Headline

Revitalisasi Lapas Masih Jauh Harapan

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Revitalisasi Lapas Masih Jauh Harapan - Headline

PELANGGARAN- Ratusan ponsel dimusnahkan petugas Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2019) malam. (Istimewa)

INDOPOS.CO.ID - Rencana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk merevitalisasi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yang ada di Indonesia masih jauh dari harapan. Pasalnya, dari 528 lapas, baru satu yang dilakukan revitalisasi yaitu Nusakambangan.

Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan revitalisasi lapas. Namun, baru lapas Nusakambangan yang dilakukan selama delapan bulan belakangan ini. "Sudah dilaksanakan baru di lapas Nusakambangan, karena revitalisasi membutuhkan sumber daya dukungan yang tidak sedikit," katanya pada wartawan, usai menghadiri pemusnahan 200 handphone di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, revitalisasi yang dilakukan di Lapas Nusakambangan, sudah kita lakukan dengan proses pembinaan yang bertahap. Saat ini, pihaknya juga terus melakukan kajian karena butuh instrumen yang benar. "Karena yang kita tangani adalah manusia yang konsepsinya mereka harus lebih baik dan berubah, lebih produktif," ujarnya.

Ketika disinggung apakah pencapaian revitalisasi itu mencapai target, Utami mengaku tak ada target. Pasalnya, hal itu akan tetap berjalan dan tidak hanya sampai di bulan delapan mendatang seperti apa yang pernah ia sampaikan. "Jadi akan terus kami lakukan, apalagi dukungan dari pemerintah terhadap revitalisasi sangat luar biasa," terangnya.

Sebelumnya diberitakan di media, pada 21 Juli 2018 lalu, Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami menyatakan siap mundur dari jabatannya jika gagal melaksanakan revitalisasi lapas dan rutan. "Kita lihat nanti revitalisasi, kalau tidak berhasil saya mundur," katanya kala itu. 

Ditambahkan Utami, program itu akan mulai berjalan Agustus. Nantinya, akan ada 99 dari 528 lapas dan rutan seluruh Indonesia yang dicanangkan sebagai percontohan. Namun hingga pertengahan tahun 2019, baru satu lapas yang bisa direvitalisasi dirjen PAS dan hanya lapas Nusakambangan.

Atas lambannya penanganan lapas, mantan menkumham Yusril Ihza Mahendra menilai penanganan harus dilakukan oleh orang yang paham betul kondisi yang ada. Pasalnya, sejak saat ia menjabat sebagai menteri 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tak bertambah. "Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk," kata Yusril, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun, harusnya ada penambahan lapas atau rutan. Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, ia bisa membangun lapas Cipinang dan Salemba. "Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya selalu muncul masalah," ujar Yusril.

Untuk itu, Yusril menilai, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul dengan masalah lapas dan rutan. Orang itu spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara, karena dia yang harus mengerti masalah penjara. "Kalau tidak bisa dirubah pemimpinnya, ya akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan dan sebagainya," katanya. (ibl) 

Berita Terkait

Headline / Ombudsman Terima Laporan Jual Beli Kamar Penjara


Baca Juga !.