Ekonomi

Utang Menumpuk, DPR Panggil Menteri BUMN

Redaktur: Jakfar Shodik
Utang Menumpuk, DPR Panggil Menteri BUMN - Ekonomi

BIDIK - Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) usai meneken MoU Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) pada acara BUMN Goes to Campus di Kampus Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/3). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/ama.

INDOPOS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Pemanggilan itu untuk mendapatkan penjelasan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah. Pasalnya, meski sepanjang tahun lalu BUMN untung Rp 188 triliun, namun utang BUMN juga tidak sedikit.

Nominal utang 143 perusahaan BUMN hingga kuartal tiga 2018 terakumulasi sekitar Rp 2.448 triliun. Namun, kalau dikalkulasi dengan mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK) pada perbankan BUMN, cadangan premi, dan utang lain yang sifatnya talangan, utang BUMN itu berjumlah  Rp 5.271 triliun. ”Karena itu, kami perlu memanggil Menteri BUMN. Saat rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kami belum dapat penjelasan secara lengkap. Karena beliau juga tidak datang,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana, ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut Azam, larangan Menteri BUMN untuk datang ke DPR perlu ditinjau. Pihaknya, bilang Azam tidak melarang Rini untuk datang. ”Jadi, karena ada yang melarang Rini ke DPR, kita jadi tidak tahu detail bagaimana kinerja perusahaan BUMN. Sebab, selalu diwakilkan menteri lainnya,” terang Azam.

Misalnya, untuk menanyakan soal untung Rp 188 triliun dan utang perusahaan berpanji BUMN. Perusahaan untung sudah wajar dan harus dilakukan perseroan. Namun, kalau ada utang bertambah harus dibeber dengan jelas. ”Itu yang belum dijelaskan dengan terang benderang oleh Rini pada kami,” ucap Azam.

Azam melanjutkan, utang sebenarnya hal lazim dalam dunia korporasi. Karena itu, seharusnya, persoalan utang tersebut sudah dihitung perseroan apakah mampu untuk mengembalikan. ”Kalau utang untuk menunjang pertumbuhan perseroan tidak masalah. Namun, kalau memaksakan utang, yang ujungnya akan membuat BUMN rugi, tentu kami pertanyakan. Tapi saya kira itu kembali kepada direksi BUMN masing-masing,” tegasnya.

Selain itu, saking pedulinya kalangan dewan dengan Menteri BUMN, mereka juga akan menanyakan soal yayasan BUMN Hadir untuk Negeri. ”Kita tidak tahu ada pembentukan yayasan tersebut. Apakah itu soal CSR BUMN atau bukan, kami tidak tahu. Kalau CSR itu sudah ada undang-undangnya, diatur juga kewajiban perusahaan didalamnya. Nah, untuk yayasan ini, pengawasannya bagaimana, dewan juga harus tahu. Setelah pemilu kita undang Rini untuk menjelaskan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN dengan bangga mengklaim meraih untung senilai Rp 188 triliun tahun lalu. Capaian itu melampaui target ditetapkan selama lima tahun hingga 2019. Maklum, proyeksi awal untuk BUMN hanya Rp 179 triliun. ”Tentu hasil itu menggembirakan dan membanggakan,” tutur Menteri BUMN Rini Soemarno saat berkunjung ke Terminal BBM Siak, Jalan Tanjung Rhu, Pekanbaru, Selasa (19/3). (dai)

Berita Terkait

Nasional / DPR Warning Penyelenggara Pemilu

Nasional / Marak Wakil Rakyat Ngawur

Nasional / Empat Persen, Itu Kecil

Headline / DPR Tak Yakin Polri Berpihak di Pilpres

Headline / Rini Ingin Terapkan Sistem Anti-Korupsi di BUMN


Baca Juga !.