Headline

Temuan Langsung Ditindaklanjuti

Redaktur: Juni Armanto
Temuan Langsung Ditindaklanjuti - Headline

TARIK SIMPATI - Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga melakukan kampanye terbuka di beberapa daerah sejak Minggu (24/3/2019). Foto: Dok/ANTARA FOTO

INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengklaim bahwa jalannya kampanye terbuka atau kampanye rapat umum selama tiga hari yang dimulai sejak Minggu (24/3/2019) lalu masih wajar. Belum ada pelanggaran serius yang ditemukan tim pengawas.      

Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan, bila pun telah ditemukan dugaan-dugaan pelanggaran kampanye, saat ini para jajarannya di daerah masih memprosesnya di wilayah masing-masing.

Menurutnya, penanganan pelanggaran kampanye rapat umum dan iklan di media massa tak jauh berbeda dengan penanganan pelanggaran kampanye tertutup yang telah berlangsung dari 23 September 2018. "Kami mempunyai waktu menangani pelanggaran kampanye sampai 14 hari (dua pekan, Red) untuk menentukan temuan atau laporan memenuhi kualifikasi pelanggaran apa tidak," ujarnya saat ditemui di Kawasan Gambir Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Meski diklaim lancar, Abhan tak memungkiri beberapa insiden atau kasus kecil sempat mewarnai hari pertama kampanye terbuka. Seperti halnya, temuan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bahwa di salah satu kampanye peserta pilpres, ada partai politik (parpol) lain yang bukan pendukungnya terlibat kampanye. "Itu yang jadi persoalan. Ini sedang ditindaklanjuti teman-teman (Panwaslu, Red) Makassar," katanya.

Abhan berharap peserta pemilu baik pileg maupun pilpres berpedoman pada aturan main. Ini seperti dalam kampanye di media sosial (medsos), peserta pemilu harus berkampanye secara santun dan beretika. "Harapan kami seluruh peserta pemilu bisa menggunakan metode sarana rapat umum dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pendidikan politik pada masyarakat, menyampaikan gagasan, visi misi agar bangsa Indonesia bisa semakin maju," paparnya.

Terpisah, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengimbau para peserta pemilu tidak berkampanye dengan ujaran-ujaran yang menakutkan serta menebar ancaman. "Jangan sampai kemudian memenuhi ruang publik kita. Tetapi tampakkanlah (kampanye, Red) yang sifatnya positif," katanya.

Anggota Bawaslu lainnya, Fritz Edward Siregar menambahkan, pihaknya menemukan empat dugaan bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon (paslon) capres-cawapres. Temuan ini terpantau langsung oleh jajaran Bawaslu di Banten dan Manado, Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi lokasi kampanye Jokowi dan Prabowo."Kami lihat bahwa kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang, tidak patuh lah," ujarnya, Senin (25/3/2019).

Ia menjelaskan, salah satu pelanggaran tersebut seperti masih ada anak-anak yang belum mempunyai hak pilih dilibatkan dalam area atau lokasi kampanye. Padahal hal ini tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati peserta dan penyelenggara pemilu.

Disamping itu, undang-undang (UU) telah melarang pelibatan anak dalam kegiatan kampanye. Pasal 15 dan Pasal 76 H UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik.

Bentuk pelanggaran kedua, lanjut Fritz, terkait penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, di mana ada beberapa pejabat yang menggunakan mobil pemerintah. Yang ketiga, pelanggaran terkait adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dan hadir saat kampanye.

Temuan pelanggaran yang terakhir, ada beberapa alat peraga yang bukan alat peraga parpol masuk dalam arena kampanye.

Fritz menyatakan, temuan-temuan pelanggaran di atas langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu daerah masing-masing. Ia tak menyebut sanksi maupun konsekuensi hukum yang bakal diterima peserta pilpres. Fritz hanya mengimbau peserta pemilu untuk tertib. "Kami minta kepada semua peserta pemilu harus sesuai semuanya sama peraturan yang berlaku," tandasnya.

