Banten Raya

Cegah Pungli, Gandeng Saber Pungli

Redaktur: Syaripudin
Cegah Pungli, Gandeng Saber Pungli - Banten Raya

CENDERAMATA- Kepala BPN Kabupaten Tangerang Himsar memberikan kenang-kenangan kepada Ketua Saber Pungli Polresta Tangerang AKBP Komarudin. Foto: Tumpak M Tampubolon/INDOPOS 

INDOPOS.CO.ID - Guna mensukseskan program legalisasi aset, Kantor Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang menggandeng tim Saber Pungli mengawasi pelaksanaan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019.

Tindakan itu dilakukan guna mengantisipasi aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum tertentu. Apalagi, pelaksanaan program pemerintah pusat itu melibatkan banyak pihak. Selain BPN, ada juga unsur kepala desa, RT dan RW yang rentan dengan pungli.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang Himsar mengatakan sosialisasi Saber Pungli terhadap pelayanan pelaksanaan PTSL 2019 tak lain untuk memperlancar proses pengurusan sertifikat. Mengingat, keluhan pungli terhadap program nasional itu terus berdatangan dari masyarakat.

Salah satunya, terkait besarnya biaya yang dibayarkan pemohon yang dikutif oknum tak bertanggungjawab. ”Selama ini banyak keluhan warga terkait pungli. Nah, adanya Tim Saber Pungli maka tidak ada lagi oknum yang bermain,” katanya saat sosialisasi Saber Pungli dan PTSL di Hotel Novotel, Tangcity Superblock, Kota Tangerang, Kamis (21/3/2019).

Menurutnya juga, BPN bersama Tim Saber Pungli akan memperlancar proses pelayanan kepengurusan administrasi PTSL. Apalagi, tahun ini target PTSL yang diberikan Kementerian ATR/BPN kepada Kantah Kabupaten Tangerang mencapai 40 ribu bidang tanah yang tersebar di 20 desa. Dari jumlah itu sudah dilakukan pengukuran 6.140 bidang dan data yuridis terkumpul 4.000 bidang.

Himsar juga mengatakan, aksi pungli pengurusan PTSL karena kurang mengertinya warga terhadap peraturan dan biaya pengurusan PTSL. Padahal jika warga paham, proses pembuatan legalitas tanah itu murah dan cepat. ”Ada biaya yang ditanggung pemohon, bukan semuanya gratis. Nah, pemahaman ini yang kurang sehingga dimanfaatkan pelaku pungli," paparnya.

Himsar memaparkan, ada dua jenis biaya dalam kepengurusan PTSL yang harus diketahui masyarakat.  

Yakni, biaya persiapan dan penerbitan sertifikat, untuk biaya persiapan manakala tidak tersedia dalam APBD pemerintah daerah, maka biaya itu jadi kewajiban pemohon yang dibebankan Rp 150 ribu. Dana itu diperuntukan untuk penyiapan patok, materai, dokumen dan operasional petugas desa.

”Biaya itu diatur dalam SKB tiga menteri kategori 5,” paparnya. Kewajiban lain yang dibayar pemohon berkaitan dengan kewajiban pajak seperti PBB, PPh final,  dan BPHTB serta biaya pembuatan akta. ”Itu semua kan pajak yang jadi kewajiban pemilik tanah. Jadi tidak gratis seperti yang dipahami warga," jelasnya lagi.

Sedangkan yang digratiskan adalah biaya dalam rangka penerbitan sertifikat. Biaya itu dibebankan pada Dipa kantor BPN Kabupaten Tangerang. Adapun biaya penerbitan sertifikat itu diperuntukan bagi pengukuran tanah, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pembuatan SK, sampai pencetakan sertifikat. ”Jadi warga harus memahami betul. Jangan nanti ada lagi yang menyebut semua gratis dan ditanggung negara. Padahal tidak semua,” ucapnya juga.

Di tempat yang sama, Ketua Saber Pungli Polresta Tangerang AKBP Komarudin menegaskan, pihaknya akan mengawasi semua kegiatan pelayanan program pemerintah. Dia juga mengatakan, setiap pelayanan pemeritah harus bebas dari pungli termasuk PTSL. Selain pensertifikatan tanah masyarakat, PTSL ini juga menyasar tanah-tanah wakaf dan aset pemerintah.

”Kami akan berantas kegiatan pungli terkait pelayanan. Semua bidang pelayanan akan kami awasi. Kami juga melibatkan pemerintah daerah dan juga kejaksaan," terangnya. Karena itu, dia mengimbau warga Kabupaten Tangerang proaktif memberikan informasi terkait adanya pungli pelayanan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang Zulbahri Bahtiar meminta agar dalam pelaksanaan PTSL 2019, semua komponen pelaksana mengikuti dan menjalankan semua aturan hingga kegiatan berjalan baik bagi masyarakat dan aman bagi pelaksananya. ”Saya apresiasi kegiatan yang diprakarsai oleh kepala BPN Kabupaten Tangerang ini,” terangnya.  

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Banteng Indarto berharap 246 desa menjadi loksi PTSL hingga 2025 mendatang. Agar semua lahannya tersertifikasi. ”Saya minta semua kades aktif mendukung program PTSL,” terangnya.    

 Senada, Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesra  Pemkab Tangerang, Hery Haryanto mengatakan pelibatan Saber Pungli oleh BPN Kabupaten Tangerang dalam pelayanan PTSL merupakan langkah yang tepat. Sebab, saat ini pelayanan sertifikasi tanah itu diperlukan masyarakat. ”Nilai jual tanah tinggi di Kabupaten Tangerang makin tinggi,” terangnya.

 Sedangkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Banten Andi Tenri Abeng mengapresiasi langkah Kantah Kabupaten Tangerang melibatkan Saber Pungli. Harapannya, tidak ada lagi pungli yang terjadi pada program PTSL di Kabupaten Tangerang. Sehingga PTSL segera selesai dan tercapai target yang ditetapkan lebih cepat,” terangnya kepada INDOPOS, Kamis (21/3/2019).

Dalam kegiatan itu juga hadir Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Banten yang diwakili  Kasi Pendaftaran Hak, Supardi; Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Fariando Rusmand, Kasubag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Tangerang Asep Maman dan sejumlah pejabat lainnya. (cok)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.