Megapolitan

Pecat Masal PNS Terlibat Korupsi, 11 ASN Bekasi Resmi di-PDTH, Hak Jaminan Pensiun pun Hangus

Redaktur: Syaripudin
Pecat Masal PNS Terlibat Korupsi, 11 ASN Bekasi Resmi di-PDTH, Hak Jaminan Pensiun pun Hangus - Megapolitan

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID - Tindakan tegas diambil Wali Kota Bekasi terhadap bawahannya yang terlibat kasus korupsi. Belasan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi diberhentikan dari status PNS sejak 1 Maret lalu.

Pemberhentian ini menyusul adanya status berkekuatan hukum tetap atau inkracht atas tindakan korupsi yang dilakukan belasan aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

”Memang, ada 11 PNS yang resmi diberhentikan terhitung sejak awal Maret lalu. Mereka diberhentikan karena terjerat kasus korupsi dan kasusnya berkekuatan hukum tetap,” terang pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Karto, Minggu (23/3/2019).

Karto menjelaskan, untuk ASN yang diberhentikan tapi memiliki jabatan, maka jabatan tersebut akan dialihkan kepada pelaksana tugas (plt). Tujuannya agar roda organisasi dinas yang ditinggalkan pejabat definitif karena tersangkut kasus hukum itu tidak terganggu dengan pemberhentian pimpinannya.

”Jabatan yang ditinggalkan pejabat yang resmi diberhentukan langsung diisi oleh pelaksana tugas,” katanya juga. Sebelum 11 PNS diberhentikan, kata Karto juga, ada dua ASN yang lebih dulu menerima surat pemecatan karena terlibat kasus korupsi juga.

”Dua PNS sudah lebih dulu diberhentikan. Jadi kalau dikalkulasi, sudah ada 13 PNS terlibat korupsi yang diberhentikan ” ucapnya lagi. Menurut Karto juga, keputusan pemberhentian itu bukan hanya dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Tetapi pemberhentian kepada ASN yang terjerat kasus korupsi juga dilakukan daerah lain.

”Jadi, secara bersama-sama seluruh daerah memberhentikan PNS yang terjerat kasus korupsi,” jelasnya lagi. Karto mengaku, seluruh ASN yang diberhentikan maka seluruh hak yang melekat dipastikan hilang. Termasuk hak jaminan pensiun.

Pemberlakuan aturan itu diberlakukan sama dengan seluruh pegawai yang terjerat kasus korupsi di daerah lain. ”Kota Bekasi termasuk daerah terakhir yang menerapkan pemberhentian seluruh pegawai yang terjerat kasus korupsi. Lantaran kami menunggu permohonan sejumlah ASN yang terjerat korupsi ke Mahkamah Konstitusi atau MK,” katanya juga.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan keputusan memberhentikan belasan ASN itu diambil karena adanya keputusan bersama terkait sanksi tegas bagi PNS yang terjerat kasus korupsi. ”Bukan hanya Kota Bekasi yang menerapkan aturan itu. Sejumlah daerah juga mengikuti keputusan yang sama. Aturan dalam surat keputusan bersama seperti itu,” katanya.

Rahmat mengaku, secara pribadi ikut prihatin dengan keputusan tersebut. Pasalnya, ada hak-hak PNS yang harus hilang akibat pemecatan tersebut. Salah satunya hak pensiun. Namun, katanya juga, karena keputusan diambil karena kesepakatan bersama itu maka Kota Kota Bekasi ikut mendukung.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi ASN yang tersandung kasus korupsi.

KSB itu terbit bermula dari terungkapnya data BKN mengenai ribuan PNS yang masih menerima gaji meski sudah dihukum terkait kasus korupsi. Para ASN itu masih menikmati fasilitas negara meski tersandung kasus hukum dan tidak dipecat. Tercatat ada 2.357 PNS yang terjerat kasus hukum termasuk di Pemkot Bekasi tapi hingga akhir 2018 belum juga dipecat.

SKB itu terbit bermula dari terungkapnya data BKN mengenai ribuan PNS yang masih menerima gaji meski sudah dihukum terkait kasus korupsi. Para ASN itu masih menikmati fasilitas negara meski tersandung kasus hukum dan tidak dipecat. Tercatat ada 2.357 PNS yang terjerat kasus hukum termasuk di Pemkot Bekasi tapi hingga akhir 2018 belum juga dipecat.

Hingga 14 Januari 2019, baru 393 PNS yang sudah diberhentikan tetap dan ditetapkan surat keputusan PTDH oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK). Jumlah PNS yang dipecat itu 42 orang berasal dari instansi pusat, 351 lainnya di sejumlah daerah.

Terancam dipecat, membuat sejumlah ASN melakukan uji materi atau judicial review ke MK terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d tentang PDTH. Hingga akhirnya, pemecatan dilakukan sejumlah daerah terkait ASN yang terjerat kasus korupsi termasuk oleh Pemkot Bekasi. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.