Rahmad Bagja, koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebelumnya mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam kampanye terbuka dua pada hari pertama. "Kampanye akbar ada laporan pengawasan hari pertama ada beberapa indikasi dugaan pelanggaran. Kami masih mendalaminya," katanya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Lokasi pertama kampanye terbuka Capres Nomor Urut 01 Jokowi pada Minggu (24/3/2019) adalah Kota Serang, Banten, sedangkan Capres Nomor Urut 02 Prabowo melakukan kampanye akbar di Manado, Sulut serta Makassar, Sulsel pada hari perdana.

Rahmad Bagja mengatakan, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota masih mendalami temuan dengan mengecek fakta di lapangan untuk diketahui termasuk pelanggaran pidana pemilu atau administrasi. Namun, ia enggan mengatakan indikasi pelanggaran kampanye karena masih didalami. "Kemarin kan Jokowi di Serang, Prabowo di Makassar, jadi beberapa laporan dugaan, tetapi masih kajian. Kami tidak boleh buka dulu karena ada pendalaman dan kajian," ujarnya.

Indikasi pelanggaran sementara ini masih ditemukan pada kampanye terbuka paslon, sedangkan parpol belum terlihat. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan terdapat laporan pelanggaran oleh parpol karena Bawaslu masih menunggu dari seluruh Indonesia, khususnya zona yang diperbolehkan untuk kampanye terbuka. Bawaslu terus melakukan pengawasan kepada dua paslon dalam kampanye terbuka.

Rahmad mengingatkan larangan dalam kampanye terbuka antara lain menghina dan memfitnah peserta pemilu lain, menggunakan fasilitas pemerintah, melibatkan aparatur sipil negara (ASN), dan mengajak anak-anak. Anak-anak yang tampil di panggung maupun diajak menghadiri kampanye terbuka merupakan pelanggaran kampanye karena melibatkan orang yang belum mempunyai hak untuk memilih.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, dalam waktu dekat bakal mengundang para tim sukses dua paslon untuk membicarakan temuan Bawaslu tersebut. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan meminta kepada peserta pemilu agar mematuhi aturan main kampanye. Selain itu, peserta pemilu diharapkan bisa memanfaatkan masa kampanye ini sebaik-baiknya. "Silakan tahapan kampanye dimanfaatkan sebaik-baiknya dan patuhi larangan-larangan dan aturan main kampanye. Sehingga bebas yang dimaksud itu bukan berarti tanpa aturan aturan-aturan, tapi aturan-aturan, larangan-larangan kampanye itu juga mesti dipatuhi," jelasnya.

Pola Pengulangan TKN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Nomor (Paslon) Urut 01 Jokowi-Ma'ruf memiliki strategi khusus dalam kampanye terbuka. Selaku petahana hanya melakukan pola pengulangan untuk mempertebal elektabilitas. 

Ketua TKN Erick Thohir mengungkapkan, strategi yang akan digunakan, yakni pola pengulangan. "Kemarin, kami sudah rapat pleno. Insya Allah dari titik-titik itu (yang dikunjungi oleh Jokowi atau Ma'ruf, Eed) disambangi lima sampai tujuh kali lagi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Kunjungan ulang setelah yang pertama, lanjut Erick, bukan hanya dilakukan oleh Jokowi atau Ma'ruf lagi. Melainkan oleh juru kampanye nasional (jurkamnas) lainnya untuk memberikan berbagai penekanan ke calon pemilih. "Ini termasuk nanti oleh menteri-menteri ya yang akan cuti untuk berkampanye," terangnya.

Dia mengaku di hari pertama pihaknya melakukan kampanye terbuka di Banten, kemudian Banyuwangi, Jember, Banda Aceh, Riau, dan Pekan Baru.  "Besok (hari ini, Red) akan melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian dilanjutkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Mamuju dan Sumatera Barat," urainya.

Ditambahkan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, kampanye yang akan digelar pihaknya, yakni kampanye positif dengan menyebarkan kedamaian dan mengedepankan program serta gagasan. "Dengan kampanye positif ini, artinya jiwanya sehat. Sementara mereka yang mengeluarkan kampanye negatif, hoaks dan sebagainya, berarti jiwanya tidak sehat," tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu membenarkan bila menyiapkan menteri-menteri Kabinet Kerja untuk ikut menyukseskan kampanye terbuka. Para menteri akan dijadikan jurkamnas dan mereka juga harus melayangkan cuti. "Kami juga siapkan jurkamnas dari ulama, pimpinan partai politik (parpol) dan para menteri yang mengambil cuti untuk membantu seluruh panggung politik Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata Hasto.

