Megapolitan

Akhirnya, Tarif MRT Rp 8.500, Juga Diputuskan Light Rail Transit Jakarta Rp 5 Ribu

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Akhirnya, Tarif MRT Rp 8.500, Juga Diputuskan Light Rail Transit Jakarta Rp 5 Ribu - Megapolitan

MENYATU - Sejumlah orang berada di peron halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta, Senin (25/3/2019). Halte Transjakarta Bundaran HI merupakan halte pertama yang terintegrasi dengan Stasiun MRT. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Tarif moda raya terpadu (MRT) Jakarta fase 1 akhirnya diketok. Setelah diusulkan Pemprov DKI Jakarta Rp 10 ribu, melalui pembahasan di DPRD DKI Jakarta beberapa waktu, Senin (25/3/2019) diputuskan angka tarif dikunci Rp 8.500. Sedangkan light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome, Rawamangun-Kelapa Gading yang sebelumnya diusulkan pemprov Rp 6 ribu, diputuskan Rp 5 ribu.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Hadir pada rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, masing-masing pimpinan fraksi, direktur PT MRT Jakarta, direktur PT LRT Jakarta, dan para stakeholder lainnya.

Tarif MRT fase 1 tersebut berlaku untuk jarak terjauh, yakni Bundaran HI ke Lebak Bulus dan sebaliknya.“Tarif Rp 8.500 ini berdasarkan kajian dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tadi dan saya padukan dengan BUMD, nanti tabel dari eksekutif,” ujar Prasetio usai rapat membahas tarif bersama Pemprov DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).

Untuk besaran tarif antarstasiun, menurutnya, akan dirumuskan bersama PT MRT Jakarta. Ia menambahkan, terkait usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Rp 1.000 per kilometer kemungkinan akan berubah mengikuti tarif yang diputuskan DPRD. Begitu pula subsidi yang harus digelontorkan DKI. “Masih dihitung. Berubah semua. Kemarin kita Rp 1.000 per kilometer, mungkin lebih murah lagi,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Suheimi mengaku sudah melakukan rapat bersama sebanyak tiga kali. Penetapan tarif MRT Jakarta itu untuk mengembalikan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal.

Ia mengatakan, sependapat dengan komponen dasar tarif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kami Komisi B mengusulkan tarif untuk warga DKI diterapkan pada awal 2020 nanti,” ujarnya.

Suheimi menuturkan, Komisi B menginginkan agar tidak memasukkan komponen depresiasi, agar anggaran tidak mengendap lama. Selain itu, sentra-sentra bisnis agar dikembangkan. Karena bisa digunakan untuk subsidi tarif MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Sedangkan Ketua Komisi C DKI Jakarta Santoso mengatakan, agar PT MRT Jakarta untuk memberikan simulasi tarif selama empat jam. Karena, hal itu merupakan transparansi pengelolaan MRT Jakarta. “Kami belum memberikan rekomendasi komprehensif,” katanya.

Santoso menuturkan, hingga saat ini Komisi C belum menyimpulkan. Untuk tarif MRT Jakarta dan LRT Jakarta, menurutnya Komisi C tetap menyetujui. Tetapi untuk besaran subsidi belum disetujui. “Ini ada ketimpangan. Banyak cost, makanya harus dihemat. Di negara lain tarif tidak lebih dari USD 1, karena APBD besar. Tetapi di DKI APBD kecil tanggungan besar,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekda DKI Saefullah mengatakan, usulan tarif MRT sebesar Rp 10 ribu dan tarif LRT merupakan hasil survei yang dilakukan sebelumnya. Usulan tarif tersebut merupakan upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat.“ Ini masih fase pertama, kita masih ada tahap berikutnya. Usulan kami rata-rata Rp 10 ribu untuk MRT dan LRT Rp 6 ribu,” ujarnya.

Dirut PT MRT Jakarta William P. Sabandar mengatakan, usulan tarif dari Pemprov DKI berawal dari hasil survei MRT Jakarta setahun lalu. Hasil survei tersebut berdasarkan dua komponen kerelaan masyarakat untuk membayar dan kerelaan masyarakat berpindah moda transportasi. “Rata-rata Rp 8500/ 10 km dan Rp 10 ribu/ 10 km. Masyarakat siap membayar dan rela berpindah ke moda lain,” katanya.

