Nasional

Penanganan Gempa NTB Terkendala

Redaktur: Riznal Faisal
Penanganan Gempa NTB Terkendala - Nasional

TAK SEPENUHNYA MULUS - Warga korban gempa berada di rumahnya yang dalam tahap penyelesaian di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Mataram, NTB, Jumat (22/3/2019). Foto: Ahamad Subiadi/ANTARA FOTO

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah mengakui masih menemukan sejumlah kendala dalam percepatan penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.

"Semua masukan yang ada akan dijadikan bahan pada saat rapat nanti, seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggungjawaban, masalah adanya duplikasi KK dan nama korban di internal di NTB sendiri, masih ada miss karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya berbeda," ujar Deputi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Mayjen TNI Dody Usodo Hargo usai rapat koordinasi percepatan penanganan pascabencana gempa bumi di Mataram, Senin (25/3/2019).

Dia menyebutkan, misi kedatangannya ke NTB untuk memonitor dan mengevalusi terkait dengan proses percepatan pembangunan pascabencana karena dari pemerintah pusat seluruh kebutuhan dan keperluan untuk percepatan pemulihan pascabencana sudah didukung.

Sebab itu, menurut Dody, permasalahan inilah yang perlu diselesaikan, dipilah mana yang bisa dibawa untuk rapat di tingkat pusat maka akan diselesaikan di tingkat Kementerian dan mana yang bisa diselesaikan di internal Provinsi NTB akan diselesaikan di NTB.

Dody juga mempertimbangkan saran Danrem 162 WB, tentang rumah tahan gempa jenis rumah instan kayu (Rika), agar warga yang belum mendapat ganti rumah, mendapat ganti dalam bentuk lain karena  keterbatasan kayu lokal dan jika mengambil kayu dari luar juga memakan waktu dan proses yang lama.

"Ingin mengatasi bencana justru akan timbul bencana baru dengan penebangan hutan secara illegal," ujarnya.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi di lapangan di antaranya masalah administrasi, data yang masih belum valid dan terbatasnya bahan dasar seperti semen dan plat baja.

Dia mengakui sudah mengupayakan semaksimal mungkin sehingga proses percepatan rehab rekon bisa mencapai target sampai tanggal 12 April 2019.

"Kita sudah berupaya maksimal untuk menindak lanjuti semua permasalahan yang ada pascagempa, namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan proses dan kesabaran kita bersama," jelasnya.

Menurut Danrem, pemerintah tidak tinggal diam tapi justru melakukan berbagai percepatan proses rehab rekon seperti penyederhanaan birokrasi, pencairan dana stimulan dan mendatangkan ribuan TNI untuk membantu proses percepatan rehab rekon.

"Progres percepatan rehab rekon selama dua bulan terakhir sudah lebih dari 8.000 rumah yang terbangun, artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya tahapan dan juga sangat membantu mengingat dinamika di lapangan, namun itu dilakukan dengan koordinasi ketat lintas sektoral dengan terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pasukan TNI yang sudah tergelar sebanyak 1.000 orang di seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan rincian 3 SSK di Kabupaten Lombok Utara, Lobar 1 SSK, Mataram 1 SSK, Loteng 1 SSK, lotim 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan KSB 1 SSK.

"Kami sudah koordinasikan terkait dengan adanya penambahan personel pascagempa terakhir sebanyak 1- 2 SSK atau 200 orang personel," katanya. (ant)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Gempa NTB Lumat 525 Unit Rumah

Nasional / Risha, Riko dan Rika Menarik Minat Korban Gempa NTB

Nasional / Bersama Elek Yo Band, Menko PMK Meriahkan Konser Amal untuk NTB

Headline / Gempa 6,2 SR Kembali Guncang Lombok


Baca Juga !.