Namun, dia tak menyebutkan siapa saja ulama yang akan diikutsertakan sebagai jurkamnas. Namun, soal menteri yang akan menjadi jurkamnas, PDIP mengirimkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani; dari NasDem ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) Siti Nurbaya; dan dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.

Selain menteri, Hasto menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjadwal akan menghadiri kampanye di DI Jogjakarta. Adapun Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh akan menghadiri kampanye di Aceh dan Kepulauan Riau (Kepri). "Bahkan Ibu Megawati hari ini (kemarin, Red) dalam persiapan kampanye umum ke Jogja, bersama Jokowi bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Surya Paloh ke Aceh dan Kepri," tutur Hasto.

Selain menteri yang merupakan politikus, lanjut Hasto, akan ada menteri dari kalangan profesional yang akan turut bergabung. "Ada sebagian yang gabung (dari menteri profesional, Red). Ada Budi Karya (Menteri Perhubungan, Red)," jelasnya.

Selain itu, TKN akan melibatkan kepala daerah dalam kampanye itu. Namun, mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara. "Tentu saja karena kampanye serentak di 17 provinsi, setiap zona itu kami melibatkan kader-kader dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB untuk semua terlibat yang punya kader di pemerintahan untuk aktif. Tapi kita memberikan remind yang sangat kuat untuk tidak boleh menggunakan fasilitas negara," paparnya.

Selain itu, lanjut Hasto, kepala daerah yang berasal dari luar partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, tapi telah menyatakan dukungan akan diajak untuk terlibat dalam kampanye. Para kepala daerah ini juga menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. "Jadi semua kita rancang, termasuk dari Cirebon, kemudian dari Maluku, Maluku Utara, itu kan ada beberapa kader partai lain yang menyatakan dukungan kepada Jokowi. Semua kita libatkan," imbuhnya.

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Pasang Hero Rajagukguk mengatakan, pihaknya berkomitmen menghindari adanya pelanggaran kampanye selama masa kampanye terbuka. "TKN bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, Bawaslu, dan KPU telah menyerukan agar peserta Pemilu, tim kampanye, para calon dan pemilih agar tidak melibatkan anak dalam kampanye terbuka," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

TKN, lanjut Pasang, akan untuk mematuhi semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam undang undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu serta surat edaran bersama yang telah disepakati. "TKN Jokowi-Ma'ruf Amin berkomitmen melakukan kegiatan kampanye yang bermartabat, damai dan santun sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemilu demomratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Terkait dengan informasi dan temuan Bawaslu yang menduga adanya pelibatan anak-anak dalam kampanye rapat umum di Serang, Banten beberapa waktu lalu, Pasang menyatakan hal itu di luar kendali dan tidak disangka sebelumnya. "Kami perlu sampaikan, bahwa hal tersebut di luar kendali TKN Jokowi-Ma'ruf. Itu merupakan respon dan antusiasme masyarakat yang sangat besar untuk hadir di arena kampanye terbuka," tegas Pasang.

Mengatasi temuan itu, TKN juga telah melakukan rekonsiliasi serta konsolidasi internal untuk memberikan arahan untuk mematuhi semua aturan Pemilu dan tidak melakukan pelanggaran kampanye. "Jajaran Direktorat Hukum dan Advokasi TKN telah membentuk posko pengaduan di seluruh provinsi untuk menerima laporan yang terjadi," lanjutnya.

Adapun posko pengaduan itu akan berada di tiap-tiap sekretariat tim kampanye yang ada di daerah. Hal itu dimaksudkan agar penanganan pelanggaran bisa cepat diatasi. Lebih lanjut, TKN Jokowi-Amin juga merekomendasikan KPAI dan pengawas Pemilu untuk berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan. "Sebagai bentuk komitmen bersama dalam melarang pelibatan anak dalam kegiatan politik praktis ataupun kampanye. Ini juga menolak dengan tegas pelibatan ataupun mobilisasi serta eksploitasi anak untuk dijadikan model, figur maupun narasumber dalam kampanye terbuka dan kampanye di media massa," imbuhnya.