Untuk mendukung tersebut, William menyebutkan ada beberapa kebijakan. Yakni kebijakan terintegrasi dengan moda transportasi lain, park and ride, dan kebijakan transit plaza. “Park and ride sehari hanya Rp 5 ribu, yang jauh dari stasiun ada feeder bus Transjakarta dan transit plaza untuk drop off ojek online,” terngnya.

Hal yang sama dikatakan DTKJ Dewantoro. Ia mengatakan, telah melakukan pembahasan penetapan tarif angkutan kota dan sudah ditetapkan gubernur tahun lalu. Belajar dari pengguna kereta api listri (KRL), masyarakat tidak pernah mempertimbangkan berapa jarak yang mereka tempuh dan berapa yang mereka bayar. “Usul Rp 12 ribu sudah termasuk tarif terintegrasi. Ini untuk mendidik masyarakat menggunakan moda lain,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono. Dia mengatakan, sasaran tarif untuk semua golongan masyarakat di Jakarta. Apabila usulan rata-rata tarif Rp 10 ribu hanya menguntungkan golongan menengah ke atas. “Jadi kami usulkan tarif Rp 10 ribu sudah terintegrasi. Jadi sasarannya untuk semua golongan, bukan hanya pemilik kendaraan pribadi saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 10 ribu per 10 kilometer atau Rp 1.000 per kilometer untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6 ribu per penumpang. Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Sementara itu, Senin (25/3/2019) merupakan hari pertama beroperasi gratis MRT fase 1 setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Minggu (24/3/2019). Pantauan INDOPOS, sudah banyak penumpang yang menggunakan moda transportasi masal itu. Sudah banyak pekerja yang menggunakan kereta MRT. "Ya kita gunakan, lumayan bagus ya. Tapi kita harus olahraga juga nih karena parkirannya lumayan jauh ya. Tapi ndak pa-pa," kata Osi, karyawati.

Hanya pada Senin (25/3/2019) siang, sekitar kawasan Stasiun MRT terkesan semrawut. Masih tampak parkir liar di sebelah pusat perbelanjaan di dekat Stasisun Lebak Bulus. Kemudian para PKL tampak menghiasi pinggir jalan raya seperti di bawah Stasiun MRT Lebak Bulus.

Angkutan umum dan ojek online yang kurang tertib menambah kesemrawutan kawasan di sekitar Stasiun MRT. Belum lagi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang keluar masuk di sekitar Stasiun MRT.

Di sudut lainnya, ride and park di Lebak Bulus sudah bisa digunakan oleh para pengguna MRT Lebak Bulus - Bundaran HI. Candra, petugas Dishub Jakarta Selatan, mengatakan, dia ditugaskan untuk menjaga parkir. Bagi masyarakat yang menggunakan MRT di Lebak Bulus, sudah bisa menggunakan parkir tersebut. "Ini sudah tiga hari dan sudah bisa digunakan. Murah juga kok parkir di sini," katanya sambil berjaga.

Candra menambahkan, untuk parkiran di sekitar Stasiun Fatmawati sepertinya akan sama dengan yang di Lebak Bulus. "Untuk seharian saja motor parkir di sini hanya dikenakan Rp 2 ribu, sedangkan untuk mobil Rp 5 ribu. Harga parkiran flat," sambungnya.

Sejauh ini pembayarannya, tunai aIias cash dan masih dilakukan pembayaran secara manual, belum menggunakan kartu. Untuk lahan parkir itu, masyarakat yang membawa kendaraan bisa parkir di bagian bawah dengan luas lahan yang bisa menampung sekitar 150 roda empat dan untuk motor menampung sekitar 500 roda dua. "Dari Sabtu kemarin sudah bisa diparkir. Saat ini yang mengelola dari UPT Parkir," katanya.

Untuk 1 hari saat ini baru sekitar 100 motor dan 25 mobil yang parkir. "Sudah mulai ramai, sejak Sabtu lalu pas pertama buka sudah ramai," katanya. (nas/ibl/wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Anies Disebut Tidak Memenuhi Empat Syarat Pemberian IMB di Pulau D

Megapolitan / Landasan Hukum Penerbitan IMB di Pulau D Tak Kuat

Megapolitan / DPRD Diminta Desak Pemprov DKI Tertibkan Bangunan Liar

Megapolitan / Ini Masalah di Jalan Kanal Banjir Barat


Baca Juga !.