Banten Raya

Bupati Serang Moratorium Pembelian Randis

Redaktur: Syaripudin
Bupati Serang Moratorium Pembelian Randis - Banten Raya

Ilustrasi mobil dinas

INDOPOS.CO.ID - Saat kepala daerah lain di Provinsi Banten berlomba-lomba membeli kendaraan dinas (randis) baru dan mewah, tapi tindakan berbeda dilakukan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Dia  justru melakukan moratorium atau penghentian sementara pembelian kendaraan dinas.

Moratorium itu berlaku mulai dari pembelian mobil dinas (mobdin) baru bagi bupati, wakil bupati, kepala OPD (organisasi perangkat daerah) hingga camat. Menurut Tatu, moratorium pembelian randis karena masih banyaknya warga Kabupaten Serang yang belum pulih ekonominya akibat terdampak tsunami akhir tahun lalu.

Selain itu juga, masih banyak sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan serta jembatan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. ”Sayang uangnya kalau hanya untuk beli mobil dinas. Lebih baik dana APBD dialokasikan untuk masyarakat, salah satunya recovery pascatsunami,” terang Tatu kepada INDOPOS, Selasa (19/3/2019).

Selain itu juga, masih banyak rumah warga Kabupaten Serang yang tak layak huni yang perlu bantuan dana APBD Kabupaten Serang untuk perbaikan. Tatu mengaku saat ini masih menggunakan mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado buatan 2010. Mobil dinas ’jadul’ itu merupakan warisan mantan Bupati Serang sebelumnya.

Kendaraan yang masih layak pakai, meski mulai sering rusak itu digunakan untuk operasional kunjungan ke lapangan di wilayah Kabupaten Serang yang memang kontur tanahnya berbukit. ”Bayangkan, jika membeli mobil Toyota Prado baru, dananya bisa digunakan untuk membangun 50 rumah layak huni bagi warga kurang mampu,” cetusnya juga.

Tatu juga mengakui, Pemkab Serang sebenarnya sudah menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi dirinya. Namun, bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Banten ini tidak ingin terburu-buru mengganti mobil dinasnya, mengingat masih banyak keperluan mendesak untuk pembangunan di Kabupaten Serang.

”Saya akui, mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado yang saya gunakan ini mulai rewel karena sudah berusia 9 tahun sejak dibeli pada 2010. Tapi saya rasa, masih banyak keperluan lain untuk masyarakat yang didahulukan,” papar Tatu juga. Salah satunya, masih banyak ruang kelas sekolah yang perlu perbaikan.

 ”Saya dan pak wakil bupati, sejak dilantik menggunakan mobil bekas bupati dan wakil bupati sebelumnya. Karena sayang, meski mobil dinas bekas tapi masih layak pakai. Meski mulai rewel atau sering rusak. Saya juga moratorium mobil dinas di setiap OPD, kecuali kendaraan dinas yang tidak bisa dipakai lagi baru beli baru,” ungkap Tatu lagi.

Keputusan Bupati Serang melakukan moratorium pembelian kendaraan dinas baru saat masih banyaknya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pascatsunami, mendapatkan apresiasi Pengamat Sosial Banten Ikhsan Ahmad. ”Keputusan Bupati Serang patut diapresiasi dan ditiru kepala daerah lain di Provinsi Banten,” terangnya kepada INDOPOS, Selasa (19/3/2019).

Ikhsan yang juga akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten ini juga mengatakan, pembelian mobil dinas baru mewah saat masih banyak warga yang belum mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak dan infrastruktur yang baik, menunjukan kepala daerah itu tidak memiliki sense of crisis.

”Harusnya, saat masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, kepala daerah wajib menahan diri membeli mobil dinas baru apalagi yang mewah. Kalau tidak sama saja menyakiti pemilihnya,”  cetusnya juga.

Untuk diketahui, saat ini Pemkab Serang memiliki empat kendaraan dinas untuk kepada daerahnya. Untuk Bupati Serang dapat jatah dua mobil dinas yakni Toyota Land Cruiser Prado buatan 2010 dan Toyota Crown buatan 2014. Sedangkan mobil dinas Wakil Bupati Serang adalah Toyota Fortuner buatan 2014 dan Toyota Camry buatan 2017. (yas)

 

 

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / 273 Desa di Kabupaten Gelar Pilkades, Telan Anggaran Rp32 Miliar

Megapolitan / Penyerapan Belum Efisien

Megapolitan / Siapkan Pergub, Awasi Dana Swakelola

Megapolitan / Berpotensi Terjadi Penyelewengan


Baca Juga !.