Pasang menegaskan, TKN Jokowi-Amin menganggap kegiatan kampanye merupakan sarana pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karenaya, ia mengimbau kembali pada seluruh pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menghindari hal-hal yang dapat mencederai pendidikan politik itu.

"Kepada para kader partai pendukung Koalisi Indonesia Kerja dan simpatisan agar melawan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, tindakan intimidasi, penghinaan, penghasutan, adu domba serta politik uang pada masa kampanye terbuka dan kampanye di media massa," ujarnya.

BPN Program Rasional

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sejak dimulai kampanye terbuka kandidat capres dan cawapresnya telah melakukan perjalanan keliling ke sejumlah daerah di tanah air. Tapi paling penting bagi pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu menggaet pemilih dan meyakinkan masyarakat. "Prabowo sudah ke Manado, Sulawesi, Merauke, hari ini (kemarin, Red) ke Bali. Demikian juga Cawapres kami Sandiaga sudah ke Karangayar, di Jakarta dan ke daerah lain. Banyak daerah yang dikunjungi pada kampanye terbuka dan masih banyak agenda lain yang ada dilakukan," ujarnya kepada INDOPOS melalui telepon di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurutnya, Prabowo-Sandi menawarkan solusi yang rasional dan menjelaskan langkah-langkahnya agar cita-cita yang dikampanyekan itu berhasil dalam menyampaikan gagasan untuk memajukan Indonesia. Usaha dan kebijakan tepat sasaran yang berimbang serta adil bagi masyarakat.

"Meyakinkan masyarakat bahwa hanya Prabowo-Sandi lah yang memberikan janji yang rasional, masuk akal bisa dilakukan rasional untuk diwujudkan. Ini karena semua itu terukur, bisa dihitung dan dikalkulasi apakah bisa dilaksanakan atau tidak," ucap politikus Demokrat itu.

Capres dan Cawapres yang diusungnya akan menyampaikan janji politik kepada masyarakat. Ini seperti memberikan subsidi bagi nelayan, buruh, dan lainnya supaya kehidupan masyarakat cepat sejahtera karena bebannya ditanggung oleh negara. Kandidatnya cukup oprimistis meraup suara pemilih pada Pemilu 2019.  "Program terbesar kita itu adalah menyelesaikan BPJS Kesehatan yang bermasalah. Ini supaya masyarakat kita bisa berobat dengan baik tanpa ada masalah. Kedua, menurunkan harga listrik segera supaya beban masyarakat itu berkurang. Ketiga, menurunkan harga bahan pokok," imbuhnya.

Selain itu, mengembalikan rasa keadilan masyarakat yang selama ini terganggu. Hal itu tentu harus dapat dilakukan, sehingga mayarakat dapat mendapat keadilan. Program besar lainnya, yaitu menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memberikan mereka fasilitas dan bantuan dari negara. "Salah satunya contohnya OK OC yang akan memfasilitasi masyarakat kita yang ingin berusaha di bidang tertentu. Sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya dan banyak program lainnya," beber Ferdinand.

"Kita launching membatasi utang luar negeri dan juga mengevaluasi seluruh tenaga kerja asing. Karena tenaga kerja yang ada di kita ini harusnya untuk anak bangsa," tandasnya.

Anggota Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Harryadin Mahardika menyampaikan bahwa Prabowo-Sandi berkomitmen memberikan solusi dalam segala hal kepada masyarakat.

Terlebih kandidatnya tampil apa adanya, tidak melakukan pencitraan. Selalu berkolaborasi dengan relawan lokal dan menyampaikan isu-isu permasalahan lokal. "Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, menurunkan harga dan beban pengeluaran masyarakat. Ketiga, melindungi UMKM dan pengusaha lokal," jelas Harryadin Mahardika. (jaa/ant/aen/dan)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Sengketa Pileg, C1 Pengawas TPS Jadi Andalan Bawaslu

Megapolitan / Akhirnya Jalan MH Thamrin Dibuka Kembali

Megapolitan / Jalan Thamrin Mulai Dibuka

Headline / Gelar Sidang Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Nasional / Gedung Bawaslu Masih Ditutup


Baca Juga !.