Nasional

KPU Coret 11 Parpol di Tingkat Provinsi/Kabupaten

Redaktur: Riznal Faisal
KPU Coret 11 Parpol di Tingkat Provinsi/Kabupaten - Nasional

INDOPOS SANKSI - Ketua KPU Arief Budiman memberikan keterangan kepada wartawan terkait pembatalan 11 partai politik yang tidak menyerahkan LADK di kantor KPU, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret 11 partai politik (Parpol) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai peserta Pemilu 2019. Pasalnya, Parpol tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) ke KPU setempat.

Praktis hanya ada lima Parpol yang seluruh jajarannya dari tingkat daerah sampai pusat bisa ikut ajang Pemilu 2019. Lima parpol yang sudah lengkap menyerahkan LADK, yakni Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 338 ayat 1 Undang Undang 7/2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa Parpol peserta Pemilu akan dikenai sanksi bila tak menyerahkan LADK. 

Menurutnya, sanksi tersebut berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan karena tidak menyampaikan LADK sampai 14 hari sebelum pelaksanaan masa kampanye rapat umum. Dengan kata lain, batas akhirnya yaitu pada Minggu, 10 Maret 2019.

"Jadi, sanksi ini sifatnya adalah sanksi administratif karena partai politik tidak memenuhi ketentuan administrasi untuk menyampaikan LADK," ujarnya di Media Center KPU, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Hasyim meguraikan, 11 parpol yang diberi sanksi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Parpol yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota itu dan mengajukan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota tetapi tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian tanggal 10 Maret 2019. 

Kategori kedua, adalah pParpol yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan sampai dengan tenggat waktu penyampaian dengan tanggal 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, Parpol yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tidak mengajukan yang tepat tidak punya kepengurusan di kabupaten kota dan tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK tanggal 10 Maret 2019.

"Yang perlu kami tekankan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan Parpol sebagai peserta Pemilu, bukan pembatalan kepengurusannya, karena bukan wewenang KPU membatalkan kepengurusan partai politik yang dibatalkan adalah kepesertaannya," jelas Hasyim. (jaa)

 

TAGS

kpu

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Berharap Seluruh Gugatan Pileg Ditolak

Headline / 380 Ahli Waris KPPS Belum Terima Santunan

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri

Headline / Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Politik / Komisioner KPU: Putusan DKPP Bakal jadi Bahan Evaluasi KPU


Baca Juga !.