Megapolitan

Boleh Dihapus, Asal Transportasi Lengkap

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Boleh Dihapus, Asal Transportasi Lengkap - Megapolitan

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID – Tak hanya menyiapkan transportasi masal. Untuk mengurai kemacetan di Jakarta, yang kabarnya bakal dilakukan tahun ini adalah menaikkan tarif parkir dan jalan berbayar (ERP). Bahkan ada lontaran penghapusan parkir di tengah kota. “Hapus saja semua parkir yang ada di tengah kota. Kemudian pemprov siapkan saja angkutan umum yang baik dan terapkan pengaturan lalu lintas seperti ganjil-genap dan ERP,” ujar pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan, Kamis (21/3/2019).

Terkait penghapusan parkir di tengah kota, anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menuturkan, bisa saja asal seluruh moda transportasi masal sudah lengkap dan memadai. "Asal seluruh moda transportasi masal sudah lengkap dan memadai," katanya, Kamis (21/3/2019).

Kepala Seksi Penegakan Hukum Bidang Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta August Fabian mengatakan, penegakan hukum yang mengacu kepada Pasal 140 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan Lalulintas di Ibu Kota memang tak bisa menghilangkan keberadaan parkir liar.

Menurut dia, persoalan itu muncul karena lahan parkir untuk mobil dan motor yang disediakan oleh Pemprov DKI sangat minim. Alhasil, penindakan gembok ban, derek, dan cabut pentil tak akan memberi efek jera kepada masyarakat."Ternyata keterbatasan lahan parkir (jadi penyebab parkir liar, Red). Perlu juga aspek edukasi (kepada masyarakat)," kata August.

Dalam memberantas parkir liar di Jakarta, lanjut dia, dibutuhkan sebuah sinergisitas dari seluruh pihak. Sebab, kerap kali permasalahan itu muncul karena pihak swasta maupun instansi pemerintah tidak menyiapkan tempat parkir yang luas, sehingga terpaksa kendaraan warga diparkir di pinggir jalan.

Parkir liar terpantau terjadi di sepanjang Jalan Matraman Raya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, persisnya di sekitaran Rumah Sakit Saint Carolus hingga mencapai Mapolres Jakarta Pusat, depan KY. Bahkan, kejadian serupa juga ditemukan di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur.

Tidak ada ruang parkir yang luas membuat pengunjung memarkirkan kendaraan di bahu jalan. "Nah, titik-titik yang tadi memang bukan hanya bisa tuntas di aspek penegakan hukum, tetapi perlu kajian, perlu pembangunan secara infrastruktur, dan manajemen lalu lintas yang baik," ujarnya.

"Saya rasa kalau infrastruktur sudah selesai, saya rasa permasalahan di situ tuntas. Kita hanya preventif supaya tidak terjadi hambatan lalu lintas," ucap dia.

Terkait masukan agar menggandeng juru parkir liar untuk kerja di bawah naungan Pemprov DKI, kata dia, pihaknya sudah menerapkan hal tersebut di beberapa titik. Namun, hal itu tidak bisa diakomodasi di seluruh wilayah Ibu Kota karena setiap daerah memiliki luas jalanan yang berbeda-beda. (ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Dukung Ganjil-Genap Mudik Lebaran

Headline / Ganjil Genap Tak Jadi Diterapkan saat Mudik

Headline / Ternyata Begini Jurus Antimacet di Bogor

Megapolitan / Menanti Pemberlakuan ERP

Jakarta Raya / Gage Bisa Diperluas

Jakarta Raya / Pemprov DKI Perpanjang Kebijakan Ganjil Genap


Baca Juga !.