Nasional

Cegah Sengketa Tanah, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Reforma Agraria

Editor: Ali Rahman

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan.

INDOPOS.CO.ID - Permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria dengan masyarakat.

Seperti yang dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/3/2019), Kementerian ATR/BPN melakukan Sosialisasi Reforma Agraria dengan masyarakat di Daerah yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, jajaran Kantor Pertanahan Kota Semarang, serta Tokoh Masyarakat.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan, dalam kesempatan ini mengatakan bahwa sengketa tanah pasti akan terus terjadi tetapi bagaimana cara menguranginya. "Sengketa tanah pasti akan banyak dipersoalkan. Tetapi bagaimana kita dapat mengurangi konflik yang terjadi di tanah air sehingga tidak merugikan masyarakat," ujar Muhammad Ikhsan.

Lebih lanjut Muhammad Ikhsan mengatakan bahwa adanya konflik yang terjadi di masyarakat maka salah satunya telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang telah disahkan pada tanggal 24 September 2018. Peraturan ini menjadi dasar utama pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

“Beberapa negara seperti Australia, Korea dan negara lainnya sudah terlebih dahulu menjalankan Reforma Agraria dan berhasil. Di Indonesia sendiri, Reforma Agraria memang sudah dijalankan sejak dulu hanya saja pada pelaksanaanya terhambat akibat konflik dan politik, dan baru di Pemerintahan sekarang pelaksanaan ini menjadi fokus karena lahirnya Perpres No. 86 tahun 2018,” kata Muhammad Ikhsan.

Tuti Nusandari Roosdiono, Tokoh masyarakat menyambut baik sosialisasi Reforma Agraria. Menurutnya, Reforma Agraria menjadi harapan sehingga masyarakat memiliki kejelasan untuk tanahnya.

"Dengan sosialisasi ini masyarakat nantinya akan mengerti dan kepemilikan tanah menjadi jelas. Ada harapan bagi masyarakat terkait kejelasan untuk tanah mereka," ungkap Tuti Nusandari Roosdiono.

Dalam kesempatan yang sama Jonahar, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah mengatakan sengketa tanah dapat dihilangkan jika seluruh bidang tanah terpetakan. "Pemerintah memiliki target 2025 seluruh bidang tanah sudah bersertipikat. Maka dengan begitu, kedepannya jika seluruh bidang tanah bersertipikat tidak akan ada lagi sengketa. Jika ada maka hanya sengketa waris, bukan lagi sengketa kepemilikan. Keuntungannya jika ada pembebasan tanah maka tidak akan salah bayar," ujar Jonahar.

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk berdiskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui reforma agraria di daerah khususnya Kota Semarang, Jawa Tengah.

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam upaya mendukung program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN fokus melaksanakan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (srv)

 

Berita Lainnya kan

Banner

Twitter