Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Komisi II untuk Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

INDOPOS.CO.ID – Saat dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 dan Nomor 20 Tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapat mandat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang agraria dan pertanahan.

Hal ini juga dituangkan dalam Nawa Cita, dimana Pemerintah Jokowi-JK berjanji untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah kepada masyarakat. Untuk hal tersebut, Kementerian ATR/BPN sedang berusaha mewujudkannya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang secara konsisten sudah dilaksanakan sejak tahun 2017.

Kendati pendaftaran tanah sedang giat dilaksanakan, Kementerian ATR/BPN juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018 saja, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil menyelesaikan 480 kasus pertanahan.

Menyadari banyaknya permasalahan pertanahan, Kementerian ATR/BPN melakukan rapat koordinasi dengan Komisi II DPR RI. Tujuan hal ini adalah agar Komisi II DPR RI, sebagai wakil masyarakat di Parlemen, dapat menjadi mediator terhadap penyelesaian masalah pertanahan tersebut.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah atau Ditjen VII juga telah banyak menerima 644 aduan masyarakat melalui Komisi II DPR RI.

“Semuanya ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN cq. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah agar ditangani lebih lanjut,” ujar RB. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal (Dirjen) VII, saat melakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Menurut Dirjen VII, untuk memudahkan pengaduan masyarakat tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan. “Kami meminta Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota agar melakukan kajian, penelitian serta penyelesaiannya. Kami juga sudah meminta laporan penyelesaiannya,” ujar Dirjen VII.

Dalam penyelesaian masalah pertanahan juga, Kementerian ATR/BPN juga memiliki mediasi, yang tujuan utamanya mencari win-win solution. “Dalam mediasi kita berusaha mencari yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan, sebelum masuk ke pengadilan,” kata Dirjen VII.

Ahmad Riza Patria, Pimpinan Rapat Koordinasi dari Komisi II DPR RI, mengatakan bahwa Rapat ini adalah bentuk perhatian dari wakil rakyat terhadap keluhan masyarakat terkait masalah pertanahan. “Kami siap membantu melalui mediasi bersama pemerintah dengan masyarakat yang punya masalah pertanahan. Kita tidak mau masalah pertanahan ini akan menjadi bom waktu dikemudian hari,” ujar dia.

Riza Patria juga mendorong kepada Kementerian ATR/BPN agar memetakan wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah konflik. “Ini juga dapat ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” pungkas dia. (srv)

Komentar telah ditutup.