Ekonomi

Subsidi Pertamax, Impor Merebak

Redaktur: Jakfar Shodik
Subsidi Pertamax, Impor Merebak - Ekonomi

POLEMIK - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah) didampingi Direktur Pemasaran Masud Khamid (kanan) mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax pada mobil konsumen saat sidak ke SPBU Unsil, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (10/2). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/ama.

INDOPOS.CO.ID - Wacana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, menuai polemik. Pasalnya, justru premium malah tidak mendapat subsidi. Padahal, BBM jenis tersebut paling banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu alasan pemberian subsidi untuk Pertamax mendongkrak konsumsi BBM ramah lingkungan.

Direktur eksekutif Center of Energy and resources Indonesia Yusri Usman mengatakan, pihaknya belum jelas apa yang dimaksud BBM ramah lingkungan, sebagai alasan pemberian subsidi untuk Pertamax. ”Apakah kilang Pertamina sudah mampu memproduksi BBM dengan standar Euro 4? Karena proyek Refinery Development Masterplan Project (RDMP)  masih berjalan di tempat,” tutur Yusri di Jakarta, Rabu (20/3).

Lebih lanjut Yusri mengatakan, persyaratan standar Euro 4 itu adalah kandungan sulfur maksimal 50 ppm. ”Sementara ini, saya curigai untuk Pertamax itu kandungan sulfurnya masih jauh di atas standar Euro4. Sehingga wacana ini kental bernuansa pencitraan. Bisa jadi kalau dipaksakan dengan kualitas Euro 4, maka bisa hampir 90 persen BBM Pertamina harus impor,” imbuh Yusri.

Menurut Yusri, kalau mau disubsidi, harus yang prioritas. Yakni BBM Premium yang komsumsi masyarakat kelas bawah sampai dengan menengah. Sementara untuk Pertamax diharamkan subsidi karena dikonsumsi orang kaya. ”Sebaiknya anggaran untuk subsidi itu digunakan oleh Pertamina mempercepat program RDMP dan Grass Root Project/kilang baru,” tegasnya.

Sementara itu, Media Communication Manager PT Pertamina, Arya Dwi Paramita, tidak dapat mengomentari wacana tersebut. ”Mas kalau soal subsidi kewenangan pemerintah,” elak Arya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi pada BBM jenis pertamax di tahun 2020 mendatang. ”Ada wacana subsidi mau dibalik. Jadi, premium tidak dapat subsidi tapi pertamax yang diberikan subsidi,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menurut Jonan itu usulan dari beberapa legislator Komisi VII. Alasan memberikan subsidi pada pertamax supaya masyarakat akan banyak menggunakan bahan bakar minyak ramah lingkungan. Wacana tersebut akan bisa diajukan pada rencana APBN 2020 mendatang. ”Usulan itu akan coba kami lihat pada APBN 2020 nanti,” kata Jonan.

Sebelumnya, Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp 157,79 triliun dalam RAPBN 2019, atau mengalami kenaikan Rp 1,25 triliun dari draf awal sejumlah Rp 156,5 triliun. ”Bisa kita setujui subsidi BBM Rp 100,68 triliun dan subsidi listrik Rp 57,1 triliun,” ucap Ketua Panja Said Abdullah.

Pagu subsidi energi itu telah mempertimbangkan kenaikan asumsi kurs dari sebelumnya Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat (USD) ke Rp 14.500 per USD dengan asumsi harga ICP minyak USD 70 per barel. Subsidi energi itu terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 100,68 triliun. Dengan rincian untuk BBM sebesar Rp 33,3 triliun, LPG tabung 3 kg sebesar Rp 72,32 triliun, dan mencakup carry over Rp 5 triliun. (dai/ant)

Berita Terkait


Baca Juga !.