian pembelian mobil dinas baru. Apalagi bila mobil yang lama masih sangat layak pakai. Fenomena lain yang harus dicermati dan dikritisi warga adalah penggunaan mobil dinas untuk urusan-urusan pribadi,” cetusnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita yang dikonfirmasi INDOPOS terkait berbagai kritikan sejumlah masyarakat dampak pembelian mobil dinas mewah itu tidak mengangkat telepon meski nada sambungnya aktif. Demikian juga pesan singkat WhatsApp yang dikirimkan koran ini melalui ponsel pribadinya tidak berbalas.

Sebelumnya, Kasubag Perlengkapan Setda Pandeglang Enjat kepada sejumlah wartawan membenarkan perihal pembelian kendaraan dinas mewah tersebut. Menurutnya, pembelian mobil tersebut diperuntukan bagi operasional Bupati Pandeglang.

”Peruntukan pembelian mobil dinas itu untuk operasional bupati saat ke lapangan,” kata Enjat sembaru mengakui kalau saat ini mobil dinas operasional Bupati Pandeglang ada dua unit. (yas)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.